Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon . [Suara.com/Oke Atmaja]
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengusulkan perlunya tes urine untuk pemeriksaan narkoba. Hal ini menanggapi adanya informasi Anggota DPR Fraksi PPP Fanny Safriansyah alias Ivan Haz yang diduga terlibat kasus narkoba.
"Bisa saja (tes narkoba) secara berkala. Waktu itu sudah ada wacana dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), biar setiap anggota DPR RI, termasuk DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota, juga di tingkat eksekutif di setiap lembaga/kementerian itu perlu diperiksa," kata Fadli di DPR, Jumat (26/2/2016).
Politisi Gerindra ini menambahkan, tes urine seperti ini bisa dilakukan secara berkala dan dadakan. "Bisa per tiga bulan, enam bulan, tapi ada baiknya dilakukan secara dadakan," kata Fadli.
Senada, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan, tes urine seperti ini perlu disemarakkan. Di lingkungan pimpinan DPR, tes urin untuk narkoba juga sudah dijalankan. Namun, dia mengakui belum melibatkan seluruh pihak yang ada di DPR.
"Kita bersama pimpinan DPR sudah melaksanakan untuk juga menyemarakan narkoba juga tes urin. Tapi memang ini belum semua. Tapi kalau ada yang mau ikut juga nggak masalah. Kalau dites 3x sehari juga nggak masalah," tutur Agus.
Lebih jauh, Politisi Demokrat ini mengatakan, memang sejak awal menjadi caleg, anggota DPR sudah memiliki catatan kesehatan dan bebas narkoba. Namun, dia tidak tahu sampai adanya anggota DPR yang tersangkut narkoba, seperti Ivan Haz.
Kolega satu partai Ivan Haz, Arsul Sani juga menyetujui adanya tes urine seperti ini. Karenanya, perlu ada keputusan di dalam paripurna supaya tes urin di DPR menjadi kebijakan.
"Ini bisa dibuat seperti komitmen bersama, diputuskan dalam paripurna, supaya diadakan tes urin yang dilakukan secara mendadak dan acak. Saya yakin tidak akan ada yang berkeberatan. Dan ini harus didukung semua fraksi," kata Arsul.
Ivan Haz sendiri namanya disebut ketika Kostrad melakukan razia internal terkait narkoba, di Kompleks Kostrad, Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Dalam razia tersebut, sejumlah Anggota Kostrad diamankan karena positif narkoba.
Komentar
Berita Terkait
-
Sembunyi di Kawasan Elit Bangkok, Istri Frans Antoni Ikut Terseret Jaringan Fredy Pratama
-
Jejak Frans Antony 'Bendahara' Fredy Pratama: Pernah Bersembunyi di Kawasan Elite Phatthanakan
-
Bareskrim Tangkap Frans Antony! Teman SMA Fredy Pratama, Pengatur Keuangan Bisnis Narkoba
-
Waspada! Stiker Sedot WC Jadi Kode Transaksi Sabu di Cipayung Jakarta Timur
-
Bongkar Modus Mi Instan Isi 5,2 Kg Ganja! Bareskrim Tangkap Pengedar Sugiono di Malang
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
Terkini
-
Terancam 5 Tahun Bui Tapi Tak Ditahan, Eggi Sudjana: Ada 'Tangan' Politik di Kasus Roy Suryo!
-
Ancol Kaji Hapus Tiket Per Orang, Siapkan Skema 'Special Zone' Berbasis Parkir
-
Tok! Bos BJU Divonis 8 Tahun Penjara di Kasus Korupsi LPEI
-
Saling Dorong di Depan DPR! Polisi Paksa Padamkan Simbol 'Kematian' Pemerintah Milik Mahasiswa
-
Karangan Bunga Hitam Putih KDM di HUT Jakarta Curi Perhatian, Ketua DPRD DKI: Unik
-
DPR Bukan Tukang 'Stempel' Pemerintah! Saan Mustopa Kalim Fungsi Kontrol Parlemen Tetap Tajam
-
Parkir Cawang Tak Dilarang Total, Sudinhub: Kami Tindak yang Bandel!
-
Bukan Merendahkan, Wamenaker Ungkap Alasan Batasi Aturan Outsourcing di 4 Jenis Pekerjaan
-
Sasar 5 Provinsi, Program Lanskap Berkelanjutan Targetkan Konservasi Jutaan Hektare Kawasan
-
Muktamar PBNU dan Gertakan Cak Imin: Siapa yang Dianggap 'Main-main'?