Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) justru bertanya balik kepada perwakilan Komunitas Nelayan Tradisional (KNT) yang ingin menemuinya untuk meminta menghentikan proyek reklamasi 17 pulau yang tengah dikerjakan pihak swasta.
"Nemui saya, urusan apa? Kalau kita berdebat kayak gitu, nggak ketemu debatnya. Tanya saja. Kalau mau temui saya, gampang. Semua bisa temui (saya) kapan saja kok," kata Ahok, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (19/4/2016).
Diketahui, perwakilan dari KNT baru saja mendatangi Balai Kota DKI Jakarta untuk menunjukkan hasil tangkapan ikan mereka. Hal ini sekaligus untuk menunjukkan kepada Ahok bahwa di Teluk Jakarta masih terdapat banyak ikan. Para nelayan pun berharap Pemprov DKI menghentikan reklamasi, karena dianggap telah menyusahkan masyarakat dalam mencari ikan.
Menanggapi hal tersebut, Ahok memastikan bahwa pihaknya tidak akan mengabulkan permohonan mereka. Sebab menurut Ahok, justru tempat (kediaman) sebagian nelayan di Jakarta saat ini pun merupakan pulau atau kawasan hasil reklamasi.
"Anda menolak reklamasi. Saya tanya dulu, tempat tinggal Anda (nelayan) di Angke, Muara Baru, itu bukan hasil reklamasi? Anda jawab saya dulu. Berarti Anda jangan tinggal di situ dulu (kalau tak suka reklamasi). Kalian yang anti-reklamasi, tinggalkanlah Muara Angke, Muara Baru, Cilincing, Cakung. (Itu) Baru konsisten," kata Ahok.
Mantan Bupati Belitung Timur ini pun mengaku heran terhadap sebagian orang yang mempermasalahkan reklamasi 17 pulau. Sebab menurutnya, kenapa tidak ada masyarakat yang protes adanya reklamasi yang dilakukan PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) dan PT Karya Citra Nusantara (KCN).
"Saya tanya, kelompok nelayan KNTI, pernah nggak Anda protes KBN reklamasi? Sekarang nambah ke laut. Nggak pernah. Kok saya cari di Google, nggak pernah mereka protes KCN dan KBN. Mereka juga gak pernah protes reklamasi Pulau N," kata Ahok lagi.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu
-
Misi Penyelamatan Pekerja Tambang Freeport Berlanjut, Ini Kabar Terbarunya
-
Buntut Aksi Pemukulan Siswa ke Guru, Dikeluarkan Sekolah dan Ayah yang Polisi Terancam Sanksi