Suara.com - Juru bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul menjelaskan tujuan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Ani Yudhoyono safari politik dengan tajuk SBY Tour De Java mulai hari Minggu (20/3/2016) lalu.
"Jadi kami kan Tour De Java, memang jujur saja masyarakat masih mencintai Pak SBY. Masyarakat itu masih meminta 'Pak maju lagi dong.' Kami tahu kan bapak kami itu taat hukum. Aturan itu, kami lihat sama-sama, memungkinkan nggak? Dan rakyat kami yang sudah sangat cerdas ini, ya mereka mengatakan 'Kalau memang bapak nggak, ya apa salahnya Ibu Ani?' Itu rakyat yang meminta," kata Ruhut di DPR, Selasa (15/3/2016).
Ruhut mengatakan tujuan safari politik SBY tersebut untuk mendengarkan aspirasi masyarakat di daerah-daerah.
Di tengah kegiatan safari politik, di media sosial muncul meme-meme dengan tanda #AniYudhoyono2019. Inti dari meme yang muncul ialah mendukung Ani Yudhoyono melanjutkan pemerintahan mantan Presiden SBY.
Ruhut mengatakan selain Ani, nama kader Demokrat yang juga disebut-sebut adalah Ketua DPP Partai Demokrat Pramono Edhie Wibowo. Kendati nama ipar SBY muncul, kata Ruhut, Ani tetap yang paling diminati.
"Kami kan lagi Tour De Java, kami ketemu rakyat, rata-rata minta itu (Ani jadi Presiden)," ujarnya.
Munculnya tanda #AniYudhoyono2019 di media sosial hampir bersamaan waktunya dengan permintaan SBY kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo agar jangan menghapus program-programnya dulu.
Menurut Ruhut, program pemerintahan dua periode SBY dulu harus tetap dijalankan di era Presiden Jokowi.
"14 program pro rakyat Pak SBY kan bagus. Soal pangan dan lain-lain. Kalau bapak jalankan saja itu program, apalah arti sebuah nama. Mau ganti casing atau apa tapi program tetap jalan," katanya.
Lalu apa ada hubungannya antara pencalonan Ani dengan permintaan SBY?
"Nggak, begini. Hubungan dengan Jokowi kan baik. Kami juga hanya menyerap aspirasi saja. Kami akan evaluasi setelah tour de java, dan memang banyak yang meminta Ibu Ani," kata Ruhut.
Sementara itu, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok mengatakan Partai Demokrat tidak akan menanggapi meme tersebut.
"Biarkan saja, kami tidak pedulikan," kata Mubarok kepada Suara.com.
Mubarok menegaskan sampai hari ini partainya belum membicarakan siapa kandidat presiden yang akan diusung tahun 2019, apalagi menentukan nama kandidat.
"Belum. Kami belum bicarakan soal itu," kata Mubarok.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu