Ahok: Musrenbang Jawa-Bali Menghabiskan Uang

Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah membuka sekaligus memberikan arahan pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Regional se-Jawa dan Bali Tahun 2015 di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (5/11/2015).

Tema Musrenbang yang dipilih pada tahun ini "Meningkatkan penyediaan dan perlindungan RTH (Ruang Terbuka Hijau) dan RTB (Ruang Terbuka Biru) serta upaya penanganan sampah guna perbaikan kualitas lingkungan hidup Jawa Bali".

Ketika memberikan kata sambutan, Ahok mengkritik acara ini karena dinilai hanya selalu menghambur-hamburkan uang tanpa ada tindakan eksekusi yang pasti.

"Saya agak kritik sedikit (acara ini), kita selalu sering ber Musrenbang regional, kumpul-kumpul menghabiskan uang transport, ya ketemu sana sini, bikin acara di hotel sana sini," kata Ahok di Balai Kota.

"Pelaksananaya mulai takut karena kita orang politik. Kita takut, takut nggak dipilih lagi nanti masalah kita," Ahok menambahkan.

Ahok menceritakan kalau dirinya telah menginstrusikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) DKI untuk tidak takut menjalankan program-program pro rakyat.

"Saya bilang sama seluruh PNS DKI kita lakukan. Kebetulan Gubernur anda ini nggak peduli terpilih lagi atau tidak (jadi Gubernur), yang penting kita bereskan kita eksekusi, terpilih atau tidak yang menentukn garis tangan. Kami sangat komitmen, dari segi uang, eksekusi, saya tidak peduli jabatan saya," jelas Ahok.

Mantan Bupati Belitung Timur itu juga menyadari bahwa uang yang dimiliki DKI jumlahnya terbatas. Namun Ahok memastikan untuk terus berusaha semaksimal mungkin agar kehidupan di Jawa Bali dapat lebih baik.

"Sekali lagi kita harapkan ada tingkat lanjutnya, nggak hanya kumpul-kumpul tapi ada tindak lanjutnya," tegas Ahok.

Musrenbang regional Jawa - Bali tahun 2015 ini dihadiri Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dari tujuh provinsi, DKI, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, dan Bali.

Selain itu turut hadir pula perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.