Suara.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan partainya sangat mendukung pemerintah untuk merevisi undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang Terorisme. Menurutnya, Fraksi PDI P di DPR RI bakal mendengarkan terlebih dahulu aspirasi masyarakat dan kemudian mempersiapkan upaya-upaya untuk mempelajari isi dalam undang-undang sebelumnya.
"Kita harus melihat secara menyeluruh ya dari aspek legalnya, kita juga harus memberikan dukungan, Sehingga diperlukan upaya untuk melakukan revisi undang-undang, tentu saja fraksi pdi perjuangan akan mendengarkan aspirasi tersebut," kata Hasto usai menghadiri apel Kebhinekaan Lintas Iman dan Bela Negara di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Minggu (17/1/2016).
Terkait revisi UU tentang Terorisme, Hasto mengatakan partainya juga akan melibatkan para tokoh yang memang mempunyai kapasitas untuk membahas rencana revisi UU tersebut.
"Kemudian juga akan berdialog dengan para tokoh yang punya kompentensi dengan persoalan ini," kata Hasto.
Lebih jauh, Hasto menilai jika wacana untuk merevisi UU tentang Terorisme bukan pertama kali datang dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, namun dari masukan berbagai elemen yang ada di masyarakat.
"Saya pikir bukan keinginan menkopolhukam ya, juga aspirasi dari banyak tokoh-tokoh masyarakat, bangsa dan agama," kata Hasto.
Dia juga menilai wacana revisi UU tentang terorisme juga bukan untuk mengembalikan masa kelam zaman orde baru. Yang terpenting, kata dia wacana revisi UU itu bisa memperbaiki payung hukum dalam penanganan kasus terorisme.
"Yang penting kita mendengarkan aspirasi itu dan kemudian mempelajari seluruh perspektif itu. Intinya negara tidak boleh kalah dengan gerakan anti kemanusiaan dan terorisme," kata Hasto.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO
-
Wacana 'Go Public' PAM Jaya Bikin DPRD DKI Terbelah, Basri Baco: Ini Dinamika, Normal
-
Bukan Cuma Wacana, Ini Target Rinci Pemindahan ASN ke IKN yang Diteken Presiden Prabowo
-
Polandia Jadi Negara Eropa Kedua yang Kerja Sama dengan Indonesia Berantas Kejahatan Lintas Negara
-
Gerakan 'Setop Tot tot Wuk wuk' Sampai ke Istana, Mensesneg: Semau-maunya Itu
-
Koalisi Sipil Kritik Batalnya Pembentukan TGPF Kerusuhan Agustus: Negara Tak Dengarkan Suara Rakyat!