Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri rayakan HUT PDI Perjuangan ke 42 di kantor DPP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (10/1). [suara.com/Kurniawan Mas'ud]
Hasil Rakernas I PDI Perjuangan merekomendasikan membentuk kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dengan mengamandemen UUD 1945.
Terkait usulan GBHN itu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyatakan bahwa hal tersebut bukan untuk kepentingan dirinya dan partainya. Hal itu sempat disampaikan Mega kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil ketika sang Menteri menghadiri Rakernas I PDIP kemarin.
"Saya sampaikan kepada Kepala Bappenas, bahwa tidak ada kepentingan bagi saya atau bagi partai saya. Apa yang saya usulkan ini untuk kepentingan bangsa dan negara," kata Megawati berpidato dalam penutupan Rakernas I di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Selasa (12/1/2016).
Menurut dia, usulan GBHN itu untuk kemajuan Indonesia agar pembangunannya berkesinambungan dalam 50 sampai 100 tahun mendatang. Mega berharap semua pihak bisa memahami usulan partainya tersebut.
"GBHN ini kan tawaran dari PDIP karena melihat ada kemandekan pembangunan. Di Negara lain yang keinginan majunya itu luar biasa, semua gagasan diimplementasikan. Kita jangan mandek terus," ujarnya.
Presiden RI ke-5 ini juga mengeluhkan pemberitaan di media massa banyak pihak yang mengkhawatirkan usulan partainya. Sejumlah pihak khawatir jika ada amandemen UUD 45 untuk GBHN, negara akan kembali seperti rezim Orde Baru otoriter. Maka dari itu ia mengajak semua pihak membuka fikiran untuk mendiskusikan usulan GBHN tersebut terlebih dahulu.
"Saya baca koran hari ini, katanya dengan GBHN ini akan mengembalikan ke era seperti orde baru. Buka ruang dulu lah, diskusikan dulu, jangan reaktifnya dan mau menutup seperti itu. Kalau begini bagaimana indonesia mau maju," kata dia.
Komentar
Berita Terkait
-
Megawati Ingatkan Republik Milik Bersama, Tolak Alasan Biaya Mahal untuk Ubah Sistem Pemilu
-
Kritik Penanganan Kasus Andrie Yunus, Megawati: Kok Masuknya ke Pengadilan Militer? Pusing Saya
-
Sambut May Day 2026, Megawati Tegaskan Kesejahteraan Buruh Syarat Mutlak Keadilan Sosial
-
Megawati di Hari Kartini: Terus Ajarkan Semangat Perjuangan Agar RI Terbebas dari Ketidakadilan
-
Megawati Ungkap Bahaya Pangkalan Militer Asing, Serukan Dasa Sila Bandung
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Terkait Reformasi Polri, Boni Hargens Apresiasi Komitmen Kapolri Listyo Sigit
-
Banyak Kasus Terlambat Ditangani, Dokter Ingatkan Pentingnya Deteksi Dini Kanker Paru
-
Terbongkar! WNA China Sulap Apartemen Jakarta Jadi Pabrik Vape Narkoba Etomidate
-
Alih Fungsi Kali Ciputat dan Kelalaian Proyek Jadi Biang Kerok Banjir di Taman Mangu Indah?
-
Hakim Militer Minta Ahli Kimia Uji Campuran Air Keras dalam Kasus Andrie Yunus
-
Ade Armando Pamit dari PSI: Tameng untuk Jokowi atau Sekadar Strategi 'Cuci Tangan' Politik?
-
Siasat Licin Teroris JAD di Sulteng: Jualan Buah di Siang Hari, Sebar Propaganda ISIS di Medsos
-
Waka DPR Soroti Darurat Kekerasan Seksual di Pendidikan: Harus Ada Efek Jera dan Sanksi Berat!
-
Kata Pengamat Soal Rupiah Melemah: Jangan Panik, Tak Bakal Ganggu Daya Beli
-
Kemensos Siapkan Skema Transisi Dapur Mandiri Siswa Sekolah Rakyat