Suara.com - Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti membantah isu yang menyebutkan bahwa pihaknya berencana membeli helikopter Agusta Westland (AW) 189 sebanyak satu skuadron. Ia pun kaget mendengar isu Polri akan membali helikopter dari perusahaan patungan Inggris dan Italia tersebut.
"Tidak ada rencana itu, siapa yang ngomong," bantah Badrodin saat ditemui di restoran Pulau Dua, Jakarta, Jumat (4/12/2015).
Sebelumnya, Indonesia Police Watch (IPW) mengungkap kabar bahwa Polri akan membeli helikopter Agusta Westland (AW) 189 sebanyak satu skuadron. Hal itu berdasar penelusuran IPW dalam Renstra Pinjaman Luar Negeri (PLN) Polri Tahun 2015-2019.
Rencana pembelian helikopter semula direncanakan untuk Anggaran PLN tahun 2017 dengan nilai 150 juta dolar AS atau sekitar Rp 1,95 triliun. Tapi kemudian dimajukan ke Anggaran PLN tahun 2015. Tak jelas kenapa rencana itu dimajukan. Akhir November 2015 lalu Mabes Polri sudah membahas rencana
pembelian heli AW 189 ini.
Rencana pembelian heli dilakukan melalui Sur, seorang mafia proyek yang sudah sangat dikenal di lingkungan Polri. Dari pantauan IPW di Pameran Alutsista Militer dan Polisi (Milipol) di Paris pada 17-20 November 2015 lalu, AW 189 helikopter buatan Inggris-Italia ini, harga per unitnya mencapai 20 juta dolar.
Polri sendiri secara bertahap akan membelinya untuk satu skuadron. AW 189 bisa dimodifikasi untuk operasional lepas pantai, SAR maupun untuk mengangkut personil. Kapasitas penumpangnya 16 orang. Berbeda dengan heli AW 101 yang akan dibeli Kepresidenan, kapasitas penumpangnya 30 orang dan harganya 21 juta dolar AS atau 16,2 juta euro. AW lebih canggih dari Super Puma maupun heli lain di kelasnya.
Rencana pembelian heli ini memang untuk mengganti sejumlah helikopter Polri yang rata-rata sudah berusia uzur. Hanya saja harga heli AW 189
dinilai terlalu mahal, baik harga pembelian maupun perawatannya, sementara biaya perawatan Alutsista di Polri sangat minim. Sehingga,
jika Polri tetap nekat membeli AW 189 dikhawatirkan heli super canggih itu akan uzur sebelum waktunya, mengingat minimnya anggaran perawatan Alutsista di Polri.
"Maka dari itu kami mendesak Polri membatalkan rencana tersebut," kata Neta S Pane, Ketua Presidium IPW dalam rilisnya beberapa waktu lalu.
Dalam membeli Alutsistanya Polri harus mengacu kepada UU 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan yang menyebutkan pembelian Alutsista
diprioritaskan ke industri dalam negeri. Jika Polri membeli Alutsistanya dari industri dalam negeri, seperti dari PTDI, jaminan dan biaya perawatannya akan jauh lebih murah. Apalagi PTDI saat ini sudah "memproduksi" beberapa jenis heli sekelas AW 189, seperti heli Eurocopter EC 175 hasil kerjasama PTDI dengan Airbus yang harganya hanya 7,9 juta dolar AS atau heli Bel 525 dan Super Puma EC225 yang
berkapasitas 19 orang.
Berita Terkait
Terpopuler
- 10 Rekomendasi Tablet Harga 1 Jutaan Dilengkapi SIM Card dan RAM Besar
- 5 Rekomendasi Motor Listrik Harga di Bawah Rp10 Juta, Hemat dan Ramah Lingkungan
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
Pilihan
-
Formasi Bocor! Begini Susunan Pemain Arab Saudi Lawan Timnas Indonesia
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
-
Bursa Saham 'Pestapora" di Awal Oktober: IHSG Naik, Transaksi Pecahkan Rekor
Terkini
-
Rakor Kemendagri Bersama Pemda: Pengendalian Inflasi sampai Imbauan Evaluasi Kenaikan Harga
-
Cegah Pencatutan Nama Buat Korupsi, Kemenkum Wajibkan Verifikasi Pemilik Asli Perusahaan via Notaris
-
Siap Rekonsiliasi dengan Kubu Agus, Mardiono Sebut Akan Difasilitasi 'Orang-orang Baik', Siapa?
-
Demo di Tengah Reses DPR: Mahasiswa Gelar 'Piknik Protes' Sambil Baca Buku, Cara Unik untuk Melawan
-
IETD 2025: Energi Bersih Bisa Jadi Mesin Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Bagaimana Caranya?
-
Berkaca dari Kasus Al-Khoziny, DPR Usulkan Pemerintah Beri Subsidi IMB untuk Pondok Pesantren
-
Susul Viral Tepuk Sakinah, Kini Heboh Tepuk Pajak dari Pegawai DJP
-
Di Depan Perwakilan Keluarga, Polisi Akui Belum Temukan HP Pribadi Arya Daru
-
Demo di DPR, Koalisi Sipil hingga Mahasiswa Desak Hentikan Represi dan Bebaskan Tahanan Politik
-
HUT ke-80 TNI di Monas Hasilkan 126,65 Ton Sampah!