Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu [suara.com/Oke Atmaja]
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu kembali mendatangi Badan Reserse Kriminal Polri, Kamis (8/10/2015). Kedatangannya hari ini untuk melengkapi berkas laporan terhadap pengacara Direktur Utama PT. Pelindo II R. J. Lino, Frederich Yunadi.
"Hari ini saya melengkapi laporan saya yang sebelumnya berkaitan dengan dugaan tuduhan pengacara Direktur Utama Pelindo II R. J. Lino, yang mengatakan saya mencuri dokumen nota dinas dari R. J. Lino untuk pembelian perabot rumah dinas menteri BUMN senilai Rp200 juta," kata Masinton di Bareskrim Polri.
Masinton mengatakan membawa sejumlah dokumen menyangkut pernyataan Frederich Yunadi yang dianggap mengandung tuduhan.
"Hari ini melengkapi berkas saja yang saya sampaikan ke penyidik," ujarnya.
Masinton mengatakan dokumen nota dinas dari R. J. Lino untuk pembelian perabot rumah dinas Menteri BUMN Rini Soemarno dia peroleh dari laporan masyarakat. Sebagai anggota dewan, katanya, dia banyak mendapatkan laporan. Laporan-laporan tersebut, katanya, kemudian diteruskan ke pemerintah daerah, kementerian, atau lembaga penegak hukum, seperti juga dalam kasus dugaan gratifikasi Menteri Rini dari Lino.
"Saya dapat dari laporan masyarakat. Nota dinas yang diberikan ke saya itu fotocopy, itu bukan hal yang rahasia," kata dia.
"Hari ini saya melengkapi laporan saya yang sebelumnya berkaitan dengan dugaan tuduhan pengacara Direktur Utama Pelindo II R. J. Lino, yang mengatakan saya mencuri dokumen nota dinas dari R. J. Lino untuk pembelian perabot rumah dinas menteri BUMN senilai Rp200 juta," kata Masinton di Bareskrim Polri.
Masinton mengatakan membawa sejumlah dokumen menyangkut pernyataan Frederich Yunadi yang dianggap mengandung tuduhan.
"Hari ini melengkapi berkas saja yang saya sampaikan ke penyidik," ujarnya.
Masinton mengatakan dokumen nota dinas dari R. J. Lino untuk pembelian perabot rumah dinas Menteri BUMN Rini Soemarno dia peroleh dari laporan masyarakat. Sebagai anggota dewan, katanya, dia banyak mendapatkan laporan. Laporan-laporan tersebut, katanya, kemudian diteruskan ke pemerintah daerah, kementerian, atau lembaga penegak hukum, seperti juga dalam kasus dugaan gratifikasi Menteri Rini dari Lino.
"Saya dapat dari laporan masyarakat. Nota dinas yang diberikan ke saya itu fotocopy, itu bukan hal yang rahasia," kata dia.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Motor yang Jadi Mimpi Buruk Mekanik, Montir Langsung Pura-Pura Sibuk
- 5 Sunscreen Lokal untuk Hempas Flek Hitam, Lengkap dengan Review dan Harganya
- Sepatu Lari Cocok untuk Jalan Kaki? Ini 3 Sepatu Terbaik Menurut Pakar Beserta Harganya
- realme C100i Jadi Andalan Anak Muda, Baterai Awet 6 Tahun dan Reverse Charging
- Akhir Dilema PCX vs Vario: Skutik Baru Honda Hadir Bawa Kamera Dashcam dan Mesin Lebih Buas
Pilihan
-
Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Diperiksa Kejagung, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya Ikut Diciduk
-
Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Dijemput Kejagung, 2 Lainnya Dikejar untuk Ditangkap
-
KPK Gelar OTT di Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Jadi Operasi Ke-11 Sepanjang 2026
-
Kejagung Geledah Kantor BGN, Dilakukan di Tengah Pencopotan Dadan dan Dugaan Jual Beli Titik MBG
-
Harga Emas Antam Tetap Dibanderol Rp 2.774.000/Gram Hari Ini, Saatnya Beli?
Terkini
-
'Pulau Sampah' Kembali Muncul di Muara Angke, Greenpeace Desak Jakarta Benahi Sistem dari Sumber
-
4 Anggota TNI Penyiram Air Keras ke Andrie Yunus Dituntut 2,5 Tahun, Jaksa Sebut Aksi Balas Dendam
-
Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Diperiksa Kejagung, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya Ikut Diciduk
-
Mengapa Asap Kebakaran Permukiman Bisa Berbahaya bagi Kesehatan Meski Api Sudah Padam?
-
Sambut Piala Dunia 2026, Jangan Jadikan Ajang Judi di Aceh dan Tetap 'Santuy'
-
Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Dijemput Kejagung, 2 Lainnya Dikejar untuk Ditangkap
-
Bulog Tembus 3 Juta Ton Serapan Gabah-Beras Petani, Rekor Baru Penguatan Cadangan Pangan Nasional
-
Sambut Kepala BGN Baru, Waka Komisi IX DPR Minta Tata Kelola MBG Dibenahi dan Keracunan Nol Kasus
-
KPK Gelar OTT di Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Jadi Operasi Ke-11 Sepanjang 2026
-
Peringatan Keras untuk Pemerintah! MBG Bisa Sia-sia Jika Anak Masih Dikepung Makanan Tak Sehat