Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla yakin ada implikasi hukum dari hasil dari sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk kasus pencatutan namanya dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) oleh Ketua DPR Setya Novanto. Sebab jika Novanto tak terbukti bersalah di MKD, skandal itu bisa dibuktikan ke proses hukum resmi.
"Setelah itu mungkin, pembicaraan di dalam (MKD) bakal berimplikasi pada hukum, apabila memang punya bukti-bukti hukum," kata Jusuf Kalla di DPR, Kamis (3/12/2015).
Dia mendukung kasus ini dijalankan secara terbuka. Sebab, kasus ini dianggapnya sangat serius untuk berdampak pada bangsa Indonesia.
"Kita hargai keterbukaan dan dalam keterbukaan itulah kita bisa ketahui semuanya apa kejadian yang terjadi di bangsa kita ini yang sangat serius," katanya.
Politisi Golkar itu mengatakan, masih ada oknum yang mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Bahkan, JK menilai oknum ini tidak takut dengan pemberantasan korupsi yang sedang tegas-tegasnya.
"Walau ada pemberantasan korupsi, tetap saja ada oknum, baik di DPR, pemerintahan, tetap tidak punya rasa takut," tuturnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Ogah Bayar Tarif Selat Hormuz ke Iran, Singapura: Ingat Selat Malaka Lebih Strategis!
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Proyek PSEL Makassar: Investor Akan Gugat Pemkot Makassar Rp2,4 Triliun
- 5 Rekomendasi Tablet Murah dengan Keyboard Bawaan, Jadi Lebih Praktis
- Sepeda Lipat Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Rekomendasi Terbaik untuk Gowes
Pilihan
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
-
Benjamin Netanyahu Resmi Diseret ke Pengadilan Duduk di Kursi Terdakwa
-
Biadab! Israel Bunuh Jurnalis Al Jazeera di Gaza pakai Serangan Drone
-
Iran Tuduh AS-Israel Langgar Kesepakatan, Gencatan Senjata Terancam Batal
Terkini
-
Polisi Sebut WFH ASN Bikin Jalanan Jakarta Lebih Lengang Hari Ini
-
Geledah Rumah PNS dan Pihak Swasta, KPK Amankan Bukti Kasus Pemerasan dan Gratifikasi di Madiun
-
Ogah Santai Saat WFH Jumat, Pramono Anung Pantau Pengerukan Kanal Banjir Barat
-
Ngaku Bisa Atur Kasus Korupsi, 4 Petugas KPK Gadungan Ditangkap
-
WFH Jumat Perdana, Sebagian Kursi ASN Jakarta di Balai Kota Tak Terisi
-
Indonesia Lebih Dulu, Kenapa Donald Trump Pilih Pakistan Jadi Mediator Damai?
-
Iran Endus Rencana Licik AS: Curiga Sabotase Perundingan dan Jadikan Israel Tameng
-
BRIN Kembangkan Teknologi Plasma, Mungkinkah Produksi Pupuk Lebih Ramah Lingkungan?
-
Gencatan Senjata Terancam Batal, Iran Bersumpah Bakal Hanguskan Seluruh Aset AS di Timur Tengah
-
Netanyahu Siap Negosiasi Langsung dengan Lebanon Usai Serangan Maut