Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan upaya pemerintah untuk mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat bukan hanya dengan memberi uang. Pemerintah juga mendorong masyarakat untuk produktif.
JK menyebutkan cara itu di antaranya dengan meningkatkan produktivitas pertanian dan penciptaan lapangan kerja.
"Mengurangi kemiskinan itu bukan hanya memberi ruang, tetapi selain memberi uang bagi yang betul-betul tidak mampu juga di lain pihak meningkatkan produktivitas pertanian, perkebunan, dan juga lapangan kerja," kata Wapres Kalla di Jakarta, Kamis (4/2/2016).
Pemerintah saat ini berupaya memperluas cakupan penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Selain itu menambah anggaran untuk bantuan tersebut.
"Ada dua cara, membantu yang di bawah (masyarakat miskin) dan mendorong produktivitas. Dua-duanya penting," tambahnya setelah menggelar rapat pengentasan kemiskinan di kantornya.
Sementara Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa yang ikut dalam rapat itu mengatakan pemerintah akan memperluas cakupan PLH serta menambah nominal bantuan dalam program tersebut sehingga berdampak signifikan pada penurunan angka kemiskinan.
"Pemerintah sepakat penguatan PKH, karena dari berbagai survei dan temuan antara Kemenkeu, Bappenas, program ini yang paling signifikan mengurangi gini rasio," kata Khofifah.
Pada 2015, PKH telah menjangkau 3,5 rumah tangga sangat miskin sebagai peserta dan pada 2016 mencakup enam juta peserta. Sedangkan Anggaran PKH saat ini baru mencakup 10,5 persen atau setara dengan Rp9,9 triliun. Angka tersebut masih kecil dibandingkan persentase yang baik untuk penurunan angka kemiskinan dan gini rasio adalah sebesar 16-25 persen.
"Kita baru 10,5 persen dibanding Filipina, Meksiko, Brazil itu memang rendah sekali, tidak hanya pada nominalnya saja tetapi coverage populasinya rendah sekali," tambah Mensos.
Namun penambahan tersebut tergantung pada anggaran pemerintah yang akan menunggu APBN Perubahan. (Antara)
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO