Laporkan Politisi Jual Nama Jokowi ke Freeport, Sudirman Panik?

Suara.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengingatkan Menteri ESDM Sudirman Said agar fokus pada kinerja dan jangan membuat kegaduhan politik. Hal ini terkait langkah Sudirman melaporkan politisi DPR ke Mahkamah Kehormatan Dewan karena dianggap menjual nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla PT. Freeport Indonesia dan menjanjikan dapat membantu perpanjangan kontrak karya Freeport serta minta saham.

"Sudirman Said fokus saja pada rancang bahasan APBN nggak usah ke mana-mana. Ini nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba ada yang mencatut nama Presiden," kata Fahri di DPR, Senin (16/11/2015).

Fahri menduga langkah Sudirman melaporkan politisi DPR ke Mahkamah Kehormatan Dewan sebagai tindakan panik. Menurut Fahri Sudirman panik karena sering dianggap kinerjanya sebagai menteri kurang bagus.

"Apa dia mau dianggap sukses dengan ngomong seperti ini. Sebaiknya dia bekerja fokus dgn pekerjaannya," kata Fahri.

"Sudirman mungkin diserang karena ingin mempercepat perpanjangan kontrak. Dan ada yang meminta ini diperlambat. Presiden Jokowi sendiri yang bilang kontrak 2021, baru diomongkan 2019. Apa urusannya dengan 2021," kata anggota Fraksi PKS.

Usai melapor ke MKD, Sudirman Said mengatakan telah menjelaskan semuanya.

"Tadi saya menjelaskan nama, waktu dan tempat kejadian dan pokok pembicaraan yang dilakukan oleh oknum salah satu anggota DPR dan Pimpinan PT. Freeport Indonesia. Agar MKD dapat menindaklanjuti dengan proses yang institusional dan konstitusional," ujar Sudirman dalam jumpa pers di gedung Nusantara II, DPR.

Sudirman bercerita anggota DPR itu bersama seorang pengusaha beberapakali melakukan pertemuan dengan pimpinan Freeport. Pertemuan ketiga berlangsung pada Senin 8 Juni 2015 antara pukul 14.00 WIB hingga 16.00 WIB bertempat di hotel di kawasan Pacific Place, SCBD, Jakarta.

"Anggota DPR tersebut menjanjikan suatu cara penyelesaian tentang kelanjutan kontrak PTFI," katanya.

Politisi DPR tersebut, katanya, juga meminta saham yang nantinya akan diberikan kepada Presiden dan Wakil Presiden.

"Dia (anggota DPR) meminta agar PTFI memberikan saham yang disebutnya akan diberikan kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla," katanya