Sekjen DPR Winantuningtyastiti Swasanani usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Kamis (26/11). [suara.com/Oke Atmaja]
Sekretaris Jenderal DPR Winantuningtyastiti kembali dipanggil penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi untuk dimintai keterangan soal dugaan suap mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho kepada mantan anggota DPR Fraksi Nasional Demokrat Patrice Rio Capella, Kamis(26/11/2015).
"Kemarin (Selasa) saya izin," kata Winantuningtyastiti di gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan.
Patrice Rio Capella telah ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan menerima suap penanganan perkara dana bantuan sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kamis 15 Oktober 2015. Selain Rio, KPK juga menetapkan Gatot dan istri: Evy Susanti menjadi tersangka dalam kasus yang sama.
Saat ini kasus tersebut sudah masuk Pengadilan Tipikor.
Rio disangka melanggar Pasal 12 huruf a, huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sementara, Gatot Pujo dan Evy disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
"Kemarin (Selasa) saya izin," kata Winantuningtyastiti di gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan.
Patrice Rio Capella telah ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan menerima suap penanganan perkara dana bantuan sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kamis 15 Oktober 2015. Selain Rio, KPK juga menetapkan Gatot dan istri: Evy Susanti menjadi tersangka dalam kasus yang sama.
Saat ini kasus tersebut sudah masuk Pengadilan Tipikor.
Rio disangka melanggar Pasal 12 huruf a, huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sementara, Gatot Pujo dan Evy disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Mubes NU Tegaskan Konflik Internal Tanpa Campur Pemerintah, Isu Daftarkan SK ke Kemenkum Mencuat
-
Jabotabek Mulai Ditinggalkan, Setengah Juta Kendaraan 'Eksodus' H-5 Natal
-
Mubes Warga NU Keluarkan 9 Rekomendasi: Percepat Muktamar Hingga Kembalikan Tambang ke Negara
-
BNI Bersama BUMN Peduli Hadir Cepat Salurkan Bantuan Nyata bagi Warga Terdampak Bencana di Sumatra
-
Relawan BNI Bergabung dalam Aksi BUMN Peduli, Dukung Pemulihan Warga Terdampak Bencana di Aceh
-
Pakar Tolak Keras Gagasan 'Maut' Bahlil: Koalisi Permanen Lumpuhkan Demokrasi!
-
Gus Yahya Ngaku Sejak Awal Inginkan Islah Sebagai Jalan Keluar Atas Dinamika Organisasi PBNU
-
Rais Aam PBNU Kembali Mangkir, Para Kiai Sepuh Khawatir NU Terancam Pecah
-
Puasa Rajab Berapa Hari yang Dianjurkan? Catat Jadwal Berpuasa Lengkap Ayyamul Bidh dan Senin Kamis
-
Doa Buka Puasa Rajab Lengkap dengan Artinya, Jangan Sampai Terlewat!