Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri rayakan HUT PDI Perjuangan ke 42 di kantor DPP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (10/1). [suara.com/Kurniawan Mas'ud]
Hasil Rakernas I PDI Perjuangan merekomendasikan membentuk kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dengan mengamandemen UUD 1945.
Terkait usulan GBHN itu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyatakan bahwa hal tersebut bukan untuk kepentingan dirinya dan partainya. Hal itu sempat disampaikan Mega kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil ketika sang Menteri menghadiri Rakernas I PDIP kemarin.
"Saya sampaikan kepada Kepala Bappenas, bahwa tidak ada kepentingan bagi saya atau bagi partai saya. Apa yang saya usulkan ini untuk kepentingan bangsa dan negara," kata Megawati berpidato dalam penutupan Rakernas I di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Selasa (12/1/2016).
Menurut dia, usulan GBHN itu untuk kemajuan Indonesia agar pembangunannya berkesinambungan dalam 50 sampai 100 tahun mendatang. Mega berharap semua pihak bisa memahami usulan partainya tersebut.
"GBHN ini kan tawaran dari PDIP karena melihat ada kemandekan pembangunan. Di Negara lain yang keinginan majunya itu luar biasa, semua gagasan diimplementasikan. Kita jangan mandek terus," ujarnya.
Presiden RI ke-5 ini juga mengeluhkan pemberitaan di media massa banyak pihak yang mengkhawatirkan usulan partainya. Sejumlah pihak khawatir jika ada amandemen UUD 45 untuk GBHN, negara akan kembali seperti rezim Orde Baru otoriter. Maka dari itu ia mengajak semua pihak membuka fikiran untuk mendiskusikan usulan GBHN tersebut terlebih dahulu.
"Saya baca koran hari ini, katanya dengan GBHN ini akan mengembalikan ke era seperti orde baru. Buka ruang dulu lah, diskusikan dulu, jangan reaktifnya dan mau menutup seperti itu. Kalau begini bagaimana indonesia mau maju," kata dia.
Komentar
Berita Terkait
-
Viral Mau Cari Lelaki Pintar, Tinggi, dan Tampan: Ini Fakta Sebenarnya Isi Pidato Megawati
-
Megawati Ngaku Tak Punya Ponsel: Karena Aku Orang yang Dicari
-
Momen Megawati Sebut Dirinya Paket Lengkap: Aku Anak Presiden, Pintar dan Banyak yang Naksir
-
Soal Proyek Whoosh, Hasto Beberkan Megawati Pernah Pertanyakan Manfaat untuk Rakyat
-
Megawati Singgung Soal Gelar Pahlawan: Jangan Asal Kasih, Harus Hati-Hati!
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Drama di MKD DPR Berakhir: Uya Kuya Lolos dari Sanksi Kode Etik
-
Drama Penangkapan Gubernur Riau: Kabur Saat OTT, Berakhir Diciduk KPK di Kafe
-
Usman Hamid Sebut Soeharto Meninggal Berstatus Terdakwa: Sulit Dianggap Pahlawan
-
Ini Pertimbangan MKD Cuma Beri Hukuman Ahmad Sahroni Penonaktifan Sebagai Anggota DPR 6 Bulan
-
MKD Jelaskan Pertimbangan Adies Kadir Tidak Bersalah: Klarifikasi Tepat, Tapi Harus Lebih Hati-hati
-
Dinyatakan Bersalah Dihukum Nonaktif Selama 6 Bulan Oleh MKD, Sahroni: Saya Terima Lapang Dada
-
Ahmad Sahroni Kena Sanksi Terberat MKD! Lebih Parah dari Nafa Urbach dan Eko Patrio, Apa Dosanya?
-
MKD Ungkap Alasan Uya Kuya Tak Bersalah, Sebut Korban Berita Bohong dan Rumah Sempat Dijarah
-
Polda Undang Keluarga hingga KontraS Jumat Ini, 2 Kerangka Gosong di Gedung ACC Reno dan Farhan?
-
Saya Tanggung Jawab! Prabowo Ambil Alih Utang Whoosh, Sindir Jokowi?