Suara.com - Sejumlah warga korban banjir di Kota Bekasi, Jawa Barat, membutuhkan bantuan tenaga dan armada angkut untuk membersihkan lumpur pascaluapan Kali Bekasi yang menggenangi 5.000 rumah, Kamis (21/4).
"Sejak pukul 11.00 WIB tadi, air sudah mulai surut. Namun, sampai saat ini rumah saya dipenuhi lumpur setinggi hampir 5 cm," kata warga Rt08 Perumahan Pondok Gede Permai (PGP), Jatiasih, Ono (54) di Bekasi, Jumat.
Menurut dia, pembersihan lumpur di kawasan itu sulit akibat aliran listrik yang kerap terputus dari PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).
"Airnya susah dan lumpur keburu kering karena terpapar sinar matahari. Kalau sudah mengerak, susah dicongkelnya dan lengket. Kami butuh air untuk menyemprot lumpur," katanya.
Hal senada dikatakan Dedi (33) warga PGP yang rumahnya terendam banjir setinggi 5 meter.
"Harus ada truk yang masuk untuk mengangkut lumpur karena mau dibuang ke mana lagi, saluran air sudah mampet semua," katanya.
Saat ini, warga perumahan di lokasi tersebut harus membersihkan rumahnya secara swadaya bersama sanak keluarga dan kolega.
Bahkan, tidak sedikit pula yang terpaksa menyewa jasa pengeruk lumpur meski harus dibayar dengan harga yang tidak wajar.
"Untuk mengeruk lumpur di rumah saya yang ukuran bangunannya 85 meter persegi diminta bayar borongan Rp500 ribu sampai dengan Rp750 ribu. Itu sudah termasuk mengeruk lumpur di dalam rumah sampai ke halaman dan jalan depan rumah," kata Dedi.
Sementara itu, mayoritas tim sukarelawan yang ada di lokasi dari pihak TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan dinas terkait fokus pada distribusi bantuan logistik dan evakuasi korban.
Bahkan, kendaraan besar dari sejumlah instansi terkait yang dikerahkan ke lokasi banjir tampak memadati akses jalan utama menuju PGP sehingga lokasi tersebut makin semrawut dan membuat arus lalu lintas macet.
Demi membersihkan rumahnya itu, banyak dari warga di perumahan PGP terpaksa izin bekerja.
"Kemarin sempat kerja setengah hari, dan ditelepon keluarga rumah banjir. Pada hari ini saya izin dulu karena kondisi rumah seperti ini, kantor pun tahu keadaan saya," kata Seno (54) warga RW 10 di Perumahan PGP. (Antara)
Berita Terkait
-
Jakarta Siaga! Modifikasi Cuaca Rp200 Juta per Hari Dikerahkan Hadapi Hujan Ekstrem
-
Hadapi Musim Hujan, Pramono Pastikan Banjir Jakarta Bisa Surut Kurang dari 24 Jam
-
Tanggul Jebol Terus? DKI Jakarta Siapkan Jurus Pamungkas Atasi Banjir Jati Padang!
-
Ancaman Banjir di Depan Mata, Begini Kesiapan Pemprov DKI Hadapi Cuaca Ekstrem hingga Februari 2026
-
Waspada Banjir Rob, BPBD DKI Peringatkan 11 Kelurahan di Pesisir Utara
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Nova Arianto Ungkap Biang Kerok Kekalahan Timnas Indonesia U-17 dari Zambia
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
Terkini
-
OTT KPK di Riau! Gubernur dan Kepala Dinas Ditangkap, Siapa Saja Tersangkanya?
-
KPK Sebut OTT di Riau Terkait dengan Korupsi Anggaran Dinas PUPR
-
Polisi Berhasil Tangkap Sindikat Penambangan Ilegal di Taman Nasional Gunung Merapi
-
600 Ribu Penerima Bansos Dipakai Judi Online! Yusril Ungkap Fakta Mencengangkan
-
Pemerintah Segera Putihkan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, Catat Waktunya!
-
Pengemudi Ojol Jadi Buron Usai Penumpangnya Tewas, Asosiasi Desak Pelaku Serahkan Diri
-
Sempat Kabur Saat Kena OTT, Gubernur Riau Ditangkap KPK di Kafe
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru