Suara.com - Presiden Joko Widodo menegaskan terus memantau proses pemadaman kebakaran lahan dan hutan.
Ia menyebutkan saat ini pembuatan kanal bersekat untuk rewetting (perendaman) lahan gambut masih dilakukan di Kalimanten tengah, Jambi, dan Riau. Pemadaman lewat udara dan darat juga terus berjalan.
“Saya senang pembuatan kanal bersekat untuk rewetting lahan gambut terus dilakukan di Kalteng, Jambi dan Riau,” tulis Presiden Jokowi melalui akun Twitter, @jokowi, Minggu (4/10/2015).
Sementara melalui fan page Facebook-nya, Presiden Jokowi menegaskan bahwa pemerintah tidak tinggal diam mengatasi keadaan.
“Ayo semua ikut bergerak membantu memadamkan api, menghilangkan asap. Semoga usaha kita barhasil,” ujarnya.
Sebelumnya, seusai meninjau lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, pekan lalu, Presiden Jokowi mengatakan titik-titik api di lahan gambut sudah seperti bencana musiman. Tiap tahun selalu muncul karena tata kelola lahan gambut yang buruk.
Oleh karena itu, menurut Presiden, langkah darurat penanggulangan kebakaran di lahan gambut harus cepat dilakukan.
“Saya memerintahkan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Pemda agar mewajibkan perusahaan membangun embung yang bisa dimanfaatkan untuk perendaman (rewetting) tanah gambut,” kata Presiden Jokowi melaui fan page Facebook dan Twitter, Sabtu (26/9/2015) malam.
Dengan ketersediaan air di sekitar lahan gambut, lanjut Presiden Jokowi, maka apabila terjadi kebakaran mesin pompa air langsung bisa bekerja memadamkan titik api dengan cepat.
“Di Kalimantan Tengah saya telah melihat usaha konkrit membangun embung air,” ujarnya.
Presiden Jokowi menegaskan komitmen untuk menindak tegas pembakar hutan yang telah menyengsarakan kita semua. Namun Presiden mengingatkan, komitmennya itu tidak akan jalan tanpa dukungan semua pihak: pemerintah daerah, swasta dan masyarakat.
Sementara saat meninjau kebakaran hutan yang terjadi di Desa Henda Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Kamis (24/9/2015) lalu, Presiden Jokowi telah meminta segera dilakukan pembuatan embung besar-besaran di lokasi kebakaran hutan yang terletak di area lahan gambut.
Ia menyebutkan lahan gambut adalah lahan yang mudah terbakar, sehingga sangat sulit memadamkan api yang berada di lahan gambut.
“Tadi saya berdiam diri selama lima menit, tiba-tiba saja api membesar. Kuncinya ada di embung. Segera lakukan kanalisasi dan harus besar-besaran,” kata Presiden Joko Widodo ketika itu.
Presiden pun sempat menanyakan kesiapan anggaran pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten untuk membangun embung. Ternyata, tidak terdapat anggaran di pemerintah provinsi maupun kabupaten untuk membangun kanal.
Berita Terkait
Terpopuler
- Link Download Gratis Ebook PDF Buku Broken Strings, Memoar Pilu Karya Aurelie Moeremans
- 5 Sampo Penghitam Rambut yang Tahan Lama, Solusi Praktis Tutupi Uban
- 5 Mobil Nissan Bekas yang Jarang Rewel untuk Pemakaian Jangka Panjang
- 4 Bedak Wardah Terbaik untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Bantu Samarkan Kerutan
- Bukan Sekadar Wacana, Bupati Bogor Siapkan Anggaran Pembebasan Jalur Khusus Tambang Tahun Ini
Pilihan
-
John Herdman Termotivasi Memenangi Piala AFF 2026, Tapi...
-
Purbaya Sebut Bisnis Sektor Media Cerah: Saham DIGI, TMPO, dan VIVA Langsung Ceria
-
Dari 'Kargo Gelap' Garuda ke Nakhoda Humpuss: Kembalinya Ari Askhara di Imperium Tommy Soeharto
-
Tanpa Bintang Eropa, Inilah Wajah Baru Timnas Indonesia Era John Herdman di Piala AFF 2026
-
Hari Ini Ngacir 8 Persen, Saham DIGI Telah Terbang 184 Persen
Terkini
-
Pengaduan Pelanggaran Hak Anak ke KPAI Melonjak, Identitas 66 Persen Pelaku Tidak Diungkap
-
Antisipasi Banjir, Pemprov DKI Perpanjang Operasi Modifikasi Cuaca Hingga 22 Januari
-
Hirup Udara Bebas, Laras Faizati Ingin Ziarah ke Makam Ayah Hingga Main ke Mal
-
Pakar Hukum Sebut Pilkada Lewat DPRD Suburkan Oligarki dan Renggut Kedaulatan Rakyat
-
Mendagri Pimpin Rakor Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra
-
DPRD DKI Pastikan Tiang Monorel Rasuna Said Kembali ke Adhi Karya usai Dibongkar Pemprov
-
Laras Faizati Divonis Bersalah Tapi Bebas, Bivitri: Ini Bukan Putusan Demokratis
-
Prabowo Diprediksi Reshuffle Usai Evaluasi saat Retret, Siapa saja Menteri Layak Diganti?
-
Soal Vonis Laras Faizati, Ketua Komisi III DPR Sebut Bukti Manfaat Nyata KUHP dan KUHAP Baru
-
Prabowo Naikkan Anggaran Riset 50 Persen Jadi Rp12 Triliun, Fokus pada Swasembada Pangan dan Energi