Suara.com - Direktur Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Dyajadi Hanan mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus kembali merombak kabinet. Perombakan perlu dilakukan karena banyaknya menteri yang memiliki catatan buruk selama setahun Kabinet Kerja.
"Satu tahun waktu yang cukup bagi Presiden mengevaluasi menteri. Itu lebih dari cukup. Tentu saja menteri yang direshuffle adalah menteri yang bermasalah," kata Djayadi di Jakarta, Selasa (20/10/2015).
Menurutnya, perombakan kabinet harus dilakukan dalam waktu dekat ini. Tidak boleh melebihi akhir tahun. Dikhawatirkan, perombakan kabinet pada tahun depan akan menimbulkan kegaduhan politik.
Tak hanya itu, pada tahun depan, Pemerintah juga akan membuat Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) baru. Sehingga harus lebih memfokuskan akselerasi ekonomi.
"Harus dilakukan waktu dekat ini, tidak boleh melebihi akhir tahun. Jika dilakukan tahun depan, berpotensi menimbulkan kegaduhan politik. Kalau terjadi kegaduhan politik, Pemerintah tidak bisa melakukan akselerasi ekonomi karena sibuk dengan urusan internal," tuturnya.
Lebih lanjut Djayadi meminta Presiden untuk lebih berani merombak kabinetnya. "Tahun 2015 adalah tahun konsolidasi bagi Pemerintahan Jokowi-JK. Tapi 2016 adalah tahun apa yang disebut kerja, kerja, dan kerja," dia menadaskan.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar