Suara.com - Forum Pajak Berkeadilan mendesak Presiden Joko Widodo membatalkan pembahasan Rancangan Undang-undang pengampunan pajak atau Tax Amnesty yang saat ini masih digodok di DPR RI.
Menurut Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa Ah. Maftuchan, adanya pengampunan pajak kepada para wajib pajak super kaya ini sangat kontra produktif terhadap upaya optimalisasi penerimaan pajak.
"Pengampunan pajak akan memberikan dampak buruk bagi upaya penegakan hukum di bidang pajak," kata Maftuchan dalam konferensi pers bertajuk Panama Papers:Terkuaknya Fenomena Gunung Es Kejahatan Pajak" di kantor Transparency Internasional Indonesia, Jalan Senayan Bawah, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (10/4/2016).
Dikatakan Maftuchan upaya pihaknya meminta Jokowi menghentikan pembahasan RUU pengampunan pajak tersebut lantaran mencuatnya skandal Panama Papers, di mana banyak pengusaha asal Indonesia yang terlibat dalam pengemplangan pajak.
Maftuchan menilai adanya pengampunan pajak tersebut bisa menurunkan wibawa pemerintah.
"Kewibawan pemerintah juga akan menurun. Tax amnesty ini muncul karena diusulkan oleh warga super kaya di Indonesia," kata dia.
Dia meminta pemerintah bisa memanfaatkan memomentum bocornya dokumen klien di firma hukum Mossack Fonseca untuk melakukan pembenahan yang menyeluruh di sektor perpajakan.
"Tentu dengan ditopang perbaikan regulasi dan penegakkan hukum pajak serta transparensi perpajakan," kata dia.
Seperti diberitakan sebelumnya, DPR akan melakukan rapat konsultasi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait rancangan undang-undang (RU) Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak. Putusan itu keluar dari rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR. Ada empat fraksi yang berpandangan untuk dilakukan rapat konsultasi. Sedangkan enam lainnya berpandangan RUU ini dilanjutkan pembahasanya di DPR.
Dalam rapat Paripurna tersebut, RUU Tax Amnesty menjadi prioritas dalam masa sidang ini. Ketua DPR Ade Komarudin pun berharap RUU ini kelar sebelum masa sidang periode ini ditutup pada 29 April nanti.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Kinerja Tim Komunikasi Buruk, Prabowo Diingatkan Segera Reshuffle Seskab Teddy hingga Kapolri
- Ruben Onsu Jadi Tersangka Kasus Dugaan Penipuan, Bakal Dipanggil Polisi Minggu Depan
- 20 Kode Redeem FF Aktif 20 Agustus 2026: Klaim Item Langka dan Bundle Spesial
- Lawan Pernyataan Eki Pitung, Pemuda Kaum Betawi Percaya dengan Warga Pati yang Demo 27 Agustus
- Anggaran Bencana Tak Ditemukan, Istana Malah Beli Merpati Rp305 Juta untuk Perayaan HUT ke-81 RI
Pilihan
-
KPK Tangkap Rektor Unsoed Akhmad Sodiq Terkait Dugaan Suap Penerimaan Mahasiswa Baru
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
Terkini
-
Aturan Feng Shui Dapur, Jangan Biarkan Rezeki Hangus karena Salah Letak Kompor
-
AI hingga Microchip, RI-China Buka Jalan Baru Kerja Sama Teknologi
-
Kalimantan Belum Selesai, Karhutla Kini Kepung Papua Tengah: Api Makin Meluas
-
Tampang Maulana Paputungan Ayah Keji Pembunuh Disertai Mutilasi Anak Kandung di Merauke
-
Beli Voucher Game di BRImo Dapat Cashback Saldo 50 Persen
-
Investasi RI Tembus Rp1.010 Triliun, HIPMI Dorong Pengusaha Lokal Ikut Menikmati Dampaknya
-
Karhutla Kalimantan Mengganas, Presiden Prabowo Optimistis Bisa Segera Dijinakkan
-
22,69 Juta Pengguna Kripto RI, Tantangan Berikutnya Bikin Mereka Tak Lari ke Platform Asing
-
Bukan Sekadar Hitung Langkah, Galaxy Watch Ultra2 dan Watch9 Bantu Atur Beban Latihan
-
Korban FOMO Merapat! Eksotisnya Wajah Sungai Bogowonto Purworejo Saat Surut