Suara.com - Kapolda Sulteng, Brigjen Pol Rudy Sufahriady, di Poso, Minggu (3/4/2016), mengatakan bahwa kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Santoso alias Abu Wardah, sangat erat hubungannya dengan kelompok radikal yang ada di Filipina.
"Berdasarkan senjata yang digunakan, yang jelas kelompok Santoso cs ini dipastikan erat kaitannya dengan kelompok radikal di negara Filipina. Sebab diketahui, beberapa orang anggotanya pernah berlatih strategi perang di sana," ungkapnya kepada sejumlah wartawan, di Desa Watutau, Kecamatan Lore Peore, Kabupaten Poso.
Rudy mengakui, soal kepemilikan senjata, hal itu telah dipastikannya setelah dirinya datang langsung dan mengecek kebenarannya di Filipina. Lebih jauh diketahui, sejumlah senjata yang dimiliki oleh kelompok Santoso ada yang baru dipasok, namun ada juga senjata yang lama.
Menurut Kapolda, terungkapnya persenjataan kelompok Santoso setelah anggota Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror menangkap tersangka Witadi alias Iron asal Bima, pada 28 Mei 2015 lalu, di kompleks Pasar 45, Jalan Dotulong Lasut, Taman Kesatuan Bangsa Manado, Sulawesi Utara.
Dari penangkapan itu, teridentifikasi kuat senjata yang digunakan merupakan buatan Filipina. Hal itu setelah disesuaikan oleh hasil tangkapan terhadap salah seorang kelompok Santoso oleh tim Satgas Tinombala TNI Polri beberapa waktu lalu.
Rudy menyebutkan, tersangka Witadi alias Iron, pada akhir tahun 2013 mengikuti kegiatan Tadrib Asykari yang dilaksanakan oleh Santoso dan Daeng Koro di Poso. Ia juga memberikan fasilitas dan menyuruh B alias R, A alias Z, Tiger alias Anton, untuk berangkat ke Poso.
Sebelumnya, Polda Sulawesi Tengah kembali merilis 29 orang anggota kelompok Santoso alias Abu Wardah yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), di mana tiga di antaranya merupakan perempuan.
Kapolda mengatakan bahwa sebelumnya jumlah DPO terorisme anggota Santoso adalah sebanyak 41 orang. Namun, seiring berjalannya Operasi Tinombala 2016, sebanyak 10 orang dinyatakan tewas dan dua orang telah ditangkap hidup-hidup.
"Artinya, jumlah saat ini tersisa 29 orang yang masuk dalam DPO terorisme di wilayah Poso," ungkapnya. [Antara]
Berita Terkait
-
Dampak Gempa M 6,7 di Wilayah Sigi
-
Film Tanah Runtuh Berlatar Konflik Poso, Kamera Bergerak Liar Jadi Tantangan Pemain
-
Banjir Bandang Poso: Warga Terisolasi, BNPB Minta Bantuan Alat Berat
-
Mendagri Dorong Penguatan Penggunaan Soft Approach dalam Mencegah Ekstremisme & Terorisme
-
Milad ke-84 Jusuf Kalla, Anies Baswedan: Ambon, Poso, dan Aceh Adalah 'Sidik Jari' Pak JK
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT