Kericuhan dalam aksi Hari Ekspresi Identitas Papua
Papua Barat pernah mendeklarasikan diri sebagai sebuah negara pada tanggal 1 Desember 1961. Namun, deklarasi tersebut tidak diakui oleh pemerintah Indonesia. Karena itu, pada tanggal 1 Desember hari ini, warga Papua yang mayorotas diwakili oleh Mahasiswa yang berada di Wilayah Jabodetabek kembali memperingati hari bersejarah tersebut. Mereka pun mendesak pemerontah Indonesia untuk memberikan kebebasan kepada orang Papua untuk menentukan nasib mereka sendiri.
"Sebenarnya hari ini kami ingin memperingati kemerdekaan Papua Barat, dan kami meminta kepada pemerintah Indonesia untuk memberikan kebebasan dan Hak Menentukan Nasib kami sendiri, sebagai solusi demokratis bagi Rakyat Papua Barat," kata Koordiantor aksi Warga Papua, Aris di Kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa(1/12/2015).
Oleh karena itu, salah seorang yang warga Papua yang menjadi pendamping hukum bagi warga Papua yang berdemo, Emanuel Gobaey mendesak Pemerintah Indonesia untuk menarik pasukan Militer(Tentara dan Polisi) dari Seluruh Tanah Papua. Dia juga meminta agar pemerintah Indonesia untuk menghentikan pengiriman pasukan militer ke Tanah mereka.
"Kami meminta, agar Pemerintah Indonesia menghentikan pengiriman militer, organik dan non organik ke Papua, dan juga menarik segala bentuk produk politik, seperti Otnomi khususu(Otsus), Otsus Plus, Pemekaran, dan Unit percepatan pembangunan Propinsi Papua dan Papua Barat(UP4B) di Tanah Papua dan berikan Referendum bagi rakyat Papua" kata Pria yang akrab disapa Edo tersebut.
Sementara itu, salah satu pendamping hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Indonesia, Veronika Koman menggatakan bahwa sebenarnya orang Papua tersebut melakukan aksi pada hari ini untuk merayakan identitas Papau saja.
"Mereka sebenanrnya mau memperingati kemerdekaan Papua Barat, dan mereka ingin merayakannya dengan identitas Papua mereka, tapi dibubarkan oleh Polisi," kata Veronika.
Komentar
Berita Terkait
-
Apresiasi Atas Pelayanan Sepenuh Hati, Karyawan PNM Asal Papua Diberangkatkan ke Negeri Sakura
-
Gibran Bukan Panglima! Pakar UGM: Keamanan Papua Tetap Tanggung Jawab TNI dan Polri
-
Polisi Tetapkan 7 Tersangka Pembunuh Pilot Nicholas Goselin, Ini Perannya
-
Sebut Prabowo Perlu Membumi! Aliansi Perempuan Soroti Kerusakan Republik dan Konflik Papua
-
Papua Memanas, Bambang Pacul Ingatkan Mandat UU: Itu Tanggung Jawab Wapres
Terpopuler
- 5 Serum untuk Mengecilkan Pori-pori, Bikin Kulit Mulus Sesuai Review Pembeli
- 3 Rekomendasi Air Cooler 50 Watt yang Dingin Maksimal dan Suaranya Senyap
- Mulai Besok Kendaraan Nunggak Pajak Dilarang Isi BBM Bersubsidi
- 3 Sepatu Running Brodo Terlaris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- 7 Sunscreen Tone Up Terbaik untuk Kulit Kusam sesuai Review dan Harga
Pilihan
-
Resmi! Muktamar NU ke-35 akan Digelar di Ponpes Bahrul Ulum Jombang
-
Babak Belur Emiten Kaesang: Hanya Mampu Bayar Buruh Harian dan Operasikan Satu Pabrik
-
Roy Suryo Menang Praperadilan! Hakim Nyatakan Penangkapan dan Penahanan Tidak Sah
-
Dokumen Kunker Menteri PU ke New York Bocor, Ajak Istri dan Anak Jelang Final Piala Dunia?
-
PHK 1.250 Karyawan Tokopedia Berujung Aksi Buruh ke Kantor TikTok
Terkini
-
Jejak Densus 88 Kuntit Jampidsus di Cafe de'CLAN Signature: Kini Ditemukan Brankas Dolar Rp67 M!
-
Bareskrim Rampungkan Berkas Kasus Impor Handphone Ilegal, Tiga Tersangka Segera Disidang
-
Mengapa Pengembalian Amplop Belum Tentu Membebaskan Raja Juli Antoni dari Pidana?
-
Sembunyi di Balik Lemari! Polisi Sita Rp67 M dari Cafe de'CLAN yang Diduga Milik Jampidsus Febrie
-
Brankas Berisi Dolar Disita di Cafe de'CLAN, Nama Jampidsus Febrie Adriansyah Ikut Terseret
-
Dari Cafe de'CLAN Signature ke Pacific Place, Polisi Kejar Aliran Duit Korupsi PLTU hingga Asabri!
-
Rumah Jampidsus Febrie Adriansyah Dijaga Ketat Tentara Usai Polisi Geledah Kafe deClan Signature
-
Kasus Eksploitasi Anak 'Tenda Biru' Bukan Dipicu Postingan Viral WN Jepang
-
Kebakaran Lahan Gambut di Aceh Selatan Meluas Jadi 25 Hektare, Api Masih Menyala
-
Usai Hadiri Pemakaman Khamenei, Delegasi Indonesia Dijadwalkan Bertemu Pejabat Iran