Suara.com - Partai Persatuan Pembangunan kubu Muktamar Bandung, Romahurmuziy akan menunjuk pelaksana tugas ketua umum PPP, Senin (11/1/2016) pekan depan. Plt akan dipilih dari empat Wakil Ketua Umum DPP PPP hasil Muktamar Bandung 2011.
"Kita akan ambil keputusannya pekan depan, apakah hari Senin atau Selasa. Tapi kemungkinan besar akan kita ambil keputusan pada hari Senin," kata Sekretaris Jenderal DPP PPP Muktamar Bandung Romahurmuziy di Jakarta, Jumat (8/1/2016) malam.
Penunjukan Plt Ketua Umum DPP PPP yang rencananya ditetapkan pada Rapat Pengurus Harian yang dilakukan Jumat malam ditunda karena mempertimbangkan kesepakatan yang lebih luas dengan persetujuan seluruh komponen partai. Calon Plt ketua umum tersebut diambil dari empat Wakil Ketua Umum DPP PPP Muktamar Bandung yakni Hasrul Azwar, Lukman Hakim Saifuddin, Emron Pangkapi, dan Suharso Monorfa, mengingat Ketua Umum DPP PPP Muktamar Bandung Suryadharma Ali tersandung kasus hukum.
Pada Rapat Pengurus Harian yang dilaksanakan Jumat malam tidak dihadiri oleh Hasrul Azwar dan kubu Djan Faridz.
"Memutuskan adanya penundaan pengambilan keputusan pelaksana tugas menunggu komunikasi dari pihak yang lebih luas agar keputusan diambil secara lebih paripurna," ujar Romahurmuziy.
Dalam rapat tersebut juga menyepakati diadakannya Musyawarah Kerja Nasional yang akan diadakan pada Jumat (15/1/2016) untuk menentukan tempat dan waktu diadakannya muktamar islah sebagai solusi rekonsiliasi kedua kubu kepengurusan yang bersengketa.
Lukman Hakim Saifuddin ditunjuk untuk melakukan upaya komunikasi kepada kubu DPP PPP Muktamar Jakarta untuk menyepakati keputusan bersama pelaksanaan Mukernas dan diadakannya muktamar islah.
Diadakannya muktamar islah yang diharapkan akan diikuti oleh seluruh komponen partai menjadi solusi untuk mengakhiri seluruh konflik.
"Pada prinsipnya tidak ada mutlak-mutlakan, tidak ada saling meniadakan, tidak ada kehilangan muka, itu yang jadi prinsip rekonsiliasi," ujar Romy. (Antara)
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Perbedaan Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia yang Sering Dianggap Sama
- 5 Mobil Bekas yang Perawatannya Mahal, Ada SUV dan MPV
- 5 Mobil SUV Bekas Terbaik di Bawah Rp 100 Juta, Keluarga Nyaman Pergi Jauh
- Sulit Dibantah, Beredar Foto Diduga Ridwan Kamil dan Aura Kasih Liburan ke Eropa
- 13 Promo Makanan Spesial Hari Natal 2025, Banyak Diskon dan Paket Hemat
Pilihan
-
Libur Nataru di Kota Solo: Volume Kendaraan Menurun, Rumah Jokowi Ramai Dikunjungi Wisatawan
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga
-
Genjot Konsumsi Akhir Tahun, Pemerintah Incar Perputaran Uang Rp110 Triliun
-
Penuhi Syarat Jadi Raja, PB XIV Hangabehi Genap Salat Jumat 7 Kali di Masjid Agung
-
Satu Indonesia ke Jogja, Euforia Wisata Akhir Tahun dengan Embel-embel Murah Meriah
Terkini
-
Tito Karnavian Tekankan Kreativitas dan Kemandirian Fiskal dalam RKAT Unsri 2026
-
Mendagri Minta Pemda Segera Siapkan Data Masyarakat Terdampak & Lokasi Pembangunan Huntap
-
Teror Bom 10 Sekolah Depok, Pelaku Pilih Target Acak Pakai AI ala ChatGPT
-
Kejari Bogor Bidik Tambang Emas Ilegal, Isu Dugaan 'Beking' Aparat di Gunung Guruh Kian Santer
-
Efek Domino OTT KPK, Kajari HSU dan Bekasi Masuk 'Kotak' Mutasi Raksasa Kejagung
-
Diduga Sarat Potensi Korupsi, KPK-Kejagung Didesak Periksa Bupati Nias Utara, Kasus Apa?
-
Resmi! KY Rekomendasikan 3 Hakim Perkara Tom Lembong Disanksi Nonpalu
-
Ancaman Bencana Susulan Mengintai, Legislator DPR: Jangan Tunggu Korban Jatuh Baru Bergerak
-
Amnesty International Kutuk Keras Represi Aparat ke Relawan Bantuan Aceh: Arogansi Kekuasaan
-
Ketua Banggar DPR Said Abdullah: Merchant Tolak Pembayaran Tunai Bisa Dipidana