- TNI Angkatan Laut membenarkan pengerahan personel dalam jumlah besar ke Jakarta untuk menjaga keamanan negara.
- Pergeseran pasukan di ibu kota tersebut juga berkaitan dengan persiapan agenda latihan militer di Banten.
- Mabes TNI menegaskan mobilisasi prajurit merupakan kesiapsiagaan rutin dan tidak berkaitan dengan isu politik.
Suara.com - TNI Angkatan Laut (AL) membenarkan adanya pengerahan personel dalam jumlah besar ke wilayah Jakarta. Namun, pihaknya belum bersedia mengungkap jumlah prajurit yang digerakkan maupun alasan spesifik di balik penebalan pasukan tersebut.
Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Tunggul mengatakan, mobilisasi personel itu memang dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas dan keamanan negara.
"Kami sampaikan bahwa informasi tentang pengerahan personel TNI AL itu benar," kata Tunggul saat menjawab ANTARA di Jakarta, Rabu.
Ia memastikan pengerahan tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Langkah itu, kata dia, bertujuan memastikan keamanan masyarakat.
Meski membenarkan pergerakan pasukan, Tunggul tidak memerinci situasi keamanan yang menjadi latar belakang pengerahan tersebut. Ia juga tidak mengungkap ancaman yang dihadapi hingga TNI AL perlu menggerakkan personel dalam jumlah besar ke ibu kota.
Di sisi lain, Tunggul menyebut mobilisasi pasukan juga berkaitan dengan persiapan sejumlah agenda latihan militer TNI AL di wilayah Banten.
"Pergeseran pasukan tersebut juga berkaitan dengan persiapan latihan Operasi Pendaratan Khusus di Tanjung Burung dan Tanjung Pasir Tangerang serta latihan Tembus Gelombang di Rancecet, Pandeglang yang akan dilaksanakan oleh TNI AL dalam waktu dekat," jelas dia.
Namun, ketika ditanya mengenai jumlah personel yang dikerahkan ke Jakarta, Tunggul memilih tidak memberikan jawaban.
Sebelumnya dikabarkan bahwa sebanyak 20.980 personel TNI Angkatan Laut dikabarkan dikerahkan secara bertahap ke DKI Jakarta untuk mempertebal pengamanan ibu kota. Pengerahan tersebut mengacu pada Surat Telegram Panglima TNI Nomor STR/96/2026 tertanggal 2 November 2026.
Mobilisasi melibatkan Korps Marinir, Koarmada RI, Koarmada I, serta dukungan logistik melalui jalur laut dan darat. Sebanyak 13.140 personel lainnya disiagakan di pangkalan masing-masing untuk menunggu instruksi lanjutan.
Pengerahan pasukan ini menjadi sorotan karena berlangsung bersamaan dengan penetapan tiga petinggi Polri sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Namun, Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Muhammad Nas menegaskan pengerahan pasukan merupakan bagian dari kesiapsiagaan rutin TNI dan tidak berkaitan dengan isu politik maupun dugaan penyadapan Presiden. Ia juga menyatakan tidak ada istilah status Siaga 1 di Jakarta.