Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan dalam penanganan operasi gabungan yang dilakukan TNI - Polri dalam penangkapan kelompok Teroris Santoso belum pasti akan melibatkan Komando Pasukan Khusus (Koppasus) TNI AD. Sebab hingga kini dirinya belum mendapatkan kepastian soal itu.
"Kita tidak tahu, kita minta ke Panglima TNI untuk memback up operasi ini. Kan selama ini sudah di back-up di Camar Maleo 4 dalam Operasi Tinombala," kata Badrodin.
Menanggapi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan terkait penanganan kasus diPoso yang akan dibantu oleh Kopassus, Badrodin mengaku dirinya belum mengetahui. Ia juga belum tahu secara pasti apakah akan ada pergantian personil dari TNI.
"Belum ada. Silahkan kalau memang perlu ada pergantian dan diganti tidak masalah," kata Badrodin
"Selama dua bulan ke depan ini kan ada persoalan terkait penyelesaian kasus-kasus terorisme yang terjadi. Sehingga kita masih terus melakukan pengejaran kelompok Santoso. Kita harus mengantisipasi sehingga tidak ada teror lagi," ujar Badrodin.
Sebelumnya Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan memutuskan operasi pengejaran kelompok Santoso dengan Sandi Tinombala akan diperpanjang selama enam bulan ke depan.
Hal itu dikatakan Luhut dalam kunjungannya di Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah, Rabu (9/3/2016). Personel untuk melakukan pengejaran pun ditambah.
"Untuk Operasi Tinombala 2016 tahap awal yang berakhir pada hari ini, kembali kita lanjutkan hingga enam bulan ke depan. Sementara untuk personil tambahan, nanti kita lihat," ungkapnya.
Luhut menjelaskan perpanjangan operasi kembali dilakukan karena belum tuntasnya gangguan keamanan dari kelompok Santoso yang hingga kini belum juga berhasil ditumpas. Termasuk Santoso sebagai target utama.
Berita Terkait
-
Begini Respons Kopassus Usai Beredar Isu Orang Istana Digampar Pangkopassus
-
Desak Pemerintah Bersihkan Oligarki, GMKR Tuntut Pemakzulan Gibran dan Adili Jokowi
-
GMKR Nilai Indonesia Hadapi Krisis Kedaulatan, Oligarki Disebut Rampas Hak Rakyat
-
Kematian Kacab Bank: Polisi Tambah Pasal Pembunuhan, Tiga Anggota Kopassus Jadi Tersangka
-
Terkuak Dalam Rekonstruksi: Tiga TNI Terlibat Kasus Penculikan Kacab Bank, Siapa Saja?
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Menyoal PHK 178 Buruh Garmen di Cimahi, Dedi Mulyadi Minta Pekerja Fleksibel Ikuti Peta Industri
-
Kronologi Misteri Jasad Mutilasi dalam Karung di Pancoran Mas Depok
-
Final Piala Presiden 2026 Antara Persib vs Persebaya Digelar Tanpa Penonton, Ini Alasannya
-
Potongan Kaki Masih Dicari, Polisi Buru Motif Pelaku Mutilasi Pria Tanpa Identitas di Depok
-
Lawan Kejagung dan Polri, Sidang Perdana Praperadilan Febrie Digelar Usai HUT RI
-
Waktu Istirahat Minim Jelang Final, Pelatih Persib: Mari Kita Lihat Siapa yang Bisa Bertahan
-
Gubernur Andra Soni Sebut Gedung Baru DPD RI Rp4,1 M Kebutuhan Daerah, Bukan Senator
-
Pelaku Mutilasi Depok Semula Korban? Polisi Diminta Uji Klaim Percobaan Pelecehan
-
Soroti Kasus 46 Juta Obat Ilegal di Tangsel, DPR: Bongkar Mata Rantai Distribusi Sampai ke Akar!
-
BRI Perkuat Sinergi dengan Ditjenpas DIY Melalui Optimalisasi Layanan Pemasyarakatan