Suara.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengingatkan Menteri ESDM Sudirman Said agar fokus pada kinerja dan jangan membuat kegaduhan politik. Hal ini terkait langkah Sudirman melaporkan politisi DPR ke Mahkamah Kehormatan Dewan karena dianggap menjual nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla PT. Freeport Indonesia dan menjanjikan dapat membantu perpanjangan kontrak karya Freeport serta minta saham.
"Sudirman Said fokus saja pada rancang bahasan APBN nggak usah ke mana-mana. Ini nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba ada yang mencatut nama Presiden," kata Fahri di DPR, Senin (16/11/2015).
Fahri menduga langkah Sudirman melaporkan politisi DPR ke Mahkamah Kehormatan Dewan sebagai tindakan panik. Menurut Fahri Sudirman panik karena sering dianggap kinerjanya sebagai menteri kurang bagus.
"Apa dia mau dianggap sukses dengan ngomong seperti ini. Sebaiknya dia bekerja fokus dgn pekerjaannya," kata Fahri.
"Sudirman mungkin diserang karena ingin mempercepat perpanjangan kontrak. Dan ada yang meminta ini diperlambat. Presiden Jokowi sendiri yang bilang kontrak 2021, baru diomongkan 2019. Apa urusannya dengan 2021," kata anggota Fraksi PKS.
Usai melapor ke MKD, Sudirman Said mengatakan telah menjelaskan semuanya.
"Tadi saya menjelaskan nama, waktu dan tempat kejadian dan pokok pembicaraan yang dilakukan oleh oknum salah satu anggota DPR dan Pimpinan PT. Freeport Indonesia. Agar MKD dapat menindaklanjuti dengan proses yang institusional dan konstitusional," ujar Sudirman dalam jumpa pers di gedung Nusantara II, DPR.
Sudirman bercerita anggota DPR itu bersama seorang pengusaha beberapakali melakukan pertemuan dengan pimpinan Freeport. Pertemuan ketiga berlangsung pada Senin 8 Juni 2015 antara pukul 14.00 WIB hingga 16.00 WIB bertempat di hotel di kawasan Pacific Place, SCBD, Jakarta.
"Anggota DPR tersebut menjanjikan suatu cara penyelesaian tentang kelanjutan kontrak PTFI," katanya.
Politisi DPR tersebut, katanya, juga meminta saham yang nantinya akan diberikan kepada Presiden dan Wakil Presiden.
"Dia (anggota DPR) meminta agar PTFI memberikan saham yang disebutnya akan diberikan kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla," katanya
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Menuju Pemilu 2029 yang Berbeda, Titi Anggraini Soroti Potensi Keragaman Calon Pemimpin Nasional
-
33 Tahun Tragedi Marsinah, Aksi Kamisan ke-907 Soroti Militerisasi
-
Hantavirus: Antara Risiko Global di MV Hondius dan Kesiagaan di Pintu Masuk Indonesia
-
Jelaskan Istilah Mitra dengan Homeless Media, Bakom RI Beri Kronologi Pertemuan bersama INMF
-
Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Nama Jokowi Diteriakkan
-
Ada Kasus Pencabulan Anak di Balik Kasus Narkoba Etomidate WNA China
-
Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah
-
Wamendagri Bima: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penting dalam Penyusunan RKP
-
Geruduk DPRD DKI, Aktivis Endus 'Bau Busuk' Dugaan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun
-
Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara