Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani membuka rapat koordinasi PDI Perjuangan di Hotel Grand Mercure, Ancol, Jakarta Utara.
Menurut Puan, dirinya sendiri diminta Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputeri lantaran berhalangan hadir. Puan berkata Mega tidak bisa membuka rakor bidang Kemaritiman karena menghadiri peringatan hari bumi di Banten.
"Memperingati hari Bumi di Banten. Ibu Mega mengatakan kalau kamu datang sekalian saja membuka. undangan ini Menko, ya memang skalian aja Menko membuka," kata Puan saat membuka rakor bidang kemaritiman yang bertajuk "Menggerakan Poros Maritim Dunia untuk Kesejahteraan Rakyat," di Grand Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Minggu (25/4/2016).
Dikatakan Puan, hasil rakor ini harus bisa diimplementasikan kepada kepentingan masyarakat. Terlebih, kata Puan, rakor tersebut dihadiri beberapa menteri di jajaran Kabinet Kerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Jadi, dia berharap visi dan misi partai bisa diselaraskan dengan apa yang telah dicanangkan Jokowi soal Poros Maritim.
"Harus kita selaraskan dengan visi Trisakti dan Nawacita. Maritim hari memang sangat penting berperan dan berfungsi pelaksanaan presiden Jokowi yang menitik beratkan kepada poros maritim. Tugas dari kita menyambungkan dan menyelaraskan bahwa akan ada menteri lain dan memberikan masukan dan pembahasan dari tor yang disampaikan selaras dengan program perjuangan kita," kata Puan.
Selain itu, dia juga meminta kepada para kepala daerah yang juga kader PDIP bisa melanjutkan visi dan misi dari partai agar bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
"Karena sebagai partai harus berkontribusi kepada rakyat, para kepala daerah harus intinya visi misinya sama dengan partai jangan sampai nanti kepala daerah yang sudah jadi tidak bisa memgimplemaentasian visi," kata dia.
Puan juga menyinggung soal masalah transportasi laut yang masih belum memadai. Seharusnya, kata dia, Indonesia yang sebagian besar wilayah perairan bisa ditopang dengan transportasi yang lebih baik.
"Kenapa kita harus melakukan poros martim, karena 90 persen transportasi laut tidak dimiliki Indonesia kita hanya 10 persen, yang 90 persen dipunyai Korea dan Denmark," kata dia.
Berita Terkait
-
Mega Ceritakan Jatuh Bangun PDIP di Depan Delegasi Parpol 3 Benua
-
Tiga Penjabat Bupati Berebut Tiket PDIP Maju di Pilkada 2017
-
PDIP Terima 21 Nama Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta
-
Hingga Hari Ini Tercatat 23 Bakal Cagub DKI Mendaftar ke PDIP
-
DPP PDIP Perintahkan Fraksi PDIP untuk Stop Bahas Reklamasi
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
-
Breaking News! John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Tunggu Diumumkan
Terkini
-
Kebun Sawit di Papua: Janji Swasembada Energi Prabowo yang Penuh Risiko?
-
Bukan Alat Kampanye, Megawati Minta Dapur Umum PDIP untuk Semua Korban: Ini Urusan Kemanusiaan
-
Tak Mau Hanya Beri Uang Tunai, Megawati Instruksikan Bantuan 'In Natura' untuk Korban Bencana
-
Jaksa Bongkar Akal Bulus Proyek Chromebook, Manipulasi E-Katalog Rugikan Negara Rp9,2 Miliar
-
Mobil Ringsek, Ini 7 Fakta Kecelakaan KA Bandara Tabrak Minibus di Perlintasan Sebidang Kalideres
-
Giliran Rumah Kajari Kabupaten Bekasi Disegel KPK
-
Seskab Teddy Jawab Tudingan Lamban: Perintah Prabowo Turun di Hari Pertama Banjir Sumatra
-
7 Fakta Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih yang Bikin Mendagri Minta Maaf
-
Skema WFA ASN dan Pegawai Swasta Nataru 2025, Termasuk TNI dan Polri
-
Pakar Hukum Unair: Perpol Jabatan Sipil Polri 'Ingkar Konstitusi', Prabowo Didesak Turun Tangan