Dimyati Natakusumah. (Suara.com/ Ummi Hadyah Saleh)
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR memilih menunggu keputusan Presiden Joko Widodo terkait kelanjutan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
"Kami di PPP menunggu arahan beliau. Kami tidak mau berbeda pandangan dengan Presiden," ujar politisi PPP Dimyati Natakusumah di gedung DPR, Jakarta, Kamis (18/2/2016).
Sikap ini, katanya, berdasarkan keputusan hasil rapat dengan pimpinan Fraksi PPP.
Dimyati mengatakan sebagai partai pendukung pemerintah, PPP berkewajiban mengikuti kemana arah Presiden Jokowi. Hal ini sesuai dengan arahan Majelis PPP.
"Karena kami kan koalisi, jadi apa yang disampaikan Presiden Jokowi, harus kami ikuti dan kami beri masukan juga. Masa kami bertentangan, kan nggak mungkin," kata dia.
"Kalau Presiden tidak bersikap (Revisi UU KPK), mungkin PPP apa adanya dulu seperti apa," Dimyati menambahkan.
Untuk saat ini, PPP belum memikirkan untuk memberi masukan kepada Presiden Jokowi mengenai revisi UU KPK tetap dilanjutkan atau tidak.
"Belum. Nanti kami mau tanya." ungkap anggota Komisi I DPR.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
Bukan Ragnar Oratmangoen! Persib Rekrut Striker Asal Spanyol, Siapa Dia?
-
Obsesi Epstein Bangun 'Pabrik Bayi' dengan Menghamili Banyak Perempuan
-
5 HP Baterai Jumbo untuk Driver Ojol agar Narik Seharian, Harga mulai dari Rp2 Jutaan
-
Bom Molotov Meledak di SMPN 3 Sungai Raya, Polisi Ungkap Terduga Pelaku Siswa Kelas IX
-
KPK Benarkan Lakukan OTT di Jakarta Hari Ini, Siapa Targetnya?
Terkini
-
Benang yang Menjaga Hutan: Kisah Tenun Iban Sadap dari Jantung Kalimantan
-
Menpar Widiyanti Bantah Isu Bali Sepi Wisatawan, Ungkap Data 12,2 Juta Kunjungan di 2025
-
Tragedi Bocah NTT Bunuh Diri karena Tak Mampu Beli Buku, Mensos Janjikan Bantuan Pendidikan untuk Kakaknya
-
Kritik Kebijakan Pariwisata, Anggota Komisi VII DPR Ini Beri Menpar Widyanti Nilai 50 dari 100
-
OTT KPK di Jakarta Jaring Pejabat Bea Cukai
-
Gus Ipul Prihatin Kasus Siswa SD di NTT, Ingatkan Pentingnya Data Perlindungan Sosial
-
Nekat Bongkar Trotoar Tanpa Izin, Pengelola Hotel di Pondok Indah Kena Sanksi
-
Sebelum Lakukan Pemutihan Utang BPJS, Pemerintah Ingin Pastikan Hal Ini
-
Kendalikan Banjir, Pramono Anung dan Andra Soni Sepakat Bangun Waduk Polor
-
Prabowo Undang Eks Menlu dan Wamenlu ke Istana, Bahas Geopolitik dan BoP