Solidaritas untuk Pergerakan Aktivis Indonesia demo di kantor PT. Freeport Indonesia di gedung Plaza 89, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan [suara.com/Nikolaus Tolen]
Puluhan orang yang tergabung dalam Solidaritas untuk Pergerakan Aktivis Indonesia mendatangi kantor PT. Freeport Indonesia di gedung Plaza 89, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (26/11/2015).
"Kita harus merdeka kembali, nasionalisasi Freeport segera. Kami mendesak pemerintah untuk tidak melanjutkan kontrak karya dengan PT. Freeport," kata Presidium Solidaritas untuk Pergerakan Aktivis Indonesia, Aditya Iskandar, di depan kantor Freeport.
Menurut Aditya Freeport merupakan model baru perusahaan dagang Belanda atau VOC. Itu sebabnya, dia mendesak Freeport yang selama ini mengambil sumber daya alam Papua segera hengkang dari Indonesia.
"Kami juga mendesak agar segera mengusir Freeport sebagai VOC masa kini. Kontrak karya Freeport sangat jelas merupakan kontrol ekonomi berupa penguasaan SDA emas dan tembaga di Papua," kata Aditya.
Aditya juga mendesak pemerintah Indonesia tidak memperpanjang kontrak karya Freeport. Dia menuding perusahaan yang dipimpin James R. Moffett tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Minerba.
"Pemerintah harus menghentikan ekspor konsentrat PT Freeport, karena yang jelas susah melanggar UU," kata Aditya.
Sejauh ini aksi berjalan dengan damai. Aksi tersebut diawasi oleh polisi dan petugas keamanan PT. Freeport Indonesia.
Dampak konsentrasi massa di depan kantor Freeport, arus lalu lintas di depan Plaza 89 tersendat hingga depan gedung Kementerian Hukum dan HAM.
"Kita harus merdeka kembali, nasionalisasi Freeport segera. Kami mendesak pemerintah untuk tidak melanjutkan kontrak karya dengan PT. Freeport," kata Presidium Solidaritas untuk Pergerakan Aktivis Indonesia, Aditya Iskandar, di depan kantor Freeport.
Menurut Aditya Freeport merupakan model baru perusahaan dagang Belanda atau VOC. Itu sebabnya, dia mendesak Freeport yang selama ini mengambil sumber daya alam Papua segera hengkang dari Indonesia.
"Kami juga mendesak agar segera mengusir Freeport sebagai VOC masa kini. Kontrak karya Freeport sangat jelas merupakan kontrol ekonomi berupa penguasaan SDA emas dan tembaga di Papua," kata Aditya.
Aditya juga mendesak pemerintah Indonesia tidak memperpanjang kontrak karya Freeport. Dia menuding perusahaan yang dipimpin James R. Moffett tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Minerba.
"Pemerintah harus menghentikan ekspor konsentrat PT Freeport, karena yang jelas susah melanggar UU," kata Aditya.
Sejauh ini aksi berjalan dengan damai. Aksi tersebut diawasi oleh polisi dan petugas keamanan PT. Freeport Indonesia.
Dampak konsentrasi massa di depan kantor Freeport, arus lalu lintas di depan Plaza 89 tersendat hingga depan gedung Kementerian Hukum dan HAM.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi HP POCO RAM Besar dan Kamera Bagus, Cek di Sini!
- Promo Alfamart Hari Ini 30 April 2026, Tebus Suka Suka Diskon 60 Persen
- 5 HP Terbaru 2026 Baterai Jumbo 10.000 mAh: Tahan 3 Hari, Performa Kencang
- 5 Sepatu Lari Diadora Diskon 50 Persen di Sports Station, Harga Jadi Rp200 Ribuan
- 5 Cushion Matte untuk Menutupi Bekas Jerawat dan Noda Hitam, Harga Terjangkau
Pilihan
-
Teror di London: Penembakan Brutal dari Dalam Mobil, 4 Orang Jadi Korban
-
RESMI! Klub Milik Prabowo Subianto Promosi ke Super League
-
Dibayar Rp50 Ribu Sebulan, Guru Ngaji di Kampung Tak Terjamah Sistem Pendidikan
-
10 Spot Wisata Paling Hits di Solo 2026: Paduan Sempurna Budaya, Estetika, dan Gaya Hidup Modern!
-
7 Sabun Mandi Cair Wangi Mewah yang Bikin Rileks Setelah Pulang Kerja, Ada yang Mirip Aroma Spa
Terkini
-
Bantargebang Dibatasi Mulai 1 Agustus, Pramono Segera Temui Menteri LH Bahas Sampah
-
Cuma Jadi Penyerap Dampak Konflik, Indonesia dan ASEAN Dinilai Tak Punya Daya Tawar
-
Geger Kabar Menkeu Purbaya Dirawat di RS, Wamenkeu Buka Suara Soal Kondisi Terkini
-
Buruh dalam Bayang-bayang Kontrak Panjang dan Ketidakpastian Kerja
-
Riset Ungkap Hanya Jakarta yang Mampu Kejar Kenaikan Biaya Hidup, Daerah Lain?
-
Tepis Salah Paham Ekonomi Prabowo, Fahri Hamzah: SDA Harus Dikuasai Negara, Bukan Korporasi
-
Astronot Artemis II Bongkar Kenapa Makanan Terasa Hambar di Luar Angkasa
-
PM Spanyol Tantang Benjamin Netanyahu: Bebaskan Warga Kami yang Diculik Tentara Israel
-
Tanpa Restu Kongres, Trump Jual Paket Senjata Rp138 Triliun ke Israel dan Negara Arab
-
Resmi! 13 Taman Nasional akan Diubah Jadi Kawasan Konservasi Dunia, Ini Daftarnya