Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla yakin ada implikasi hukum dari hasil dari sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk kasus pencatutan namanya dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) oleh Ketua DPR Setya Novanto. Sebab jika Novanto tak terbukti bersalah di MKD, skandal itu bisa dibuktikan ke proses hukum resmi.
"Setelah itu mungkin, pembicaraan di dalam (MKD) bakal berimplikasi pada hukum, apabila memang punya bukti-bukti hukum," kata Jusuf Kalla di DPR, Kamis (3/12/2015).
Dia mendukung kasus ini dijalankan secara terbuka. Sebab, kasus ini dianggapnya sangat serius untuk berdampak pada bangsa Indonesia.
"Kita hargai keterbukaan dan dalam keterbukaan itulah kita bisa ketahui semuanya apa kejadian yang terjadi di bangsa kita ini yang sangat serius," katanya.
Politisi Golkar itu mengatakan, masih ada oknum yang mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Bahkan, JK menilai oknum ini tidak takut dengan pemberantasan korupsi yang sedang tegas-tegasnya.
"Walau ada pemberantasan korupsi, tetap saja ada oknum, baik di DPR, pemerintahan, tetap tidak punya rasa takut," tuturnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Cerita Eks Real Madrid Masuk Islam di Ramadan 2026, Langsung Bersimpuh ke Baitullah
- Sosok Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Diduga Langgar Aturan Pengabdian
- Menkop Ferry Minta Alfamart dan Indomaret Stop Ekspansi Karena Mengancam Koperasi Merah Putih
Pilihan
-
SBY Sentil Doktrin Perang RI: Kalau Serangan Udara Hancurkan Jakarta, Bagaimana Hayo?
-
Kasus Pembakaran Tenda Polda DIY: Perdana Arie Divonis 5 Bulan, Hakim Perintahkan Bebas
-
Bikin APBD Loyo! Anak Buah Purbaya Minta Pemerintah Daerah Stop Kenaikan TPP ASN
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Zinedine Zidane Comeback! Sepakat Latih Timnas Prancis Usai Piala Dunia 2026
Terkini
-
DPR: Perjanjian Transfer Data RI-AS Harus Seimbang dengan Kedaulatan Digital dan Perlindungan Warga
-
Bantah Laporan Awal, Polda Sulsel Pastikan Bripda Dirja Tewas Akibat Penganiayaan
-
Menuju Piala Dunia 2026, DPR Minta Pengunduran Diri Dirut TVRI Tak Ganggu Stabilitas dan Kinerja
-
Terobos dan Rusak Portal JLNT Casablanca, 11 Motor Diamankan Polisi
-
Stunting Jadi Prioritas, Semarang Intervensi Gizi 78 Ribu Remaja dan Pantau 60 Ribu Balita
-
Membaca Amarah Publik pada Dwi Sasetyaningtyas Alumni LPDP: Selesai Kontrak, Selesai Loyalitas?
-
Apes! Pria Ini Kehilangan Mobil Gara-Gara Mabuk dan Ketiduran di Pinggir Jalan
-
Saksi Ungkap Transaksi Rp 809 Miliar ke Gojek, GoTo Tegaskan Dana Kembali ke Kas
-
Kemensos Salurkan Bansos Rp2,56 Triliun untuk Korban Bencana di Pulau Sumatra
-
Jabat Sekjen Kementan, Harta Mertua Dwi Sasetyaningtyas Tembus Rp3 Miliar Lebih