Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan upaya pemerintah untuk mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat bukan hanya dengan memberi uang. Pemerintah juga mendorong masyarakat untuk produktif.
JK menyebutkan cara itu di antaranya dengan meningkatkan produktivitas pertanian dan penciptaan lapangan kerja.
"Mengurangi kemiskinan itu bukan hanya memberi ruang, tetapi selain memberi uang bagi yang betul-betul tidak mampu juga di lain pihak meningkatkan produktivitas pertanian, perkebunan, dan juga lapangan kerja," kata Wapres Kalla di Jakarta, Kamis (4/2/2016).
Pemerintah saat ini berupaya memperluas cakupan penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Selain itu menambah anggaran untuk bantuan tersebut.
"Ada dua cara, membantu yang di bawah (masyarakat miskin) dan mendorong produktivitas. Dua-duanya penting," tambahnya setelah menggelar rapat pengentasan kemiskinan di kantornya.
Sementara Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa yang ikut dalam rapat itu mengatakan pemerintah akan memperluas cakupan PLH serta menambah nominal bantuan dalam program tersebut sehingga berdampak signifikan pada penurunan angka kemiskinan.
"Pemerintah sepakat penguatan PKH, karena dari berbagai survei dan temuan antara Kemenkeu, Bappenas, program ini yang paling signifikan mengurangi gini rasio," kata Khofifah.
Pada 2015, PKH telah menjangkau 3,5 rumah tangga sangat miskin sebagai peserta dan pada 2016 mencakup enam juta peserta. Sedangkan Anggaran PKH saat ini baru mencakup 10,5 persen atau setara dengan Rp9,9 triliun. Angka tersebut masih kecil dibandingkan persentase yang baik untuk penurunan angka kemiskinan dan gini rasio adalah sebesar 16-25 persen.
"Kita baru 10,5 persen dibanding Filipina, Meksiko, Brazil itu memang rendah sekali, tidak hanya pada nominalnya saja tetapi coverage populasinya rendah sekali," tambah Mensos.
Namun penambahan tersebut tergantung pada anggaran pemerintah yang akan menunggu APBN Perubahan. (Antara)
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Mobil 7 Seater yang Jarang Rewel untuk Jangka Panjang, Solusi Cerdas Keluarga
- Appi Sambangi Satu Per Satu Kediaman Tiga Mantan Wali Kota Makassar
- Ibu-Ibu Baku Hantam di Tengah Khotbah Idulfitri, Diduga Dipicu Masa Lalu
- Pakai Paspor Belanda saat Perpanjang Kontrak 2025, Status WNI Dean James Bisa Gugur?
- Pajaknya Nggak Bikin Sengsara: Cek 5 Mobil Bekas Bandel di Bawah 70 Juta untuk Pemula
Pilihan
-
Dean James Masih Terdaftar sebagai Warga Negara Belanda
-
Diskon Tarif Tol 30 Persen Arus Balik: Jadwal, Tanggal dan Rute Lengkap
-
Ironi Hari Air Sedunia: Ketika Air yang Melimpah Justru Menjadi Kemewahan
-
Rudal Iran Hantam Dekat Fasilitas Nuklir Israel, 100 Orang Jadi Korban
-
Skandal Dean James Melebar! Pakar Hukum Belanda Sebut Status WNI Jadi Masalah Utama
Terkini
-
Kisah Difabel Tuli Perdana Dengar Suara Takbiran: Dulu Duniaku Sangat Sunyi
-
Viral Keluhan Ban Mobil Dikempeskan di Monas, Kadishub DKI: Jangan Parkir di Badan Jalan!
-
Hampir 100 Persen Pengungsi Bencana di Sumatera Tak Lagi di Tenda
-
Kritik KPK, Sahroni Usul Tahanan Rumah Harus Bayar Mahal: Biar Negara Gak Rugi-Rugi Banget
-
Mudik Siswa Sekolah Rakyat, Naila Akhirnya Punya Rumah Baru Layak Huni
-
Tentara Amerika Gali Kuburannya Sendiri Jika Serang Pulau Kharg
-
Dukung Wacana WFH ASN demi Hemat Energi, Komisi II DPR: Tapi Jangan Disalahgunakan untuk Liburan
-
Lebaran Perdana Warga Kampung Nelayan Sejahtera, Kini Tanpa Rasa Cemas
-
Eks Menag Yaqut Jadi Tahanan Rumah, Mantan Penyidik: KPK Tak Boleh Beri Perlakuan Istimewa
-
Turap Longsor di Kramat Jati, 50 Personel Gabungan Dikerahkan