Suara.com - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nasir Jamil meminta pemerintah tegas menyikapi keberadaan kaum lesbi, gay, biseksual, dan transgender, antara lain dengan cara menutup situs-situs propaganda mereka.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan mengatakan akan membicarakannya.
"Ya nanti kami bicarakan gimana, saya kira kita belum mau masuk ke arah yang terlalu jauh mengenai itu," ujar Luhut usai rapat kerja gabungan dengan Komisi I dan Komisi III di gedung DPR, Jakarta, Senin (15/2/2016).
Nasir merupakan salah satu anggota DPR yang kritis terhadap keberadaan LGBT. Nasir sampai menyontohkan tindakan pemerintah terhadap situs yang diduga untuk propaganda teroris.
"Kalau BNPT bisa memblokir situs yang diduga ada kegiatan terorisme. Saya pikir pemerintah harus pikirkan hal yang sama (blokir situs) terkait situs yang mempropaganda tentang LGBT," katanya.
Nasir sepakat dengan Luhut bahwa kaum LGBT harus tetap dilindungi. Tetapi, dia para pembantu Presiden tetap mendengarkan arahkan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menginginkan kaum LGBT tidak menyebarkan paham LGBT.
"Saya sependapat bahwa LGBT harus dilindungi negara, tapi Pak JK menyebut bahwa mereka jangan menyebarkan paham mereka, jangan sampai melakukan propaganda. Karena wapres sudah sampaikan, ini tugas pembantu Presiden untuk menindaklanjuti apa yang diminta Wapres," katanya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Sekelas Honda Jazz untuk Mahasiswa yang Lebih Murah
- 7 Rekomendasi Body Lotion dengan SPF 50 untuk Usia 40 Tahun ke Atas
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 13 November: Klaim Ribuan Gems dan FootyVerse 111-113
- 5 Pilihan Bedak Padat Wardah untuk Samarkan Garis Halus Usia 40-an, Harga Terjangkau
- 5 Rekomendasi Sepatu Lokal Senyaman New Balance untuk Jalan Kaki Jauh
Pilihan
-
Bobibos Ramai Dibicarakan! Pakar: Wajib Lolos Uji Kelayakan Sebelum Dijual Massal
-
Video Brutal Latja SPN Polda NTT Bocor, Dua Siswa Dipukuli Senior Bikin Publik Murka
-
Rolas Sitinjak: Kriminalisasi Busuk dalam Kasus Tambang Ilegal PT Position, Polisi Pun Jadi Korban
-
Menkeu Purbaya Ungkap Ada K/L yang Balikin Duit Rp3,5 T Gara-Gara Tak Sanggup Belanja!
-
Vinfast Serius Garap Pasar Indonesia, Ini Strategi di Tengah Gempuran Mobil China
Terkini
-
Wings Air Resmi Buka Rute Jember-Bali, Jadwal Penerbangan Segera Dirilis
-
Bangun Ulang dari Puing, 5 Fakta Rumah Ahmad Sahroni Rata dengan Tanah Usai Tragedi Penjarahan
-
Ulah Camat di Karawang Diduga Tipu Warga Rp1,2 Miliar Modus Jual Rumah, Bupati Aep Syaepuloh Murka
-
Peringatan BMKG: Dua Bibit Siklon Picu Cuaca Ekstrem November 2025
-
Dirikan Biodigister Komunal, Pramono Harap Warga Jakarta Kelola Limbah Sendiri
-
Pramono Setujui SMAN 71 Gelar Pembelajaran Tatap Muka Senin Depan: Yang Mau Daring Boleh
-
Rekam Jejak Arsul Sani: Hakim MK yang Dilaporkan karena Ijazah Doktor Palsu, Ini Profil Lengkapnya
-
Geger Tudingan Ijazah Palsu Hakim MK Arsul Sani, Kampus di Polandia Diselidiki Otoritas Antikorupsi
-
PBHI: Anggota Polri Masih Bisa Duduk di Jabatan Sipil, Asal...
-
Buntut Ledakan SMAN 72, DPR Minta Regulasi Platform Digital Diperkuat: Jangan Cuma Game Online