Suara.com - Mayor Jenderal (purn) Syamsudin menduga ada keterlibatan pihak swasta dalam rencana pembongkaran rumah dinas mantan prajurit TNI AD di Perumahan Zeni, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.
"Ada yang ganjil seharusnya yang berwenang menuntut pembongkaran tanah adalah PT. Continental Paramatra, tapi kenapa yang terkesan ingin membongkar itu Kodam Jaya," kata Syamsudin di Perumahan Zeni, Senin (26/10/2015).
Syamsudin mengatakan sejak tahun 1992, sudah terjadi permintaan agar mengosongkan rumah milik TNI AD di sekitar Mampang Prapatan dari Kementerian Keuangan. Dalam permintaan tersebut tidak disebutkan kompleks Zeni TNI AD.
Tapi, katanya, dalam surat yang dikirimkan 31 September tahun 2015, Kodam Jaya meminta agar kompleks Zeni TNI AD segera dikosongkan.
"Artinya ada penambahan kata-kata yang menyebut secara gamblang itu Zeni TNI AD, Itu termasuk pidana," kata Syamsudin yang mengaku pernah ikut perjuangan pembebasan Timor-Timor.
Syamsudin mengatakan seharusnya tidak ada campur tangan Kodam Jaya dalam permasalahan di Perumahan Zeni Bahkan, kata dia, Pangdam Jaya sendiri sudah menegaskan kalau tanah tersebut bukan milik Kodam.
"Namun dia dapat instruksi dari KASAD untuk menertibkan semua aset yang dimiliki," kata Syamsudin.
Kodam Jaya menyatakan tanah dan bangunan di Perumahan Zeni milik TNI AD. Sementara warga mengatakan asal-usul tanah dan bangunan yang mereka tempati bukan berasal dari anggaran TNI AD, melainkan dari pengumpulan uang saku anggota Batalion Yon Zikon 1 (sekarang Yon Zikon 11) pada pelaksanaan proyek pemerintah sekitar tahun 1959 sampai 1962.
"Dapat uang saku, sisa-sisa bahan bakar, itu dihimpun oleh komandan batalion, dibelikan tanah dan buat rumah," kata Syamsudin.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Jakarta Luncurkan Website HUT ke-500, Warga Bisa Daftar Jadi Mitra Perayaan
-
Dugaan Aliran Uang ke BEM UBK Bentuk Represi Halus terhadap Mahasiswa
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar