Ratusan aktivis buruh mendatangi Polda Metro Jaya, Rabu (17/2/2016). Mereka menuntut pembebasan 26 aktivis yang ditangkap saat melakukan demonstrasi menolak PP pengupahan di depan Istana Negara pada 20 Oktober 2015 lalu. Berkas perkara tersebut juga telah dilimpahkan polisi Ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
"Kita minta penghentian kasus ini karena ini bukan kasus yang substansi. Kasus yang sebenarnya bukan substansi sangat dipolitisir olehh pihak-pihak yang nggak jelas," kata Sekretaris Jenderal Konfenderasi Serikat Pekerja Indonesia, Muhammad Rusdi saat ditemui wartawan di lapangan Sabhara, Mapolda Metro Jaya, Rabu (17/2/2016).
Rusdi yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka mengatakan jika dalam aksi tersebut tidak ada massa yang melakukan tindakan anarkis. Selain melakukan penangkapan, kata dia, polisi juga telah merusak kendaraan yang digunakan buruh untuk berdemonstrasi.
"Masa aksi ini tidak melakukan perlawanan sama sekali. Perusakan terhadap mobil-mobil komando," kata dia
Menurutnya upaya represtif kepolisian itu ditujukan untuk melakukan pembungkaman terhadap segala tuntutan yang dilakukan buruh.
"Kasus ini sangat dipolitisasi untuk membungkam buruh. Mirip yang dilakukan rezim orde baru," kata dia.
Berita Terkait
-
Dilaporkan Ancam Janin Erika Carlina, DJ Panda Dipanggil Polisi: Data Pribadi Disebar di Grup WA
-
Polda Metro Jaya Mangkir Sidang Praperadilan, Kuasa Hukum Aktivis Khariq Anhar Kecewa Berat
-
Polda Metro Jaya Mangkir, Sidang Praperadilan Aktivis Khariq Anhar Ditunda
-
Babak Baru Kasus Arya Daru: Polisi Siap 'Buka Kartu', Keluarga Bawa Data Tandingan Pekan Depan
-
Berkas Perkara Delpedro Cs Dilimpahkan ke Kejaksaan, Pengacara Lawan Balik Lewat Praperadilan
Terpopuler
- Penampakan Rumah Denada yang Mau Dijual, Lokasi Strategis tapi Kondisinya Jadi Perbincangan
- Belajar dari Tragedi Bulan Madu Berujung Maut, Kenali 6 Penyebab Water Heater Rusak dan Bocor
- Prabowo Disebut Ogah Pasang Badan untuk Jokowi Soal Ijazah Palsu, Benarkah?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Ketiga 13-19 Oktober 2025
- 4 Mobil Listrik Termurah di Indonesia per Oktober 2025: Mulai Rp180 Jutaan
Pilihan
-
Warisan Utang Proyek Jokowi Bikin Menkeu Purbaya Pusing: Untungnya ke Mereka, Susahnya ke Kita!
-
Tokoh Nasional dan Kader Partai Lain Dikabarkan Gabung PSI, Jokowi: Melihat Masa Depan
-
Proyek Rp65 Triliun Aguan Mendadak Kehilangan Status Strategis, Saham PANI Anjlok 1.100 Poin
-
Pundit Belanda: Patrick Kluivert, Alex Pastoor Cs Gagal Total
-
Tekstil RI Suram, Pengusaha Minta Tolong ke Menkeu Purbaya
Terkini
-
Skandal Rp 285 Triliun: Anak Riza Chalid Diduga Kantongi Rp3,07 T dari Korupsi Minyak
-
Jurnalis Myanmar Dorong Pembentukan Dewan Pers ASEAN, Perkuat Solidaritas Kebebasan Pers
-
Kabinet Prabowo Copy Paste Era Bung Karno, Ikrar Nusa Bhakti: Pemborosan di Tengah Ekonomi Sulit
-
Seleksi Pejabat BPJS Tak Sekadar Rotasi Jabatan, Pansel Cari Pemimpin yang Bisa Reformasi JKN
-
Ikon Baru Jakarta! 'Jembatan Donat' Dukuh Atas Dibangun Tanpa Duit APBD, Kapan Jadinya?
-
Proyek Galian Bikin Koridor 13 'Lumpuh', Transjakarta Kerahkan Puluhan Bus Tambahan
-
Larang Perdagangan Daging Anjing dan Kucing, Gubernur Pramono Siapkan Pergub dalam Sebulan
-
BNI Dukung BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Layanan Jaminan Sosial lewat BNIdirect Cash
-
'Auditnya Menyusul Belakangan,' Serangan Balik Kubu Nadiem Usai Kalah di Praperadilan
-
Percepat Pembangunan Papua, Mendagri Tekankan Pentingnya Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah