Suara.com - Sebagai negara kepulauan, keindahan taman laut yang dimiliki Indonesia sangat luar biasa dan harus dijaga serta dilestarikan. Sebab menjaga taman laut bukan hanya melestarikan keanekaragaman hayati namun juga mendatangkan manfaat ekonomi bagi masyarakat di wilayah pesisir.
Hal ini disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada arahan pembuka rapat terbatas (ratas) dengan topik bahasan pengalihan kewenangan pengelolaan taman nasional laut yang dilaksanakan di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu, (30/3/2016).
Presiden meminta agar masalah pelestarian taman nasional laut menjadi perhatian semua kementerian dan lembaga. Meski, Presiden juga menyatakan perlu ada satu Kementerian yang memegang tanggungjawab, diberi kewenangan dalam perlindungan, konservasi, pengelolaan taman bawah laut.
"Saya menekankan pentingnya sinergi antar kementerian dan lembaga, antara Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mengelola konservasi perairan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Pariwisata", kata Presiden.
Lebih lanjut Presiden menyampaikan bahwa Indonesia telah memiliki 7 (tujuh) Balai Taman Nasional/BTN yang mengelola sekitar empat juta hektare Taman Nasional Laut/TNL, yaitu BTN Kepulauan Seribu, BTN Wakatobi, BTN Takabonerate, BTN Karimun Jawa, BTN Bunaken, BTN Togian, dan Balai Besar TN Teluk Cendrawasih.
Untuk itu, Presiden menginstruksikan agar Kementerian Pariwisata memberi sentuhan pada penyiapan taman laut sebagai destinasi wisata dan memperkuat promosinya.
Presiden juga berpesan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Pemerintah Daerah agar di kawasan pesisir terutama anak-anak kita juga harus dididik untuk mencintai laut, mencintai bahari sehingga ikut menjaga dan merawat taman laut serta ekosistemnya.
Terakhir, Presiden meminta agar pengelolaan Taman Nasional Laut dipersiapkan dengan baik. Jika diputuskan nantinya ada pengalihan maka disiapkan soal implikasi anggaran, SDM, aset dan sebagainya. "Sehingga bisa segera bekerja untuk membuat perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan Taman Nasional Laut makin baik", kata Presiden.
Berita Terkait
-
Kapolda Riau Beri Nama Nona Seroja untuk Anak Gajah di Tesso Nilo, Apa Maknanya?
-
Balai TNGM Catat 60 Pendaki Ilegal Gunung Merapi dalam Setahun, Haus Validasi-FOMO Jadi Pemicu
-
Resmi! 13 Taman Nasional akan Diubah Jadi Kawasan Konservasi Dunia, Ini Daftarnya
-
Over Tourism Mengancam, Seberapa Efektif Pembatasan di Taman Nasional Komodo?
-
Revitalisasi Jalur Kaldera Tengger, Kurangi Kepadatan Wisata di Bromo
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
Terkini
-
Deddy Sitorus soal Dugaan Suap BEM UBK: Orkestrasi Murahan, Pasti Ada Arahan dari Atas
-
Bantah Anggaran Chromebook Rp9,9 Triliun, Nadiem: Tak Sampai 1 Persen APBN di Kemendikbudristek
-
Iran - AS Sepakat Bikin 4 Kelompok Kerja Khusus Bahas Teknis Perdamaian
-
Nadiem Makarim Akui Cemas Saat Jadi Menteri, Rekrut Tim Inti untuk Bantu Birokrasi
-
Di Sidang Korupsi Chromebook, Nadiem Ungkap Ada Arahan Langsung Jokowi
-
Heboh Dugaan Suap BEM UBK, Guntur Romli Singgung Modus MBG 'Mahasewa diBayar Gibran'
-
Pramono Pastikan HUT Jakarta ke-499 Berlangsung Meriah, Tapi Tak Berlebihan
-
DPR Desak PLN Lindungi UMKM Terdampak Pemadaman Listrik, Minta Ada Kompensasi Kerugian
-
Desain Kawasan Suburban Dinilai Perparah Emisi, Mengapa?
-
Kronologi Munas Jelang Muktamar NU Ricuh, Pejabat Organisasi Pecah Pendapat