Suara.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengingatkan Menteri ESDM Sudirman Said agar fokus pada kinerja dan jangan membuat kegaduhan politik. Hal ini terkait langkah Sudirman melaporkan politisi DPR ke Mahkamah Kehormatan Dewan karena dianggap menjual nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla PT. Freeport Indonesia dan menjanjikan dapat membantu perpanjangan kontrak karya Freeport serta minta saham.
"Sudirman Said fokus saja pada rancang bahasan APBN nggak usah ke mana-mana. Ini nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba ada yang mencatut nama Presiden," kata Fahri di DPR, Senin (16/11/2015).
Fahri menduga langkah Sudirman melaporkan politisi DPR ke Mahkamah Kehormatan Dewan sebagai tindakan panik. Menurut Fahri Sudirman panik karena sering dianggap kinerjanya sebagai menteri kurang bagus.
"Apa dia mau dianggap sukses dengan ngomong seperti ini. Sebaiknya dia bekerja fokus dgn pekerjaannya," kata Fahri.
"Sudirman mungkin diserang karena ingin mempercepat perpanjangan kontrak. Dan ada yang meminta ini diperlambat. Presiden Jokowi sendiri yang bilang kontrak 2021, baru diomongkan 2019. Apa urusannya dengan 2021," kata anggota Fraksi PKS.
Usai melapor ke MKD, Sudirman Said mengatakan telah menjelaskan semuanya.
"Tadi saya menjelaskan nama, waktu dan tempat kejadian dan pokok pembicaraan yang dilakukan oleh oknum salah satu anggota DPR dan Pimpinan PT. Freeport Indonesia. Agar MKD dapat menindaklanjuti dengan proses yang institusional dan konstitusional," ujar Sudirman dalam jumpa pers di gedung Nusantara II, DPR.
Sudirman bercerita anggota DPR itu bersama seorang pengusaha beberapakali melakukan pertemuan dengan pimpinan Freeport. Pertemuan ketiga berlangsung pada Senin 8 Juni 2015 antara pukul 14.00 WIB hingga 16.00 WIB bertempat di hotel di kawasan Pacific Place, SCBD, Jakarta.
"Anggota DPR tersebut menjanjikan suatu cara penyelesaian tentang kelanjutan kontrak PTFI," katanya.
Politisi DPR tersebut, katanya, juga meminta saham yang nantinya akan diberikan kepada Presiden dan Wakil Presiden.
"Dia (anggota DPR) meminta agar PTFI memberikan saham yang disebutnya akan diberikan kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla," katanya
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
Terkini
-
Akses KRL ke JIS Sudah Aktif: Ini Rute dan Jam Operasionalnya!
-
Niat ke Lombok Malah Dibuang ke Terminal Bayangan, WNA Uzbekistan Terlunta-lunta Ditipu Taksi Gelap
-
Ungkap Alasan Vonis 8 Tahun Bos Grup BJU Hendarto, Hakim: Hasil Korupsi Dipakai Judi!
-
KPK Incar 'Pemain' Lain di Skandal Korupsi MBG
-
Terancam 5 Tahun Bui Tapi Tak Ditahan, Eggi Sudjana: Ada 'Tangan' Politik di Kasus Roy Suryo!
-
Ancol Kaji Hapus Tiket Per Orang, Siapkan Skema 'Special Zone' Berbasis Parkir
-
Tok! Bos BJU Divonis 8 Tahun Penjara di Kasus Korupsi LPEI
-
Saling Dorong di Depan DPR! Polisi Paksa Padamkan Simbol 'Kematian' Pemerintah Milik Mahasiswa
-
Karangan Bunga Hitam Putih KDM di HUT Jakarta Curi Perhatian, Ketua DPRD DKI: Unik
-
DPR Bukan Tukang 'Stempel' Pemerintah! Saan Mustopa Kalim Fungsi Kontrol Parlemen Tetap Tajam