Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung [Antara]
Baca 10 detik
Ketua Dewan Pertimbangan Golkar Akbar Tandjung mengusulkan dilakukan Munas untuk mengantisipasi kelowongan kepengurusan. Kepengurusan Golkar akan habis masa kerjanya, pada akhir 2015, sementara dua kubu Golkar masih bertikai dan belum mendapat pengakuan yang sah.
Menurut Wakil Ketua Umum Golkar Munas Bali Azis Syamsudin, usulan Akbar tersebut akan dibawa ke DPP Golkar. Namun, dia bersikukuh bila Golkar kubunya, yang dipimpin oleh Aburizal Bakrie, merupakan yang sah sesuai dengan putusan Mahkamah Agung (MA).
"Permintaan itu kita hargai, itu bisa jadi pembahasan di DPP," kata Azis di DPR, Jakarta, Rabu (30/12/2015).
"Permintaan itu kita hargai, itu bisa jadi pembahasan di DPP," kata Azis di DPR, Jakarta, Rabu (30/12/2015).
Dia beranggapan, sejak putusan MA itu keluar, artinya Menteri Hukum dan HAM harus mengeluarkan pengakuan terhadap Golkar yang sah, yang menurut Azis adalah Golkar Munas Bali.
Azis menganggap, Yasona tidak melaksanakan tugasnya dengan tidak mengeluarkan surat pengesahan itu. Ketua Komisi III ini pun menyarankan supaya Yasona mundur, seperti Dirjen Perhubungan Darat yang tidak mampu menjalankan tugasnya mengatasi kemacetan.
"Sejak putusan itu diketok, saat itulah Yasona memutuskan. Kalau tidak bisa melaksanakan substansi hukum, ya sebaiknya dia mundur seperti Dirjen Pajak dan Dirjen Perhubungan Darat," ujarnya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, perpecahan Golkar mulai terjadi pasca Pileg dan Pilpres 2014 berlangsung. Saat itu, Golkar gagal mengusung calon dan akhirnya mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang kalah oleh pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Dengan kekalahan itu, untuk pertama kalinya dalam sejarah, Golkar mengambil sikap berada di luar pemerintahan. Hal tersebut dianggap oleh beberapa tokoh Golkar menabrak doktrin partai yang harus selalu berada di pemerintahan demi menjalankan visi dan misi partai.
Sejumlah tokoh Golkar yang tak setuju menjadi oposisi bergabung dalam barisan yang dipimpin Agung Laksono. Sementara tokoh Golkar yang pro oposisi dan bergabung dengan Koalisi Merah Putih (KMP) dipimpin Aburizal Bakrie.
Golkar pun terbelah setelah kubu Aburizal Bakrie menyelenggarakan Munas IX di Bali pada 30 November-4 Desember 2014 dan menetapkan Aburizal Bakrie sebagai ketua umum serta Idrus Marham sebagai sekretaris jenderal.
Sementara itu, kubu Agung Laksono menggelar Munas IX pada 6-8 Desember 2014 di Jakarta dan menetapkan Agung Laksono sebagai ketua umum serta Zainuddin Amali sebagai sekretaris jenderal.
Dengan kekalahan itu, untuk pertama kalinya dalam sejarah, Golkar mengambil sikap berada di luar pemerintahan. Hal tersebut dianggap oleh beberapa tokoh Golkar menabrak doktrin partai yang harus selalu berada di pemerintahan demi menjalankan visi dan misi partai.
Sejumlah tokoh Golkar yang tak setuju menjadi oposisi bergabung dalam barisan yang dipimpin Agung Laksono. Sementara tokoh Golkar yang pro oposisi dan bergabung dengan Koalisi Merah Putih (KMP) dipimpin Aburizal Bakrie.
Golkar pun terbelah setelah kubu Aburizal Bakrie menyelenggarakan Munas IX di Bali pada 30 November-4 Desember 2014 dan menetapkan Aburizal Bakrie sebagai ketua umum serta Idrus Marham sebagai sekretaris jenderal.
Sementara itu, kubu Agung Laksono menggelar Munas IX pada 6-8 Desember 2014 di Jakarta dan menetapkan Agung Laksono sebagai ketua umum serta Zainuddin Amali sebagai sekretaris jenderal.
Komentar
Berita Terkait
-
MK Tolak Gugatan Pilgub Papua, Begini Reaksi Golkar
-
Golkar Usul Pengendalian Medsos Lewat SIM Card, Bukan Batasi Akun
-
Benarkah Puteri Komarudin Jadi Menpora? Misbakhun: Mudah-mudahan Jadi Berkah
-
Anak Ade Komarudin Gantikan Dito Ariotedjo? Idrus Marham Ngarep Kader Golkar Isi Kursi Menpora Lagi
-
Raffi Ahmad vs Politisi Senayan di Bursa Menpora? Sosok Ini Beri Jawaban
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat
-
Harta Kekayaan Minus Wahyudin Moridu di LHKPN, Anggota DPRD Ngaku Mau Rampok Uang Negara
-
Dapat Kesempatan Berpidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Bakal Terbang ke New York?
-
SPBU Swasta Wajib Beli BBM ke Pertamina, DPR Sebut Logikanya 'Nasi Goreng'
-
Menkeu Purbaya hingga Dirut Pertamina Mendadak Dipanggil Prabowo ke Istana, Ada Apa?
-
Bukan Kursi Menteri! Terungkap Ini Posisi Mentereng yang Disiapkan Prabowo untuk Mahfud MD
-
Jerit Konsumen saat Bensin Shell dan BP Langka, Pertamina Jadi Pilihan?
-
Warga Jakarta Siap-siap, PAM Jaya Bakal Gali 100 Titik untuk Jaringan Pipa di 2026