Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani membuka rapat koordinasi PDI Perjuangan di Hotel Grand Mercure, Ancol, Jakarta Utara.
Menurut Puan, dirinya sendiri diminta Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputeri lantaran berhalangan hadir. Puan berkata Mega tidak bisa membuka rakor bidang Kemaritiman karena menghadiri peringatan hari bumi di Banten.
"Memperingati hari Bumi di Banten. Ibu Mega mengatakan kalau kamu datang sekalian saja membuka. undangan ini Menko, ya memang skalian aja Menko membuka," kata Puan saat membuka rakor bidang kemaritiman yang bertajuk "Menggerakan Poros Maritim Dunia untuk Kesejahteraan Rakyat," di Grand Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Minggu (25/4/2016).
Dikatakan Puan, hasil rakor ini harus bisa diimplementasikan kepada kepentingan masyarakat. Terlebih, kata Puan, rakor tersebut dihadiri beberapa menteri di jajaran Kabinet Kerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Jadi, dia berharap visi dan misi partai bisa diselaraskan dengan apa yang telah dicanangkan Jokowi soal Poros Maritim.
"Harus kita selaraskan dengan visi Trisakti dan Nawacita. Maritim hari memang sangat penting berperan dan berfungsi pelaksanaan presiden Jokowi yang menitik beratkan kepada poros maritim. Tugas dari kita menyambungkan dan menyelaraskan bahwa akan ada menteri lain dan memberikan masukan dan pembahasan dari tor yang disampaikan selaras dengan program perjuangan kita," kata Puan.
Selain itu, dia juga meminta kepada para kepala daerah yang juga kader PDIP bisa melanjutkan visi dan misi dari partai agar bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
"Karena sebagai partai harus berkontribusi kepada rakyat, para kepala daerah harus intinya visi misinya sama dengan partai jangan sampai nanti kepala daerah yang sudah jadi tidak bisa memgimplemaentasian visi," kata dia.
Puan juga menyinggung soal masalah transportasi laut yang masih belum memadai. Seharusnya, kata dia, Indonesia yang sebagian besar wilayah perairan bisa ditopang dengan transportasi yang lebih baik.
"Kenapa kita harus melakukan poros martim, karena 90 persen transportasi laut tidak dimiliki Indonesia kita hanya 10 persen, yang 90 persen dipunyai Korea dan Denmark," kata dia.
Berita Terkait
-
Mega Ceritakan Jatuh Bangun PDIP di Depan Delegasi Parpol 3 Benua
-
Tiga Penjabat Bupati Berebut Tiket PDIP Maju di Pilkada 2017
-
PDIP Terima 21 Nama Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta
-
Hingga Hari Ini Tercatat 23 Bakal Cagub DKI Mendaftar ke PDIP
-
DPP PDIP Perintahkan Fraksi PDIP untuk Stop Bahas Reklamasi
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Wajah Bercahaya
Pilihan
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
Terkini
-
Eks Ketua BPK Sebut Audit Kerugian Negara Rp1,5 Triliun di Kasus Chromebook Cacat
-
Diduga Ada Jual Beli, KPRP Usul Jalur Kuota Khusus di Rekrutmen Polri Dihapuskan
-
Tanggapi Reformasi Polri, Sahroni Usul Jabatan Polisi di Lembaga Sipil Dibatasi Maksimal 3 Tahun
-
Bobol 7 Gereja di Jateng, Pencuri Ini Keok Usai Jualan Hasil Curian di Medsos
-
Dukung Rekomendasi Reformasi Polri, Abdullah Tegaskan Polri Tetap di Bawah Presiden
-
Program SMK 4 Tahun dan SMK Go Global Mulai Berjalan, Ini Jurusan yang Jadi Prioritas
-
Sowan ke MUI, KSP Dudung Siap Lapor Aspirasi Ulama ke Presiden Prabowo
-
KPK Telusuri Dugaan Aliran Uang Kasus DJKA ke Eks Menhub Budi Karya Sumadi
-
Sebar Propaganda Lewat Medsos, Densus 88 Tangkap 8 Terduga Teroris Jaringan JAD di Sulteng!
-
PRT Bakal Disertifikasi, Wamen PPPA Veronica Tan Siapkan Skema Pelatihan agar Hak Pekerja Terpenuhi