Suara.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Ade Komaruddin mengatakan bahwa tidak akan terjadi politik uang pada Munas Partai Golkar nanti.
"Musyawarah nasional Golkar ini sudah diatur oleh steering committee dan saya pastikan tidak ada politik uang," kata Ade Komaruddin saat berkunjung di Sorong, Papua Barat, Selasa (19/4/2016).
Musyawarah nasional Partai Golkar kali ini adalah musyawarah konsiliasi dan siapa yang terpilih menjadi ketua umum semua kader harus mendukung tidak boleh lagi ada perpecahan.
Ia menyampaikan bahwa sudah cukup Partai Golkar konflik selama setahun. Sudah saatnya kader partai bersatu untuk membangun bangsa ini.
"Tujuan saya kunjungi Papua Barat untuk bersilaturahim dengan kader Partai Golkar sekaligus menyampaikan kesiapan mencalonkan diri sebagai ketua umum parpol, " katanya.
Dia mengatakan, siapa saja kader Partai Golkar mempunyai hak yang sama untuk mencalonkan diri sebagai ketua umum asalkan memenuhi ketentuan organisasi.
"Saya maju calon ketua umum bukan untuk kekuasaan tetapi saya ingin agar Partai Golkar tetap menjadi partai besar yang mengurus kepentingan rakyat Indonesia,"tambah dia.
Partai Golkar memang akan menggelar Munaslub dalam waktu dekat. Langkah ini diyakini sebagai upaya terbaik untuk mengakhiri dualisme kepengurusan Golkar.
Sebagaimana diketahui, pasca Pilpres 2014, Golkar terbelah menjadi dua kubu kepengurusan. Pertama adalah Kubu Munas Bali yang dipimpin Aburizal Bakrie dan tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) yang menjadi oposisi pemerintah. Kedua, adalah kubu Munas Jakarta yang dipimpin Agung Laksono dan mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.(Antara)
Berita Terkait
-
Idrus Marham: Kebijakan Prabowo Sudah Baik, Tapi Harus Dijelaskan kepada Rakat
-
Sinyal Bahaya? Legislator Golkar Soroti Tekanan Struktural di Balik Melebarnya Defisit APBN 2025
-
Ingatkan Pemerintah Jangan Terburu-buru Naikkan Harga BBM, DPR: Harus Jadi Opsi Paling Akhir
-
Hadir di Acara Golkar, Pramono Anung Merasa Di Rumah Sendiri
-
Golkar 'Sentil' Bupati Fadia: Fokus Proses Hukum di KPK, Tak Perlu Alasan Tak Paham Birokrasi
Terpopuler
- Asal-usul Kenapa Semua Pejabat hingga Diplomat Iran Tak Pakai Dasi
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Nyanyi Sambil Rebahan di Aspal, Aksi Ekstrem Pinkan Mambo Cari Nafkah Jadi Omongan
- Harga Adidas Adizero Termurah Tipe Apa Saja? Ini 5 Varian Terbaiknya
- 7 Rekomendasi Parfum Lokal Tahan Lama dengan Wangi Musky
Pilihan
-
Buntut Polemik Suket Pendidikan Gibran, Subhan Palal Juga Gugat Pimpinan DPR-MPR
-
Tok! Eks Sekretaris MA Nurhadi Divonis 5 Tahun Penjara dan Wajib Bayar Uang Pengganti Rp137 Miliar
-
Aksi Tenang Nenek Beruban Curi TV 30 Inci di Jatinegara Viral, Korban Tak Tega Lapor Polisi
-
Panglima TNI: Tiga Prajurit yang Gugur di Lebanon Terima Santunan Miliaran dan Pangkat Anumerta
-
Swasta Diimbau Ikut WFH, Tak Ada Sanksi Menanti
Terkini
-
Penasaran Harta Terbaru Prabowo-Gibran? KPK: Sudah Lapor dan Bisa Dicek Publik!
-
Dapat Semangat Prabowo, Mahasiswa Indonesia di Korea: Memotivasi Saya Berkontribusi bagi Indonesia
-
Modal Uang Print Biasa, Begini Cara Dukun Gadungan Mahfud Jerat Korban Penggandaan Uang di Bogor
-
KPK Tetapkan 2 Pengusaha Tersangka Kasus Haji, Bantahan Gus Yaqut di Ujung Tanduk?
-
DJKI dan BRIN Dorong UMKM Bali Lindungi Kekayaan Intelektual
-
Disaksikan Pemiliknya, KPK Geledah Rumah Ono Surono Terkait Skandal Proyek di Pemkab Bekasi
-
Prajurit TNI Gugur di Lebanon, Guru Besar UI: Indonesia Tak Bisa Gugat Langsung, Harus Lewat PBB
-
Terima Aduan Kasus Pelecehan Seksual Mandek Setahun, Anggota DPR Bakal Minta Penjelasan APH
-
Terkuak! Ini Alasan Polisi Periksa Karni Ilyas Terkait Kasus Ijazah Palsu Jokowi
-
Trump: AS Akan Keluar dari NATO! PM Inggris Balas 'Bodo Amat'