Suara.com - Forum Pajak Berkeadilan mendesak Presiden Joko Widodo membatalkan pembahasan Rancangan Undang-undang pengampunan pajak atau Tax Amnesty yang saat ini masih digodok di DPR RI.
Menurut Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa Ah. Maftuchan, adanya pengampunan pajak kepada para wajib pajak super kaya ini sangat kontra produktif terhadap upaya optimalisasi penerimaan pajak.
"Pengampunan pajak akan memberikan dampak buruk bagi upaya penegakan hukum di bidang pajak," kata Maftuchan dalam konferensi pers bertajuk Panama Papers:Terkuaknya Fenomena Gunung Es Kejahatan Pajak" di kantor Transparency Internasional Indonesia, Jalan Senayan Bawah, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (10/4/2016).
Dikatakan Maftuchan upaya pihaknya meminta Jokowi menghentikan pembahasan RUU pengampunan pajak tersebut lantaran mencuatnya skandal Panama Papers, di mana banyak pengusaha asal Indonesia yang terlibat dalam pengemplangan pajak.
Maftuchan menilai adanya pengampunan pajak tersebut bisa menurunkan wibawa pemerintah.
"Kewibawan pemerintah juga akan menurun. Tax amnesty ini muncul karena diusulkan oleh warga super kaya di Indonesia," kata dia.
Dia meminta pemerintah bisa memanfaatkan memomentum bocornya dokumen klien di firma hukum Mossack Fonseca untuk melakukan pembenahan yang menyeluruh di sektor perpajakan.
"Tentu dengan ditopang perbaikan regulasi dan penegakkan hukum pajak serta transparensi perpajakan," kata dia.
Seperti diberitakan sebelumnya, DPR akan melakukan rapat konsultasi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait rancangan undang-undang (RU) Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak. Putusan itu keluar dari rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR. Ada empat fraksi yang berpandangan untuk dilakukan rapat konsultasi. Sedangkan enam lainnya berpandangan RUU ini dilanjutkan pembahasanya di DPR.
Dalam rapat Paripurna tersebut, RUU Tax Amnesty menjadi prioritas dalam masa sidang ini. Ketua DPR Ade Komarudin pun berharap RUU ini kelar sebelum masa sidang periode ini ditutup pada 29 April nanti.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Pemain Keturunan Rp 20,86 Miliar Hubungi Patrick Kluivert, Bersedia Bela Timnas Oktober Nanti
- Ameena Akhirnya Pindah Sekolah Gegara Aurel Hermanyah Dibentak Satpam
- Cara Edit Foto yang Lagi Viral: Ubah Fotomu Jadi Miniatur AI Keren Pakai Gemini
- Ramai Reshuffle Kabinet Prabowo, Anies Baswedan Bikin Heboh Curhat: Gak Kebagian...
Pilihan
-
Ratapan Nikita Mirzani Nginep di Hotel Prodeo: Implan Pecah Sampai Saraf Leher Geser
-
Emil Audero Jadi Tembok Kokoh Indonesia, Media Italia Sanjung Setinggi Langit
-
KPK Bongkar Peringkat Koruptor: Eselon dan DPR Kejar-kejaran, Swasta Nomor Berapa?
-
Dugaan Korupsi BJB Ridwan Kamil: Lisa Mariana Ngaku Terima Duit, Sekalian Buat Modal Pilgub Jakarta?
-
Awas Boncos! 5 Trik Penipuan Online Ini Bikin Dompet Anak Muda Ludes Sekejap
Terkini
-
DPR Bakal Panggil KKP Terkait Tanggul Beton di Cilincing yang Dikeluhkan Nelayan
-
Rektor UI Diteriaki "Zionis" Saat Acara Wisuda, Buntut Undangan Akademisi Pro-Israel
-
Duduk Bersila dengan Warga, Wapres Gibran Beri Solusi dan Bantuan Bagi Korban Banjir Denpasar
-
FBI Gelar Sayembara Tangkap Penembakan Charlie Kirk, Dapat Hadiah Uang Tunai Rp 1,65 Miliar
-
3 Orang Hilang Sejak Demo Agustus, KontraS Tutup Posko Aduan: Maaf Belum Ada Kabar Baik Hari Ini
-
Budiman Sudjatmiko Jawab Isu Kena Reshuffle, Ada Pembicaraan Posisi Baru?
-
Kejagung Periksa 7 Saksi Terkait Korupsi Digitalisasi Pendidikan Usai Nadiem Makarim Jadi Tersangka
-
Apresiasi Mendagri Tito untuk Mal Pelayanan Publik Kota Makassar: Ada Gerai PBG dan BPHTB
-
Pendidikan Zita Anjani, Stafsus Presiden Batalkan Ngisi Seminar di Unpad Tapi Malah Ngegym
-
Usut Kuota Khusus hingga Haji Furoda, KPK Sebut Kapusdatin BPH Saksi Penting, Apa Alasannya?