Suara.com - Kementerian Agama (Kemenag) Kota Ternate, Maluku Utara (Malut) mengusulkan dilakukan tes urine bagi pasangan calon pengantin sebelum melaksanakan pernikahan. Ini sebagai salah satu upaya membantu memerangi penyalahgunaan narkoba.
"Setiap pasangan pengantin yang datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan untuk mendaftarkan pernikahan mereka, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah menjalani tes urine di Badan Narkotika Nasional (BNN) setempat," kata Kepala Tata Usaha Kemenag Kota Ternate Mahmud Zulkiram di Ternate, Kamis (31/3/2016).
Kalau hasil tes urine menunjukkan bahwa salah satu dari pasangan calon pengantin itu atau keduanya terbukti sebagai pemakai narkoba maka diarahkan untuk menunda pernikahan sampai selesai menjalani rehabilitasi di BNN atau lembaga lainnya yang disiapkan oleh pemerintah.
Wacana tersebut masih harus dikoordinasikan dengan Kemenag Provinsi Malut dan Kemenag pusat. Termasuk berbagai instansi terkait lainnya untuk mendapatkan persetujuan dalam penerapannya.
Kemenag Kota Ternate juga akan menjajaki kemungkinan penerapan tes urine kepada calon pengantin tersebut melalui peraturan daerah (perda) agar memiliki kekuatan hukum dalam pelaksanaannya, karena suatu kebijakan yang tidak didukung dengan regulasi biasanya tidak berjalan maksimal dalam implementasinya.
Mahmud Zulkiram mengatakan pasangan calon pengantin yang menjadi pemakai narkoba maka setelah menikah dipastikan dalam perjalanan rumah tangganya sulit untuk mendapatkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, sebagaimana yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan.
Selain itu, anak yang dilahirkan dari pasangan suami isteri yang menjadi pemakai narkoba berpotensi mengalami gangguan kesehatan, bahkan kecacatan fisik dan dapat dipastikan anak itu setelah besar akan menjadi pemakai narkoba pula.
"Presiden Joko Widodo telah menyatakan bahwa Indonesia masuk keadaan darurat narkoba jadi segala upaya harus kita lakukan memerangi narkoba dan penerapan tes urine bagi calon pengantin merupakan salah satu upaya ke arah itu," kata Mahmud Zulkiran yang juga Jogugu (perdana menteri) Kesultanan Ternate itu. (Antara)
Tag
Berita Terkait
-
Budi Waseso Hadiri Sosialisasi Antinarkoba di Palembang
-
Selundupkan 1,5 Kg Sabu ke Denpasar, Warga India Divonis 14 Tahun
-
Remaja Belasan Tahun di Pekanbaru Miliki Ribuan Paket Sabu
-
BNN Bengkulu Periksa Pengendali Narkoba Nasional dari Penjara
-
MUI Minta Petugas Lapas Terlibat Peredaran Narkoba Ditindak Tegas
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
Terkini
-
Stop Tahan Ijazah! Ombudsman Paksa Sekolah di Sumbar Serahkan 3.327 Ijazah Siswa
-
10 Gedung di Jakarta Kena SP1 Buntut Kebakaran Maut Terra Drone, Lokasinya Dirahasiakan
-
Misteri OTT KPK Kalsel: Sejumlah Orang Masih 'Dikunci' di Polres, Isu Jaksa Terseret Menguat
-
Ruang Kerja Bupati Disegel, Ini 5 Fakta Terkini OTT KPK di Bekasi yang Gegerkan Publik
-
KPK Benarkan OTT di Kalimantan Selatan, Enam Orang Langsung Diangkut
-
Mendagri Tito Dampingi Presiden Tinjau Sejumlah Titik Wilayah Terdampak Bencana di Sumbar
-
Pramono Anung: 10 Gedung di Jakarta Tidak Memenuhi Syarat Keamanan
-
Ditantang Megawati Sumbang Rp2 Miliar untuk Korban Banjir Sumatra, Pramono Anung: Samina wa Athona
-
OTT Bekasi, KPK Amankan 10 Orang dan Segel Ruang Bupati
-
OTT KPK: Ruang Kerja Bupati Bekasi Disegel, Penyelidikan Masih Berlangsung