Suara.com - Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan ikut mencermati kasus Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan ibu rumah tangga pemegang Kartu Jakarta Pintar bernama Yusri Isnaeni.
Kasus meledak ketika Yusri tak bisa menahan kesal karena dimarahi Ahok pada Jumat (11/12/2015) lalu, bahkan Yusri dituding jadi maling karena diduga menyelewengkan dana KJP. Padahal, ketika itu Yusri hanya ingin mengadu dan mempertanyakan mekanisme penggunaan kartu kepada Ahok karena di lapangan banyak masalah saat akan dipakai untuk belanja perlengkapan sekolah.
Pantas menyarankan kepada warga Jalan Mahoni, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, itu untuk menemui Ahok. Kalau Ahok merasa bersalah dan mau minta maaf, Pantas berharap persoalannya selesai.
"Mungkin disamperin saja (Ahok) sama ibu itu, ditemuin saja langsung kita rekomendasi supaya bertemu, kan kalau Ahok salah bisa minta maaf kepada ibu itu langsung. Jadi nggak usah main di ruang publik," kata anggota Fraksi PDI Perjuangan kepada Suara.com, Rabu (16/12/2015).
Saat ini, Pantas akan memantau perkembangan kasus tersebut. Apalagi, Yusri berencana mengadukan Ahok ke Komnas Perempuan, Komnas Perlindungan Anak Indonesia, dan Polda Metro Jaya, bahkan akan menggugat Rp100 miliar.
"Ya kita lihat saja dulu, artinya yang sudah terjadi nggak bisa ditarik kembali, disatu sisi gubernur kita terlalu cepat ngomongnya," katanya.
Tak cukup minta maaf
Meskipun nanti Ahok minta maaf, Yusri tetap tidak puas.
"Ya nggak bisa yah (kalau Pak Ahok cuma minta maaf), karena apa, saya seorang ibu dikatakan maling," kata Yusri kepada suara.com, Selasa (15/12/2015).
"Seandainya ibunya dia (Ahok) dikatakan maling pasti dia kesal kan ya. Coba di ulas lagi di YouTube yah (ketika saya dikatakan maling, red), kayaknya rendah banget harga diri seorang wanita," Yusri menambahkan.
"Pokoknya saya tetap tidak terima dikatakan maling, Ahok harus minta maaf di muka umum, harus tahu semuanya se-DKI Jakarta. Dan beliau jangan meremehkan rakyat kecil," katanya.
Yusri mengungkapkan betapa ucapan Ahok telah menyudutkan keluarganya. Anak Yusri yang sekarang duduk di bangku SD, ADHR, sampai jadi bahan olok-olokan teman-teman di sekolah.
"Anak saya jadi bahan omongan, dan diolok-olok temennya, makanya saya mau lapor ke KPAI, Komnas Perempuan, Polda Metro Jaya, hari Rabu (16/12/2015). Pelaporan semua kita urus Rabu," katanya.
Berita Terkait
-
Link dan Cara Daftar Antrean KJP Online Maret 2026, Ambil Sembako Murah Tanpa Berdesakan
-
Cara Daftar Antrean KJP Pangan Bersubsidi DKI Jakarta 2026, Cek di Sini!
-
Buruan Cek! Pramono Umumkan KJP Plus Tahap II 2025 Mulai Cair, Rp1,61 Triliun untuk 707 Ribu Siswa
-
Terbukti Anarkis Saat Demo, Penerima KJP dan KJMU DKI Jakarta Terancam Dicabut Bantuannya
-
Meski Masuk Sekolah Rakyat, Gubernur Pramono Pastikan Kepemilikan KJP Siswa Tidak Dicabut
Terpopuler
- Janji Ringankan Kasus, Oknum Jaksa di Banten Ancam Korban Bayar Rp2 Miliar atau Dihukum Berat
- 5 HP Murah Terbaru Lolos Sertifikasi di Indonesia, Usung Baterai Jumbo hingga 7.800 mAh
- 6 Bedak Tabur Tahan Air, Makeup Tetap Mulus Meski Keringatan Seharian
- 69 Kode Redeem FF Max Terbaru 14 April 2026: Ada Skin Chromasonic dan Paket Bawah Laut
- Misteri Lenyapnya Bocah 4 Tahun di Tulung Madiun: Hanya Sekedip Mata Saat Ibu Mencuci
Pilihan
-
Beban Ganda Wanita Saat WFH: Terjebak Laptop dan Pekerjaan Rumah Tangga
-
Hore! Jogja Berlakukan Perpanjangan STNK Tanpa KTP Asli, Calo PajakMakin Terhimpit
-
Daftar Starting XI Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia: Dava Yunna Masih Jadi Tumpuan!
-
Jateng Belum Ikut-ikut Kebijakan KDM, Bayar Pajak Kendaraan Masih Pakai KTP Pemilik Lama
-
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Jadi Tersangka Kejagung, Tangan Diborgol
Terkini
-
Sapu Jalan Berujung Maut: Petugas PPSU Tewas Ditabrak Mobil Oleng di Pejaten
-
Petani Tembakau Madura Desak Pemerintah Ubah Kebijakan Rokok Ilegal
-
DKI Jakarta Berangkatkan 7.819 Jemaah Haji, Pemprov Siapkan 117 PPIH
-
Tangisan Anak di Serpong Utara Ungkap Penemuan Jasad Wanita Dalam Rumah
-
Aksi Kamisan ke-904 Soroti Militerisasi Sipil: Impunitas Masih Berulang
-
Tim Advokasi Minta MK Batalkan Pasal Kontroversial UU TNI, Soroti Ruang Sipil dan Impunitas
-
Cueki Permintaan Trump, Presiden Lebanon Ogah Bicara dengan Benjamin Netanyahu
-
Gelar KWP Awards 2026, Ariawan: Pers dan Parlemen Wajib Kolaborasi untuk Negara
-
Mengenal Piramida Budaya Perkosaan: Dari Obrolan Digital hingga Kekerasan Nyata
-
Pentagon Panaskan Mesin Perang, Negosiasi AS-Iran Terancam Kolaps