Dimyati Natakusumah. (Suara.com/ Ummi Hadyah Saleh)
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR memilih menunggu keputusan Presiden Joko Widodo terkait kelanjutan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
"Kami di PPP menunggu arahan beliau. Kami tidak mau berbeda pandangan dengan Presiden," ujar politisi PPP Dimyati Natakusumah di gedung DPR, Jakarta, Kamis (18/2/2016).
Sikap ini, katanya, berdasarkan keputusan hasil rapat dengan pimpinan Fraksi PPP.
Dimyati mengatakan sebagai partai pendukung pemerintah, PPP berkewajiban mengikuti kemana arah Presiden Jokowi. Hal ini sesuai dengan arahan Majelis PPP.
"Karena kami kan koalisi, jadi apa yang disampaikan Presiden Jokowi, harus kami ikuti dan kami beri masukan juga. Masa kami bertentangan, kan nggak mungkin," kata dia.
"Kalau Presiden tidak bersikap (Revisi UU KPK), mungkin PPP apa adanya dulu seperti apa," Dimyati menambahkan.
Untuk saat ini, PPP belum memikirkan untuk memberi masukan kepada Presiden Jokowi mengenai revisi UU KPK tetap dilanjutkan atau tidak.
"Belum. Nanti kami mau tanya." ungkap anggota Komisi I DPR.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- 4 Shio yang Menarik Keberuntungan Hari Ini 5 Agustus 2026: Segalanya Berjalan Lancar
- 4 Shio Beruntung Hari Ini 4 Agustus 2026: Macan hingga Babi Berpeluang Dapat Kabar Baik
- Link Resmi Pandang.istanapresiden.go.id buat Daftar Upacara Bendera HUT RI di Istana Negara
Pilihan
-
Bocoran Reshuffle Kabinet Agustus: Norman Joesoef Bakal Dilantik Jadi Wamenhan RI
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
Terkini
-
6 Fakta Pemecatan dan Sanksi Pungli 4 ASN di Pemprov Banten
-
Usut Mutilasi Depok, Polisi Temukan HP Pelaku Tergabung dalam Grup Komunitas Gay
-
Macet Jalur Bojonegara Bikin Sopir Angkot Merugi, Pemprov Banten Janjikan Keputusan Baru 4 Hari Lagi
-
Tumbangkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya Juara Piala Presiden 2026
-
KPK Bedah Dugaan Permainan Jalur Hijau dan Jalur Merah di Kasus Suap Bea Cukai
-
74 Kontraktor SPPG Minta Kepastian Pembayaran dan Penyelesaian Administrasi Proyek
-
Potensi RI Punya 89 Ribu Ton Uranium, BRIN Paparkan Ambisi Nuklir ke Prabowo
-
Internal Golkar Wonosobo Bergolak, Mahkamah Partai Diminta Turun Tangan
-
Rakyat Akan Marah! 470 Kepala Daerah Tak Mampu Bayar PPPK Tapi Minta Naik Gaji
-
Gunakan Uang Hasil Sikat Korupsi, Prabowo Janji Investasi Besar di Sektor Pendidikan dan Riset