Suara.com - Ketua Komisi A DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PKS Ariyanto Hendrata tidak mau menanggapi kemarahan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam menanggapi rencana pemanggilan Ahok terkait kasus pelanggaran waktu pengiriman sampah ke tempat pengolahan sampah terpadu Bantargebang.
"Saya tidak ingin menanggapi yang begitu, takutnya permasalahannya justru menjadi bias. Saya dan teman-teman ingin fokus kepada pengawasan perjanjian kerjasama saja," kata Ariyanto, Jumat (23/10/2015).
Ariyanto memahami kenapa Ahok tersinggung dan marah mendengar rencana dipanggil DPRD Kota Bekasi.
"Mungkin dia tersinggung dengan bahasa 'panggil,' seolah-olah dia bawahan kali yah. Kota Bekasi apa sih, siapa sih saya kan? Padahal kita nanti kan pasti pakai surat resmi (kalau mau memanggil)," ujarnya.
Ariyanto menambahkan rencana pemanggilan Ahok ke DPRD Kota Bekasi bertujuan untuk meminta klarifikasi dari Jakarta atas pelanggaran atas pelanggaran kesepakatan dan agar kelak tidak melanggar lagi.
"Dulu kan dia pernah bilang 'dipanggil DPRD DKI aja gue nggak dateng, apalagi DPRD Bekasi.' Akhirnya dia mengutus orang untuk datang dalam rapat. Dia mengutus Dinas Kebersihan," kata Ariyanto.
DPRD Kota Bekasi tidak memanggil Dinas Kebersihan DKI Jakarta karena ketika dulu dipanggil dinilai tidak bisa memberikan penjelasan dengan baik.
"Ingat nggak dulu saya marahin mereka karena nggak bisa jawab pertanyaan kita? Jadi ini sudah perjuangan kami sejak dulu. Bukan baru sekarang saja. Maksudnya daripada utus orang lagi, memang yang paling kompeten itu gubernurnya," kata Ariyanto.
"Kita mau selesain masalah atau perang di media nih? Ini kan nggak menyelesaikan masalah (kalau cuma hanya bicara di media)," Ariyanto menambahkan.
Kemarin Ahok marah karena dianggap melanggar perjanjian pemanfaatan lahan tempat pengolahan sampah terpadu Bantergebang. Bentuk pelanggarannya, antara lain truk pengangkut sampah Jakarta membuang sampah bukan pada waktu yang telah disepakati.
"Bukan sok-sokan DPRD begitu (mau langsung panggil-panggil). Sombong banget baru anggota DPRD. DPRD juga nggak pernah mayoritas sekarang, DPRD yang mana? Jadi jangan terlalu sombong jadi DPRD Bekasi saja oknumnya sombong banget," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (22/10/2015).
Menurut Ahok, selama ini pemerintah Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi menjalin komunikasi dengan baik, terutama mengenai persampahan.
Itu sebabnya, dia tak terima begitu saja diancam mau dipanggil anggota DPRD Kota Bekasi. Lalu, Ahok ingin tahu dari partai mana anggota dewan Kota Bekasi yang ingin memanggilnya.
"Dari partai apa yang ngomong itu? PKS lagi? Maksud saya nggak usahlah pakai main politik-politik gitu. Kalau Anda butuh, kita atur bersama," kata Ahok.
Soal persampahan, Ahok ingin Jakarta dan Kota Bekasi duduk bersama untuk membahas apa yang dirasa kurang.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
Letjen TNI Agus Widodo Dikabarkan Resmi Jabat Wakil Kepala BIN, Gantikan Komjen Imam Sugianto
-
Nyawa di Ujung Shift: Mengungkap Jam Kerja Tak Manusiawi Dokter Internship dan Regulasi Kemenkes
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan
-
AI Diklaim Bisa Jadi Solusi Mitigasi Banjir Rob dan Krisis Air Bersih, Gimana Caranya?
-
Indonesian Proposal Jadi Fokus Pertemuan Indonesia dan United Kingdom Intellectual Property Office
-
Idul Adha 2026 Tanggal Berapa? Penetapan Versi Muhammadiyah dan Pemerintah Diprediksi Sama
-
33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!
-
Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!