Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, rencana Pemprov DKI Jakarta membongkar pembatas jalur cepat dan lambat di jalan Ibu Kota meniru sistem pembangunan jalan di Eropa.
"Bukan penghilangan jalur lambat. Kita ingin semua jalur sama jumlahnya. Bukan lima jadi empat. Di eropa saja tidak ada jalur lambat dan trotoarnya lebar," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (20/4/2016).
Menurut Ahok, nantinya angkutan umum diperbolehkan menurunkan penumpang asal tidak berhenti sembarangan.
"Cuma satu jalur cepat dan mobil kanan-kiri boleh parkir asal jalan terus. Itu aja. Contoh yang kita hilangkan, mobilnya sama, tapi trotoarnya sama," kata Ahok.
Ahok menambahkan, rencana pembongkaran pembatas jalur cepat dan lambat masih menunggu rampungnya pembangunan Mass Rapid Transit (MRT).
"Kalau enggak ada pembangunan MRT udah secepat itu," kata Ahok.
Lebih lanjut, Ahok juga mengatakan bahwa pihaknya akan menyiapkan bus-bus gratis untuk mengangkut pengendara sepeda motor dari luar wilayah DKI Jakarta. Untuk mendukung rencana tersebut, Pemprov DKI, imbuh Ahok, juga akan menyediakan kantung parkir bagi warga yang menggunakan sepeda motor.
"Kalau kamu mau ya parkir dan naik bus aja. Bus kita sudah tiap 30 detik," kata dia
Sebelumnya diberitakan, Ahok saat ini tengah melakukan koordinasi dengan Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta terkait rencana pembongkaran pembatas jalur cepat dan lambat.
Ahok menginginkan, pohon-pohon yang sudah tertanam di area pembatas antara jalur cepat dan lambat tidak dipotong, melainkan dipindahkan.
"Kita mau bongkar pembatas jalur lambat-cepat, saya masih usahakan mau pindahkan pohonnya dulu biar nggak ditebang. Ini lagi saya minta bisa nggak pindahkan pohonnya," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (19/4/2016).
Menurut Ahok apabila harus menanam pohon dari awal maka dipastikan akan memerlukan waktu yang cukup lama. Apabila pembatas jalur cepat dan lambat dihilangkan, DKI akan membuat jalur pedestrian yang baik dan bagus.
"Pohonnya kita pindahin di musim hujan ini, kita akan bongkar. Kita juga lagi kaji Jalan Pramuka dan Cempaka Putih. Kita sudah putuskan lebih baik melebarkan trotoar daripada terus tambah jalan. Jalan tetap tambah tapi jalan layang," jelas Ahok.
Mantan Bupati Belitung Timur ini menjelaskan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan DKI Jakarta tahun 2016 nanti akan difokuskan untuk perbaikan jalur pejalan kaki dan pembelian lahan.
Terkait dana untuk menghilangkan pembantas jalur cepat dan lambat, Ahok tak ingin menggunakan anggaran APBDP 2016 melainkan melalui kewajiban pengembang atau pihak swasta.
"Penghapusan (pembatas) itu nggak pakai uang APBDP, saya lebih cenderung pakai kewajiban pengembang yang KLB (Koefisien Lantai Bangunan), agar lebih cepat," jelas Ahok.
Tag
Berita Terkait
-
Apa Itu LNG? Gas 'Dingin' yang Menyeret Ahok ke Pusaran Korupsi Panas Pertamina
-
Tersangka Kasus LNG Pertamina Seret Nama Ahok: Saya Minta Ahok dan Nicke Bertanggung Jawab!
-
Dicap Ikut Bertanggung Jawab, Reaksi KPK usai Nama Ahok Disebut Tersangka Kasus LNG Pertamina
-
Ahok Disinggung oleh Tersangka Korupsi LNG, KPK Buka Suara
-
Ahok Buka Kartu: 3 Kunci Ini Bisa Bikin Otomotif RI Jadi Raksasa Ekonomi
Terpopuler
- 4 Link DANA Kaget Khusus Jumat Berkah: Klaim Saldo Gratis Langsung Cuan Rp 345 Ribu
- 7 Rekomendasi Parfum Terbaik untuk Pelari, Semakin Berkeringat Semakin Wangi
- Unggahan Putri Anne di Tengah Momen Pernikahan Amanda Manopo-Kenny Austin Curi Perhatian
- 8 Moisturizer Lokal Terbaik untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Solusi Flek Hitam
- 15 Kode Redeem FC Mobile Aktif 10 Oktober 2025: Segera Dapatkan Golden Goals & Asian Qualifier!
Pilihan
-
Grand Mall Bekasi Tutup, Netizen Cerita Kenangan Lawas: dari Beli Mainan Sampai Main di Aladdin
-
Jay Idzes Ngeluh, Kok Bisa-bisanya Diajak Podcast Jelang Timnas Indonesia vs Irak?
-
278 Hari Berlalu, Peringatan Media Asing Soal Borok Patrick Kluivert Mulai Jadi Kenyataan
-
10 HP dengan Kamera Terbaik Oktober 2025, Nomor Satu Bukan iPhone 17 Pro
-
Timnas Indonesia 57 Tahun Tanpa Kemenangan Lawan Irak, Saatnya Garuda Patahkan Kutukan?
Terkini
-
Tiga Notaris Jadi Saksi Kunci, KPK 'Kuliti' Skema Mafia Tanah Tol Sumatera
-
Tragedi Ponpes Al Khoziny: Identifikasi Korban Terus Berlanjut, 53 Jenazah Teridentifikasi!
-
Nobel Perdamaian 2025 Penuh Duri: Jejak Digital Pro-Israel Penerima Penghargaan Jadi Bumerang
-
Birokrasi Jadi Penghambat Ambisi Ekonomi Hijau Indonesia? MPR Usul Langkah Berani
-
Jejak Korupsi SPBU Ditelusuri, KPK dan BPK Periksa Eks Petinggi Pertamina
-
'Tsunami' Darat di Meksiko: 42 Tewas, Puluhan Hilang Ditelan Banjir Bandang Mengerikan
-
Prajurit TNI Gagalkan Aksi Begal dan Tabrak Lari di Tol Kebon Jeruk, 3 Motor Curian Diamankan
-
Di The Top Tourism Leaders Forum, Wamendagri Bima Bicara Pentingnya Diferensiasi Ekonomi Kreatif
-
KPK Bongkar Akal Bulus Korupsi Tol Trans Sumatera: Lahan 'Digoreng' Dulu, Negara Tekor Rp205 M
-
Buntut Tragedi Ponpes Al Khoziny, Golkar Desak Pesantren Dapat Jatah 20 Persen APBN