Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri rayakan HUT PDI Perjuangan ke 42 di kantor DPP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (10/1). [suara.com/Kurniawan Mas'ud]
Hasil Rakernas I PDI Perjuangan merekomendasikan membentuk kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dengan mengamandemen UUD 1945.
Terkait usulan GBHN itu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyatakan bahwa hal tersebut bukan untuk kepentingan dirinya dan partainya. Hal itu sempat disampaikan Mega kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil ketika sang Menteri menghadiri Rakernas I PDIP kemarin.
"Saya sampaikan kepada Kepala Bappenas, bahwa tidak ada kepentingan bagi saya atau bagi partai saya. Apa yang saya usulkan ini untuk kepentingan bangsa dan negara," kata Megawati berpidato dalam penutupan Rakernas I di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Selasa (12/1/2016).
Menurut dia, usulan GBHN itu untuk kemajuan Indonesia agar pembangunannya berkesinambungan dalam 50 sampai 100 tahun mendatang. Mega berharap semua pihak bisa memahami usulan partainya tersebut.
"GBHN ini kan tawaran dari PDIP karena melihat ada kemandekan pembangunan. Di Negara lain yang keinginan majunya itu luar biasa, semua gagasan diimplementasikan. Kita jangan mandek terus," ujarnya.
Presiden RI ke-5 ini juga mengeluhkan pemberitaan di media massa banyak pihak yang mengkhawatirkan usulan partainya. Sejumlah pihak khawatir jika ada amandemen UUD 45 untuk GBHN, negara akan kembali seperti rezim Orde Baru otoriter. Maka dari itu ia mengajak semua pihak membuka fikiran untuk mendiskusikan usulan GBHN tersebut terlebih dahulu.
"Saya baca koran hari ini, katanya dengan GBHN ini akan mengembalikan ke era seperti orde baru. Buka ruang dulu lah, diskusikan dulu, jangan reaktifnya dan mau menutup seperti itu. Kalau begini bagaimana indonesia mau maju," kata dia.
Komentar
Berita Terkait
-
Diplomasi Tanpa Sekat 2025: Bagaimana Dasco Jadi 'Jembatan' Megawati hingga Abu Bakar Baasyir
-
Gak Perlu Mahal, Megawati Usul Pemda Gunakan Kentongan untuk Alarm Bencana
-
Bukan Alat Kampanye, Megawati Minta Dapur Umum PDIP untuk Semua Korban: Ini Urusan Kemanusiaan
-
Tak Mau Hanya Beri Uang Tunai, Megawati Instruksikan Bantuan 'In Natura' untuk Korban Bencana
-
Ditantang Megawati Sumbang Rp2 Miliar untuk Korban Banjir Sumatra, Pramono Anung: Samina wa Athona
Terpopuler
- 31 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 18 Desember: Ada Gems dan Paket Penutup 112-115
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
- 5 Skincare untuk Usia 60 Tahun ke Atas, Lembut dan Efektif Rawat Kulit Matang
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- Kuasa Hukum Eks Bupati Sleman: Dana Hibah Pariwisata Terserap, Bukan Uang Negara Hilang
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Aktivitas Tambang Emas Ilegal di Gunung Guruh Bogor Kian Masif, Isu Dugaan Beking Aparat Mencuat
-
Sidang Ditunda! Nadiem Makarim Sakit Usai Operasi, Kuasa Hukum Bantah Tegas Dakwaan Cuan Rp809 M
-
Hujan Deras, Luapan Kali Krukut Rendam Jalan di Cilandak Barat
-
Pensiunan Guru di Sumbar Tewas Bersimbah Darah Usai Salat Subuh
-
Mendagri: 106 Ribu Pakaian Baru Akan Disalurkan ke Warga Terdampak Bencana di Sumatra
-
Angin Kencang Tumbangkan Pohon di Ragunan hingga Tutupi Jalan
-
Pohon Tumbang Timpa 4 Rumah Warga di Manggarai
-
Menteri Mukhtarudin Lepas 12 Pekerja Migran Terampil, Transfer Teknologi untuk Indonesia Emas 2045
-
Lagi Fokus Bantu Warga Terdampak Bencana, Ijeck Mendadak Dicopot dari Golkar Sumut, Ada Apa?
-
KPK Segel Rumah Kajari Bekasi Meski Tak Ditetapkan sebagai Tersangka