Menteri Agama Minta Dakwah Islam Tidak Memprovokasi & Menghasut

Suara.com - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengharapkan para pendakwah untuk menyampaikan dakwahnya tidak hanya menerangkan tapi mencerahkan dan tidak melakukan provokasi atau menghasud lewat dakwah.

"Dakwah yang mencerahkan lebih luas lagi konteksnya, tidak hanya menjelaskan, tapi mampu menjelaskan mengapa ada pandangan yang membolehkan dan mengapa ada pandangan yang tidak membolehkan. Masing-masing dijelaskan sehingga kemudian umat tercerahkan, arif dan tahu ada beragam pandangan di Islam terkait sebuah persoalan," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (16/1/2016).

Dakwah yang memprovokasi, kata Menag, adalah dakwah yang menyatakan pandangan-pandangannya saja yang paling benar, menjelek-jelekkan dan sejenisnya.

"Inilah bentuk-bentuk dakwah yang harus kita hindari karena dakwah-dakwah seperti itulah yang menyebabkan Islam di Indonesia ini selalu disibukkan dengan hal-hal yang tidak produktif," kata Menag.

Menag juga berharap pengurus masjid betul-betul bisa menyeleksi da'i, mubaligh dan khatibnya. Terlebih belakangan, para pendakwah di masjid terlalu leluasa menyampaikan ceramah-ceramah, khutbah-khutbah yang bertolak belakang dengan esensi ajaran Islam yang damai.

Bahkan, di beberapa kasus, materi dakwah berisi tentang anjuran radikalisme dan terorisme. "Oleh karena itu, kita berharap masjid betul-betul bisa menyeleksi dengan baik," kata Lukman.

Lukman juga meminta umat Islam tidak terlalu mudah diprovokasi dengan tindakan-tindakan oknum tidak bertanggung jawab seperti sandal dengan lafaz Allah, kejadian terompet yang menggunakan cover Al-Quran dan lainnya.

"Karena boleh jadi, ada pihak-pihak yang sengaja ingin membenturkan umat beragama. Selanjutnya umat Islam emosi dan melakukan tindakan-tindakan anarkis kemudian tidak sempat memikirkan hal-hal yang lebih penting seperti memerangi kemiskinan, menghadapi keterbelakangan di bidang pendidikan dan mensejahterakan kehidupan masyarakat secara keseluruhan," kata Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut. (Antara)