Indonesia Dorong Upaya Pemulangan Pengungsi Palestina di KTT OKI

Pemerintah Indonesia akan mendorong upaya pengembalian para pengungsi Palestina ke tanah airnya dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Negara Islam (OKI) di Jakarta pada 6-7 Maret 2016.

"Indonesia dalam KTT OKI nanti juga akan mendorong upaya pengembalian para pengungsi Palestina, 'return of refugees', ke wilayah Palestina," kata Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI Hasan Kleib di Jakarta, Kamis (18/2/2016).

Menurut Hasan, kegiatan permukiman ilegal oleh Israel yang sudah masuk hingga ke Yerusalem Timur akan memengaruhi komposisi demografi di wilayah tersebut, selanjutnya dapat membuat rakyat Palestina kehilangan hak atas wilayahnya.

"Bahayanya dengan permukiman tersebut akan mengubah komposisi demografi di Palestina. Jadi, dulunya, di wilayah Yerusalem Timur banyak masyarakat Palestina, semakin hari semakin sedikit dengan adanya 'Jewish settlers'," ujarnya.

"Jadi, kalau suatu hari ada referendum maka Palestina bisa kalah karena Yerusalem Timur isinya 'Jewish settler' semua, karena lima juta lebih rakyat Palestina berada di luar wilayah itu," jelas dia.

Untuk itu, lanjut Hasan, pemerintah Indonesia akan menyerukan upaya-upaya untuk mengembalikan rakyat Palestina kembali ke wilayah mereka.

Presiden Joko Widodo dalam rangkaian acara KTT ASEAN-Amerika Serikat di Sunnyland, California, Amerika Serikat juga telah mengingatkan perlunya upaya penyelesaian masalah di Palestina. Presiden Jokowi menyatakan bahwa dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina terus dilakukan secara konsisten.

Salah satu wujud konkret kontribusi Indonesia adalah kesediaan Indonesia untuk menjadi tuan rumah KTT Luar Biasa OKI pada 6-7 Maret 2016. KTT Luar Biasa OKI itu akan membahas masalah Palestina dan "Al Quds Al Sharif" (Kota Suci Yerusalem).

Konferensi luar biasa itu akan mengundang para kepala negara dan kepala pemerintahan dari 57 negara anggota OKI. Selain dihadiri negara anggota OKI, KTT luar biasa itu juga rencananya akan dihadiri oleh negara-negara peninjau, yaitu Thailand, Bosnia Herzegovina, Rusia, dan Republik Afrika Tengah. (Antara)