Suara.com - Belasan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi Gedung DPRD DKI Jakarta. Kedatangan mereka adalah untuk menggeledah ruangan-ruangan di DPRD, termasuk ruangan Ketua Komisi D, Mohammad Sanusi, yang terlibat dugaan suap dalam kasus pembahasan Raperda Rencana Zonasi dan Wilayah Pesisir Pantai Utara serta revisi Perda Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Pantura Jakarta.
Para penyidik menggeledah sejumlah ruangan di DPRD, antara lain ruang CCTV di lantai 1, serta ruang kerja Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohammad Taufik di lantai 9.
Menurut pengamatan Suara.com, salah seorang penyidik KPK, Novel Baswedan, tampak keluar membawa berkas dari ruang Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohammad Taufik, sekitar pukul 22.30 WIB. Selain itu, Novel dan penyidik KPK lainnya pun menggeledah ruangan Komisi D.
Novel sendiri mengaku belum bisa memberikan keterangan terkait penggeledahan tersebut.
"Nanti kita lihat. Saya belum bisa sampaikan. Nanti kalau sudah selesai, Humas KPK yang sampaikan," ujar Novel, di DPRD DKI Jakarta, Jumat (1/4/2016).
Hingga berita ini ditulis, menjelang pukul 23.00 WIB, penggeledahan di Gedung DPRD masih berlangsung.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu