Ini Tanggapan Pakar Hukum Soal Revisi UU KPK

Tidak hanya itu, soal penyadapan yang dilakukan KPK tidak perlu mendapat izin dari badan pengawas atau lembaga pengawas.

"Yang memberi izin penyadapan badan pengawas itu melanggar Undang-undang. Yang melakukan izin upaya paksa adalah hakim,  yaitu terkait penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyadapan  dan penyataan,"ucapnya.

Sementara itu, Pakar Hukum Pidana  Romly Atmasasmita mengatakan KPK harus melakukan kerja sama dengan dan kejaksaaan dalam menangani kasus korupsi. 

"Saya ingin KPK tidak arogan, berkonfrontasi dan merasa benar sendiri," tuturnya.

Mengenai revisi Undang-undang KPK, dirinya mendukung jika revisi UU KPK bertujuan untuk memperkuat KPK. Ia pun menilai, DPR harus menjelaskan apa maksud perubahan revisi UU KPK kepada masyarakat.

"Saya setuju ini direvisi tapi untuk memperkuat,"ucap Romly

Lebih lanjut, Romly mengapresiasi keberhasilan KPK dalam hal penyadapan dan operasi Tangkap Tangan (OTT).

"90% keberhasilan KPK karena penyadapan dan OTT. Yang perlu diatur siapa yang disadap, berapa lama penyadapan, dan siapa yang memberi izin bisa pengadilan atau komisioener KPK ,yang diawasi Dewan Pengawas. Saya prefer ke Dewan Pengawas yang ditunjuk dan di bawah presiden langsung," imbuh Romly.

Romly menambahkan, dirinya juga mengusulkan penyidik independen KPK tetap berasal dari kepolisian.

"Penyidik independen yang saya usulkan yakni Polri. Tapi KPK jilid 3 salah mengartikan dengan KPK mengangkat sendiri penyidik,"ungkapnya.