Suara.com - Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli Indonesia mengatakan sangat kaya sumber daya alam tapi banyak "tikus-tikus" yang berusaha menggerogotinya.
"Bahkan negara asing pun ada berupaya 'mengakali' untuk memperoleh keuntungan di Indonesia," kata Rizal Ramli seperti dikutip Antara di Jakarta, Rabu.
Menurut Rizal, kondisi saat ini sudah melenceng dari amanat pendiri negara yang dituangkan dalam konstitusi, yakni kekayaan alam Indonesia dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.
Namun, realitasnya saat ini sumbersaya alam Indonesia dieksplorasi secara besar-besaran tapi masih banyak rakyat yang hidup miskin.
Untuk memperjuangkan perubahan agar rakyat rakyat Indonesia lebih sejahtera, menurut dia, penuh tantangan dan resiko.
"Tantangan itu harus dihadapi, sedangkan resiko saya serahkan pada Allah SWT," katanya.
Menurut Rizal, tantangan yang dihadapinya adakah membersihkan "tikus-tikus" agar kekayaan alam Indonesia dapat dimanfaatkan secara optimal untuk rakyat.
Rizal melihat, dari waktu ke waktu sering terjadi kegaduhan yakni saling berebut kekuasaan, konsesi, atau mencari kekayaan.
"Kegaduhan harus dilawan dengan kegaduhan. Kegaduhan hitam yang tidak baik, harus dilawan dengan kegaduhan putih," katanya.
Ia menegaskan, kegaduhan putih sasarannya baik untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Ketika ditanya, apakah kegaduhan itu juga termasuk persoalan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden terkait dengan rencana perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia (PTFI), Rizal mengatakan, kegaduhan sering terjadi dari waktu ke waktu.
Persoalan rencana perpanjangan kontrak PTFI, kalau tidak menjadi gaduh mungkin sudah diperpanjang pada Oktober 2015.
"Karena menjadi gaduh, maka rencana perpanjangan kontrak PTFI harus dievaluasi lagi," katanya.
Dalam konteks tersebut, Rizal Ramli memuji Presiden Joko Widodo yang dinilainya "clear" dan bebas dari kepentingan kelompok.
Rizal menegaskan, Presiden Joko Widodo meminta rencana perpanjangan kontrak PT FI dievaluasi lagi.
Menurut dia, Presiden juga menetapkan lima syarat kepada PT FI yakni, membangun smelter, membangun amdal dan mengelola lombah, memberikan divestasi, serta melakukan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) yang baik. (Antara)
Berita Terkait
-
Purbaya Prediksi Pertumbuhan Ekonomi RI: 5,2% di 2025, 5,4% pada 2026
-
Purbaya Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Global Capai 3% Buntut Penurunan Suku Bunga The Fed
-
Pemulihan Bencana Sumatra Telan Rp 60 T, Purbaya Pastikan Tak Ganggu Pertumbuhan Ekonomi RI
-
Pemerintah Diminta Tak Terbitkan Kebijakan Rokok yang Rugikan Banyak Pihak
-
Di Depan Prabowo, Airlangga Pamer IHSG Pecah Rekor ke Level 8.600
Terpopuler
- 8 Promo Makanan Spesial Hari Ibu 2025, dari Hidangan Jepang hingga Kue
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
- 7 Sepatu Murah Lokal Buat Jogging Mulai Rp100 Ribuan, Ada Pilihan Dokter Tirta
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
Pilihan
-
Seluruh Gubernur Wajib Umumkan Kenaikan UMP 2026 Hari Ini
-
Indosat Gandeng Arsari dan Northstar Bangun FiberCo Independent, Dana Rp14,6 Triliun Dikucurkan!
-
Kredit Nganggur Tembus Rp2,509 Triliun, Ini Penyebabnya
-
Uang Beredar Tembus Rp9891,6 Triliun per November 2025, Ini Faktornya
-
Pertamina Patra Niaga Siapkan Operasional Jelang Merger dengan PIS dan KPI
Terkini
-
Kaleidoskop Satu Dekade Shopee: Menciptakan Dampak Bagi Ekosistem melalui Inovasi & Kolaborasi
-
Mendagri dan Menko PMK Bahas Kebutuhan Masyarakat Aceh Tamiang dan Aceh Timur Pascabencana
-
Pemprov DKI Kirim 27 Ton Bantuan ke Korban Bencana Sumatera
-
Tiga Koridor TransJakarta Terdampak Imbas Truk Hantam Separator di Dua Halte
-
Pemulihan Sumatra hingga Kampung Haji, Ini 3 Arahan Prabowo di Hambalang
-
Hasil TKA Pelajar SMA Sederajat Jeblok Parah, Pemerintah Didesak Evaluasi
-
Link CCTV dan Kapal Pelabuhan Merak untuk Pantau Arus Mudik Nataru 2025 Real-Time
-
Karir Ambyar! Brigadir YAAS Dipecat Polda Kepri Usai Aniaya Calon Istri yang Hamil
-
Saksi Ungkap Pertamina Gunakan Kapal PT JMN karena Keterbatasan Armada Domestik
-
Bupati Bekasi dan Ayah Dicokok KPK, Tata Kelola Pemda Perlu Direformasi Total