Suara.com - Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan Gembong Warsono menyarankan kepada Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk minta izin terlebih dahulu secara resmi kepada DPP PDI Perjuangan untuk berduet lagi dengan Wakil Gubernur Jakarta Djarot Saiful Hidayat di bursa Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta tahun 2017.
"Djarot ini kan pengurus DPP partai. Ketika dia mau kemanapun harus seijin partai. Apakah dia direkomendasikan atau tidak DPP yang keluarkan izinya. Terkait keinginan Ahok, Ahok ya mest izin partai dulu," ujar Gembong di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (2/3/2016). Di DPP, posisi Djarot adalah Ketua Bidang Organisasi dan Pengkaderan
Menurut Gembong selama ini belum ada komunikasi yang sifatnya formal yang dilakukan Ahok dengan PDI Perjuangan. Komunikasi yang terjadi sekarang, menurut Gembong, baru bersifat informal, antara Ahok dan Djarot.
"Sementara ini kami belum pernah ada pembahasan formal berkaitan permintaan Ahok menggandeng Pak Djarot. Karena Pak Djarot aset partai jadi harus ada izin dulu," katanya.
"Ahok mau berangkat lewat independen, sisi lain dia minta Djarot dampingi, tapi Djarot kader PDIP. Kalau mau, Ahok harus minta izin dulu. Kalau partai izinkan ya silakan," Gembong menambahkan.
Gembong yang merupakan anggota DPRD DKI Jakarta itu menambahkan Djarot juga harus minta izin kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri apabila ingin maju lagi di pilkada.
"Sekalipun Pak Djarot mau harus ada rekomendasi partai. Itu prinsip. Persetujuan itu di DPP meski otomatis ke ketua umum terlebih dahulu," katanya.
Berita Terkait
-
Ojol Tewas, Ahok Sebut DPR Takut: Kenapa Tidak Berani Terima Orang Demo?
-
Ahok Ikut Komentar Soal Kenaikan Gaji Anggota DPR: Mau Rp1 Miliar Sebulan Oke
-
Ahok Tak Masalah kalau Gaji Anggota DPR Rp1 Miliar Sebulan, Tapi Tantang Transparansi Anggaran
-
Dedi Mulyadi Akui Marketnya Makin Luas Gara-Gara Sering Ngonten, Mau Nyapres?
-
CEK FAKTA: Ahok Sebut Jokowi Terseret Korupsi Pertamina Rp 193,7
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu