Suara.com - Anggota Komisi Pertahanan DPR Ahmad Muzani menilai penanganan terhadap kelompok Mujahidin Indonesia Timur pimpinan Santoso di Poso, Sulawesi Tengah, terlambat. Alhasil, kelompok tersebut semakin kuat dan besar, bahkan masuk daftar teroris global yang dirilis Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat.
"Penanganan kelompok Santoso terlambat, hingga menarik perhatian global," kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra di DPR, Senin (28/3/2016).
Menurut Muzani seharusnya negara sejak dulu serius menangani isu-isu kelompok radikal.
"Kekuatan sipil bersenjata sekecil apapun harus dianggap serius. Kalau ada pembiaran, maka akan ada waktu untuk mereka melakukan konsolidasi, dan penanganannya menjadi berat dan memakan energi yang besar," tuturnya.
Santoso saat ini tengah diburu aparat TNI dan Polri dengan satuan khusus dan diberi sandi operasi Tinombala. Kelompok tersebut sebenarnya sudah diburu sejak lama dengan nama operasi Camar Maleo, tetapi tak pernah ditemukan.
Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan ada perpecahan di internal kelompok Santoso.
"Di sana ada dua kelompok. Ada kelompok Santoso dan kelompok lain," katanya di Jakarta.
Perpecahan tersebut, menurut dia, berawal dari adanya kebijakan Santoso yang tidak disepakati oleh seluruh anak buahnya.
"Karena ada kebijakan Santoso yang tidak disepakati bersama," katanya.
Meski terpecah, jumlah anggota kelompok pimpinan Santoso masih lebih banyak dibanding kelompok yang lain.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO