Jokowi akan Reshuffle, Prasetyo: Saya Tahunya Hanya Kerja

Suara.com - Presiden Joko Widodo dikabarkan akan merombak menteri lagi dalam waktu dekat. Belum tahu pasti, siapa saja menteri yang bakal ditendang karena bekerja lamban.

Jaksa Agung Muhammad HM. Prasetyo enggan berkomentar soal kabar itu, meski ada desakan dari sejumlah kalangan agar dirinya dicopot. Prasetyo mengatakan ketimbang memikirkan reshuffle, lebih baik bekerja sebaik-baiknya.

"Saya hanya kerja, tahunya hanya kerja," kata Prasetyo usai menghadiri acara peresmian gedung baru KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (29/12/2015).

 Saat ditanyai apakah siap dicopot dari kursi Jaksa Agung kalau nanti mendapat penilaian buruk dari Kepala Negara, mantan politikus Partai Nasional Demokrat itu tetap tidak mau menanggapi.

"Jangan saya masalah (reshuffle) itu," kata Prasetyo.

Salah satu kalangan yang mendesak agar Prasetyo dicopot ialah lembaga Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindakan Kekerasan. Kontras menilai Jaksa Agung tidak maksimal menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu.

"Jaksa Agung saya bilang harus diganti. Kontras nggak bisa toleran. Dia nggak cocok jadi Jaksa Agung. Dia cocoknya jadi humas parpol saja," kata Koordinator Kontras Haris Azhar di kantornya, Jakarta, Sabtu (26/12/2015)

Alasan lain Kontras mendesak Prasetyo dicopot karena selama menjabat tidak menunjukkan titik cerah penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM.

"Dia bukan nggak punya rencana atau nggak ada rencananya untuk rekonsiliasi. Tapi memang tidak ada barangnya," kata Haris.

"Jaksa Agung Prasetyo itu banyak berpolitik betul. Nuansa politiknya sangat kuat," Haris menambahkan.

Haris mengaku pernah mengirimkan surat kepada Prasetyo sebanyak tiga kali untuk tanya perkembangan kasus penanganan pelanggaran HAM, namun tidak dijawab.

"Saya juga sudah menemui Prasetyo waktu acara peringatan HAM se-dunia di Istana. Tapi tidak ada niatan untuk menyelesaikan persoalan ini. Kata dia, malahan saya sok jagoan dan saya katakan karena saya sudah mengawal lama berbagai kasus pelanggaran HAM ini," kata Haris.