Dimyati Natakusumah. (Suara.com/ Ummi Hadyah Saleh)
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR memilih menunggu keputusan Presiden Joko Widodo terkait kelanjutan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
"Kami di PPP menunggu arahan beliau. Kami tidak mau berbeda pandangan dengan Presiden," ujar politisi PPP Dimyati Natakusumah di gedung DPR, Jakarta, Kamis (18/2/2016).
Sikap ini, katanya, berdasarkan keputusan hasil rapat dengan pimpinan Fraksi PPP.
Dimyati mengatakan sebagai partai pendukung pemerintah, PPP berkewajiban mengikuti kemana arah Presiden Jokowi. Hal ini sesuai dengan arahan Majelis PPP.
"Karena kami kan koalisi, jadi apa yang disampaikan Presiden Jokowi, harus kami ikuti dan kami beri masukan juga. Masa kami bertentangan, kan nggak mungkin," kata dia.
"Kalau Presiden tidak bersikap (Revisi UU KPK), mungkin PPP apa adanya dulu seperti apa," Dimyati menambahkan.
Untuk saat ini, PPP belum memikirkan untuk memberi masukan kepada Presiden Jokowi mengenai revisi UU KPK tetap dilanjutkan atau tidak.
"Belum. Nanti kami mau tanya." ungkap anggota Komisi I DPR.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
Terkini
-
Sasar 5 Provinsi, Program Lanskap Berkelanjutan Targetkan Konservasi Jutaan Hektare Kawasan
-
Muktamar PBNU dan Gertakan Cak Imin: Siapa yang Dianggap 'Main-main'?
-
Hotel Sultan Bakal Dirobohkan! Prabowo Ingin Bangun Ikon Baru Berstandar Internasional
-
OPSI Desak Pemerintah Awasi Karir Hub, Cegah Perusahaan Manipulasi Loker Demi KPI HRD
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Usut Aliran Uang Pemerasan! KPK Perpanjang Penahanan Silmy Karim 40 Hari
-
Kemensos Kawal Sekolah Rakyat Bener Meriah, Bantuan Jadup Rp3,07 Miliar Segera Disalurkan
-
Kemensos Kawal Sekolah Rakyat Bener Meriah, Bantuan Jadup Rp3,07 Miliar Segera Disalurkan
-
Duka Masyarakat Adat di DPR: Tanah Warisan Leluhur Hilang, Anak Buta Huruf karena HGU
-
Pengamat Sentil Pemerintah: Perbesar Telinga untuk Dengar Suara Rakyat!