Daerah Kalijodo, Jakarta, pada Selasa (16/2/2016) [suara.com/Welly Hidayat]
Baca 10 detik
Sebagian warga Kalijodo mengklaim memiliki Sertifikat Hak Milik. Isu salah satu alasan kenapa mereka bersikeras menolak rencana relokasi yang akan dilakukan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta bukti.
"Mana ada SHM, SHM apa? Tunjukin saja, gugat saja. Mereka kan punya banyak pengacara kan. Gugat saja. Ada SHM juga bisa kami ambil kok kalau dudukin tanah negara," kata Ahok saat hadir dalam apel gabungan bersama TNI, Polri, dan jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Markas Komando Daerah Militer Jayakarta Cililitan, Jakarta Timur, Rabu (17/2/2016).
Menanggapi hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta bukti.
"Mana ada SHM, SHM apa? Tunjukin saja, gugat saja. Mereka kan punya banyak pengacara kan. Gugat saja. Ada SHM juga bisa kami ambil kok kalau dudukin tanah negara," kata Ahok saat hadir dalam apel gabungan bersama TNI, Polri, dan jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Markas Komando Daerah Militer Jayakarta Cililitan, Jakarta Timur, Rabu (17/2/2016).
Menurut Ahok warga melanggar Undang-Undang tentang Agraria karena telah menduduki tanah negara, bahkan ada yang sampai menyewakannya.
Ahok menegaskan pemerintah akan tetap menutup Kalijodo.
"Kayak gini saja. Ini lapangan kodam gede juga nih. Kita dudukin bagaimana? Perlu dialog dulu nggak pak pangdam, masa mau usir saja. Lumayan kan pak, bagi-bagi di sini, 100 meter per orang, di sini. Berani nggak? Nggak berani, kan," kata Ahok sambil menoleh ke arah Pangdam Jayakarta Mayor Jenderal TNI Teddy Lhaksamana.
Terkait dengan geliat ekonomi di Kalijodo, Ahok tidak mau terlalu memusingkannya.
"Saya nggak tahu, saya nggak mau pusingin, mau putar uang mau nggak, nggak mau pusingin. Pokoknya kalau kamu menduduki tanah negara, ya kita sikat saja," kata Ahok.
Ahok menegaskan pemerintah akan tetap menutup Kalijodo.
"Kayak gini saja. Ini lapangan kodam gede juga nih. Kita dudukin bagaimana? Perlu dialog dulu nggak pak pangdam, masa mau usir saja. Lumayan kan pak, bagi-bagi di sini, 100 meter per orang, di sini. Berani nggak? Nggak berani, kan," kata Ahok sambil menoleh ke arah Pangdam Jayakarta Mayor Jenderal TNI Teddy Lhaksamana.
Terkait dengan geliat ekonomi di Kalijodo, Ahok tidak mau terlalu memusingkannya.
"Saya nggak tahu, saya nggak mau pusingin, mau putar uang mau nggak, nggak mau pusingin. Pokoknya kalau kamu menduduki tanah negara, ya kita sikat saja," kata Ahok.
Pemerintah Jakarta sudah melayangkan surat pemberitahuan kepada warga yang isinya tentang rencana penutupan dan pembongkaran tempat prostitusi, usaha kafe, dan lokasi peredaran minuman keras di Kalijodo. Pemerintah menawarkan solusi alih profesi melalui pelatihan di balai latihan kerja, panti sosial, dan dibantu kalau penghuni Kalijodo ingin pulang ke daerah asal masing-masing. Sementara bagi pemilik bangunan yang tidak mempunyai tempat tinggal lain, tetapi punya KTP Jakarta, akan disiapkan rumah susun.
Tag
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO