Suara.com - Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq menganggap tidak perlu juru lobi di Amerika Serikat untuk Pemerintah Indonesia yang dibiayai APBN.
Menurut Mahfud, ketimbang menunjuk juru lobi lebih baik mengangkat utusan khusus urusan lobi politik.
Hal itu disampaikan Mahfud menanggapi usulan Menteri Kordinator Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan yang menginginkan adanya juru lobi resmi Indonesia untuk Amerika.
"Dalam konteks hubungan bilateral pemerintah indonesia memang perlu tokoh-tokoh tertentu sebagai special envoy untuk negara-negara besar seperti USA, Cina, Jepang, Turki, Rusia, dan lain-lain," kata Mahfudz dihubungi suara.com, Jakarta, Selasa (10/11/2015).
Dia menambahkan, special envoy atau utusan khusus harus bersyaratkan Warga Negara Indonesia yang dikenal dan diterima luas di negara tujuan, serta memiliki jaringan kepada pihak pengambilan keputusan.
"Sebagai special envoy mereka harus dibiayai APBN. Jika pemerintah punya tokoh-tokoh seperti itu maka tidak perlu lagi gunakan jasa lembaga lobi," ujar dia.
"Jadi nggak perlu (juru lobi) jika pemerintah punya special envoy," ujar dia.
Sebagai contoh, sambung Politisi PKS ini, contoh special envoy yang sudah ada adalah Alwi Shihab. Alwi ditunjuk sebagai special envoy di Timur Tengah.
"Jadi perlu menyiapkan tokoh-tokoh WNI untuk menjadi special envoy untuk beberapa negara yang strategis hubungan bilateralnya dengan Indonesia," kata Mahfudz.
Berita Terkait
Terpopuler
- 3 Bedak yang Mengandung Niacinamide, Bantu Cerahkan Wajah dan Kontrol Sebum
- 5 HP Snapdragon untuk Budget Rp2 Juta, Multitasking Stabil dan Hemat Baterai
- Mitsubishi Destinator dan XForce Lagi Promo di Bulan Mei, Harga Jadi Segini
- Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
- 8 Sepatu Adidas untuk Jalan Kaki yang Sedang Diskon di Toko Resmi, Harga Jadi Rp500 Ribuan
Pilihan
-
Modus Oknum Ustad di Lubuk Linggau Ajak Santri ke Kebun Sawit, Berujung Kasus Pencabulan
-
Bawa Bukti ke Istana, Purbaya 'Bongkar' 10 Perusahaan Sawit Manipulasi Harga Ekspor
-
Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
-
Bertambah Dua, 7 WNI Kini Ditangkap Israel dalam Misi Kemanusiaan Flotilla Gaza
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer Dituntut 5 Tahun Penjara!
Terkini
-
Koalisi Ormas Islam Laporkan Hercules Terkait Dugaan Persekusi dan Ancaman Senjata Api
-
Malaysia Batasi Media Sosial untuk Anak di Bawah 16 Tahun Mulai Juni 2026
-
KPK Dalami Penukaran Uang Pejabat Bea Cukai yang Jadi Tersangka Korupsi
-
200 Ribu Anak Indonesia Terpapar Judi Online!
-
WN Australia Pimpin Anak Usaha Danantara, PDIP: Jangan Sampai Bangsa Sendiri Tersingkir
-
Komplotan Penipu Kuras ATM dan Perhiasan Lansia di Hotel Harris Kelapa Gading, 20 Kartu ATM Disita
-
Lepas 1.105 Peserta, Menaker: Magang Nasional Perkuat Kesiapan Kerja Generasi Muda
-
Pelecehan Verbal Dominasi Laporan Kasus Kekerasan Seksual Dosen UPN Veteran Yogyakarta
-
Narapidana Kuliah dari Balik Jeruji, Hak Pendidikan atau Privilege?
-
Sempat Lumpuh Total, Jalur Stasiun Pasar Senen Akhirnya Pulih Usai 2 Kereta Tergelincir Berbarengan