Suara.com - Ketua Komisi A DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PKS Ariyanto Hendrata tidak mau menanggapi kemarahan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam menanggapi rencana pemanggilan Ahok terkait kasus pelanggaran waktu pengiriman sampah ke tempat pengolahan sampah terpadu Bantargebang.
"Saya tidak ingin menanggapi yang begitu, takutnya permasalahannya justru menjadi bias. Saya dan teman-teman ingin fokus kepada pengawasan perjanjian kerjasama saja," kata Ariyanto, Jumat (23/10/2015).
Ariyanto memahami kenapa Ahok tersinggung dan marah mendengar rencana dipanggil DPRD Kota Bekasi.
"Mungkin dia tersinggung dengan bahasa 'panggil,' seolah-olah dia bawahan kali yah. Kota Bekasi apa sih, siapa sih saya kan? Padahal kita nanti kan pasti pakai surat resmi (kalau mau memanggil)," ujarnya.
Ariyanto menambahkan rencana pemanggilan Ahok ke DPRD Kota Bekasi bertujuan untuk meminta klarifikasi dari Jakarta atas pelanggaran atas pelanggaran kesepakatan dan agar kelak tidak melanggar lagi.
"Dulu kan dia pernah bilang 'dipanggil DPRD DKI aja gue nggak dateng, apalagi DPRD Bekasi.' Akhirnya dia mengutus orang untuk datang dalam rapat. Dia mengutus Dinas Kebersihan," kata Ariyanto.
DPRD Kota Bekasi tidak memanggil Dinas Kebersihan DKI Jakarta karena ketika dulu dipanggil dinilai tidak bisa memberikan penjelasan dengan baik.
"Ingat nggak dulu saya marahin mereka karena nggak bisa jawab pertanyaan kita? Jadi ini sudah perjuangan kami sejak dulu. Bukan baru sekarang saja. Maksudnya daripada utus orang lagi, memang yang paling kompeten itu gubernurnya," kata Ariyanto.
"Kita mau selesain masalah atau perang di media nih? Ini kan nggak menyelesaikan masalah (kalau cuma hanya bicara di media)," Ariyanto menambahkan.
Kemarin Ahok marah karena dianggap melanggar perjanjian pemanfaatan lahan tempat pengolahan sampah terpadu Bantergebang. Bentuk pelanggarannya, antara lain truk pengangkut sampah Jakarta membuang sampah bukan pada waktu yang telah disepakati.
"Bukan sok-sokan DPRD begitu (mau langsung panggil-panggil). Sombong banget baru anggota DPRD. DPRD juga nggak pernah mayoritas sekarang, DPRD yang mana? Jadi jangan terlalu sombong jadi DPRD Bekasi saja oknumnya sombong banget," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (22/10/2015).
Menurut Ahok, selama ini pemerintah Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi menjalin komunikasi dengan baik, terutama mengenai persampahan.
Itu sebabnya, dia tak terima begitu saja diancam mau dipanggil anggota DPRD Kota Bekasi. Lalu, Ahok ingin tahu dari partai mana anggota dewan Kota Bekasi yang ingin memanggilnya.
"Dari partai apa yang ngomong itu? PKS lagi? Maksud saya nggak usahlah pakai main politik-politik gitu. Kalau Anda butuh, kita atur bersama," kata Ahok.
Soal persampahan, Ahok ingin Jakarta dan Kota Bekasi duduk bersama untuk membahas apa yang dirasa kurang.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
Pilihan
-
Kepsek Roni Ardiansyah Akhirnya Kembali ke Sekolah, Disambut Tangis Haru Ratusan Siswa
-
Bukan Cuma Joget! Kenalan dengan 3 Influencer yang Menginspirasi Aksi Nyata untuk Lingkungan
-
Heboh! Rekening Nasabah Bobol Rp70 Miliar di BCA, OJK dan SRO Turun Tangan, Perketat Aturan!
-
Emiten Sejahtera Bintang Abadi Textile Pailit, Sahamnya Dimiliki BUMN
-
Jaminan Laga Seru! Ini Link Live Streaming Bayern Munchen vs Chelsea
Terkini
-
Bantah Kesejahteraan Jadi Pemicu, TNI AD Duga Prajurit Kopassus Terlibat Penculikan Karena Ini
-
Rismon Bongkar Lagi Keganjilan Ijazah Jokowi, Foto Satu-satunya Berkacamata di Indonesia
-
Misteri Keracunan MBG di Garut: Ayam Woku atau Lalapan Mentah Biang Kerok? 194 Pelajar Terkapar
-
Hendrar Prihadi Dicopot dari LKPP, PDIP Terima Tak Ada Lagi Kader Partai di Pemerintahan Prabowo
-
Lahan Parkir Milik BUMD DKI Disegel karena Ilegal, Pramono Anung Kasih Dukungan: Memang Pantas
-
Paman di Jakarta Timur Tega Perkosa Keponakan Sendiri saat Ditinggal Orang Tua Berdagang
-
Menkeu Purbaya Diancam Diceraikan Istri Gegara Hampir Menyerah Belajar Ekonomi
-
Kepala LKPP Diisi Sarah Sadiqa, PDIP Pasrah usai Hendrar Prihadi Dicopot Prabowo, Mengapa?
-
Tuntutan TGPF 98 di PTUN: Desak Fadli Zon Cabut Pernyataan dan Minta Maaf ke Publik
-
Petaka Santap MBG, Ratusan Siswa 2 Daerah Muntah Massal, Ikan Cakalang dan Ayam Woku Jadi Biang?