Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri rayakan HUT PDI Perjuangan ke 42 di kantor DPP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (10/1). [suara.com/Kurniawan Mas'ud]
Hasil Rakernas I PDI Perjuangan merekomendasikan membentuk kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dengan mengamandemen UUD 1945.
Terkait usulan GBHN itu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyatakan bahwa hal tersebut bukan untuk kepentingan dirinya dan partainya. Hal itu sempat disampaikan Mega kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil ketika sang Menteri menghadiri Rakernas I PDIP kemarin.
"Saya sampaikan kepada Kepala Bappenas, bahwa tidak ada kepentingan bagi saya atau bagi partai saya. Apa yang saya usulkan ini untuk kepentingan bangsa dan negara," kata Megawati berpidato dalam penutupan Rakernas I di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Selasa (12/1/2016).
Menurut dia, usulan GBHN itu untuk kemajuan Indonesia agar pembangunannya berkesinambungan dalam 50 sampai 100 tahun mendatang. Mega berharap semua pihak bisa memahami usulan partainya tersebut.
"GBHN ini kan tawaran dari PDIP karena melihat ada kemandekan pembangunan. Di Negara lain yang keinginan majunya itu luar biasa, semua gagasan diimplementasikan. Kita jangan mandek terus," ujarnya.
Presiden RI ke-5 ini juga mengeluhkan pemberitaan di media massa banyak pihak yang mengkhawatirkan usulan partainya. Sejumlah pihak khawatir jika ada amandemen UUD 45 untuk GBHN, negara akan kembali seperti rezim Orde Baru otoriter. Maka dari itu ia mengajak semua pihak membuka fikiran untuk mendiskusikan usulan GBHN tersebut terlebih dahulu.
"Saya baca koran hari ini, katanya dengan GBHN ini akan mengembalikan ke era seperti orde baru. Buka ruang dulu lah, diskusikan dulu, jangan reaktifnya dan mau menutup seperti itu. Kalau begini bagaimana indonesia mau maju," kata dia.
Komentar
Berita Terkait
-
Megawati: Hai TNI-Polisi, Kalian Tuh Sebetulnya Datang dari Mana?
-
30 Tahun Kudatuli, Megawati: Republik Ini Dibangun dengan Air Mata, Darah dan Keringat!
-
30 Tahun Kudatuli: Kisah Maryono yang 'Hidup Lagi' hingga Rahasia Dandang Megawati
-
Pramono Ungkap Peran PKB Antar Megawati Jadi Wakil Presiden pada 1999
-
Dari Pameran Kudatuli, Megawati Titip Pesan untuk Generasi Muda Indonesia
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Menyoal PHK 178 Buruh Garmen di Cimahi, Dedi Mulyadi Minta Pekerja Fleksibel Ikuti Peta Industri
-
Kronologi Misteri Jasad Mutilasi dalam Karung di Pancoran Mas Depok
-
Final Piala Presiden 2026 Antara Persib vs Persebaya Digelar Tanpa Penonton, Ini Alasannya
-
Potongan Kaki Masih Dicari, Polisi Buru Motif Pelaku Mutilasi Pria Tanpa Identitas di Depok
-
Lawan Kejagung dan Polri, Sidang Perdana Praperadilan Febrie Digelar Usai HUT RI
-
Waktu Istirahat Minim Jelang Final, Pelatih Persib: Mari Kita Lihat Siapa yang Bisa Bertahan
-
Gubernur Andra Soni Sebut Gedung Baru DPD RI Rp4,1 M Kebutuhan Daerah, Bukan Senator
-
Pelaku Mutilasi Depok Semula Korban? Polisi Diminta Uji Klaim Percobaan Pelecehan
-
Soroti Kasus 46 Juta Obat Ilegal di Tangsel, DPR: Bongkar Mata Rantai Distribusi Sampai ke Akar!
-
BRI Perkuat Sinergi dengan Ditjenpas DIY Melalui Optimalisasi Layanan Pemasyarakatan