Suara.com - Forum Pajak Berkeadilan mendesak Presiden Joko Widodo membatalkan pembahasan Rancangan Undang-undang pengampunan pajak atau Tax Amnesty yang saat ini masih digodok di DPR RI.
Menurut Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa Ah. Maftuchan, adanya pengampunan pajak kepada para wajib pajak super kaya ini sangat kontra produktif terhadap upaya optimalisasi penerimaan pajak.
"Pengampunan pajak akan memberikan dampak buruk bagi upaya penegakan hukum di bidang pajak," kata Maftuchan dalam konferensi pers bertajuk Panama Papers:Terkuaknya Fenomena Gunung Es Kejahatan Pajak" di kantor Transparency Internasional Indonesia, Jalan Senayan Bawah, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (10/4/2016).
Dikatakan Maftuchan upaya pihaknya meminta Jokowi menghentikan pembahasan RUU pengampunan pajak tersebut lantaran mencuatnya skandal Panama Papers, di mana banyak pengusaha asal Indonesia yang terlibat dalam pengemplangan pajak.
Maftuchan menilai adanya pengampunan pajak tersebut bisa menurunkan wibawa pemerintah.
"Kewibawan pemerintah juga akan menurun. Tax amnesty ini muncul karena diusulkan oleh warga super kaya di Indonesia," kata dia.
Dia meminta pemerintah bisa memanfaatkan memomentum bocornya dokumen klien di firma hukum Mossack Fonseca untuk melakukan pembenahan yang menyeluruh di sektor perpajakan.
"Tentu dengan ditopang perbaikan regulasi dan penegakkan hukum pajak serta transparensi perpajakan," kata dia.
Seperti diberitakan sebelumnya, DPR akan melakukan rapat konsultasi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait rancangan undang-undang (RU) Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak. Putusan itu keluar dari rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR. Ada empat fraksi yang berpandangan untuk dilakukan rapat konsultasi. Sedangkan enam lainnya berpandangan RUU ini dilanjutkan pembahasanya di DPR.
Dalam rapat Paripurna tersebut, RUU Tax Amnesty menjadi prioritas dalam masa sidang ini. Ketua DPR Ade Komarudin pun berharap RUU ini kelar sebelum masa sidang periode ini ditutup pada 29 April nanti.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 30 Wakil Menteri Rangkap Jabatan Jadi Komisaris BUMN, Ini Daftar Namanya
- Petinggi FPI Novel Bamukmin Ditunjuk Jadi Komisaris Hotel Indonesia Natour
- 'Daripada Liburan Mending Melawan', Ibu-ibu di Jogja Geruduk Bundaran UGM Gugat Kebijakan Korup
- Kacamata Cat Eye Cocok untuk Bentuk Wajah Apa? Ini 3 Pilihan dengan Harga Ramah di Kantong
- 5 Sepatu Running Asics Diskon di Sports Station, Potongan Harga hingga 64 Persen
Pilihan
-
Cristiano Ronaldo Umumkan Perpisahan! Piala Dunia 2026 Jadi Panggung Terakhir
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
Terkini
-
Lebih dari 16 Ribu Lulusan SD di Tangsel Tak Kebagian SMP Negeri saat SPMB 2026
-
120 Rumah di Tamansari Tak Punya Septic Tank
-
Kelangkaan Kursi Sekolah Jadi Akar Dugaan Jual Beli Bangku di SPMB 2026
-
Raja Juli Laporkan Dugaan Amplop dari Bupati Kuansing, KPK Mulai Verifikasi
-
Dino Patti Djalal Kritik RI Tak Hadir di Iran: Indonesia Takut sama Amerika?
-
SPMB 2026: Dari Dugaan Gratifikasi hingga Siswa Titipan
-
Setengah Abad Menanti Sertifikat: Perjuangan Warga Dua RW di Jaksel Mencari Kepastian Hak Tanah
-
Shopee Belanja Instant 1 Jam Tiba, Solusi Praktis Penuhi Kebutuhan Harian
-
Tragedi Ibu Hamil Tewas di Sugapa, Komnas HAM Desak Akhiri Kekerasan di Wilayah Sipil
-
Viral Pukul Pengendara Motor di Jagakarsa, Bang Jago Ditangkap Polisi