Suara.com - Pemerintah Cina ingin Indonesia dapat segera memulangkan empat warga Uyghur, wilayah khusus Xinjiang, yang kini ditahan aparat karena terlibat dalam jaringan teroris pimpinan Santoso alias Abu Wardah di Poso, Sulawesi Tengah.
Hal tersebut mengemuka dalam dialog kelima bertema Politik, Hukum dan Keamanan Indonesia-Tiongkok, serta rangkaian pertemuan bilateral Menko Polhukam Luhut Pandjaitan dengan anggota Polit Biro Komite Pusat Partai Komunis Tiongkok dan Menteri Keamanan Umum Tiongkok, Selasa- Rabu (26-27/4/2016).
Luhut pada Rabu (27/4/2016) malam mengatakan, Cina harus menghormati proses hukum di Indonesia.
"Kami juga harus berhati-hati, karena mereka masuk ke Indonesia menggunakan paspor Turki. Ini kan perlu proses yang tidak sebentar, dan mereka melakukan tindakan teror di Indonesia. Proses hukum tetap harus dijalani oleh mereka," katanya.
Luhut menambahkan "jika otoritas Cina ingin meminta keterangan kepada para pelaku yang kini ditahan, maka datang ke Indonesia dan itu dilakukan bersama aparat kita. Jadi tidak serta merta memulangkan atau deportasi begitu saja".
Terkait kerja sama antiterorisme kedua negara terus bersepakat untuk saling bertukar menukar informasi intelijen, meningkatkan komunikasi dan saling bertukar pengalaman melalui pelatihan, kata Menko Polhukam.
"Kerja sama tersebut, terus kami ingin tingkatkan di masa mendatang,"ujarnya menambahkan.
Sementara itu Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Tito Karnavian mengatakan warga Uyghur yang memasuki Indonesia tercatat 11 orang.
"Lima diantaranya telah tewas, lima lainnya telah ditahan dan satu masih menjadi bagian dari kelompok teroris pimpinan Santoso," katanya.
Pada Minggu (24/4/2016) , Satgas Operasi Tinombala menembak mati seorang anggota kelompok Mujahidin Indonesia Timur pimpinan Santoso alias Abu Wardah di Poso, Sulawesi Tengah.
Salah satu korban tewas bernama MF dan merupakan warga negara asing, yaitu dari Uyghur, Cina. Dia tewas ketika menyerang Satuan Tugas Operasi Tinombala dengan parang. (Antara)
Berita Terkait
-
Mendag Lepas Ekspor Senilai Rp 978 Miliar dari 8 Provinsi
-
Belarus Siap Tanam Modal di Indonesia, Alat Pertanian Jadi Bidikan
-
Mendag Dorong Pembentukan Indonesia Belarus Business Council
-
Mendag Pastikan Negosiasi Tarif dengan AS Masih Berjalan
-
Niat Banggakan Presiden Prabowo soal Donasi Bencana, Bobon Santoso Banjir Komentar Pedas
Terpopuler
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
-
Statistik Suram Elkan Baggott Sepanjang 2025, Cuma Main 360 Menit
Terkini
-
KPK Benarkan OTT di Kalimantan Selatan, Enam Orang Langsung Diangkut
-
Mendagri Tito Dampingi Presiden Tinjau Sejumlah Titik Wilayah Terdampak Bencana di Sumbar
-
Pramono Anung: 10 Gedung di Jakarta Tidak Memenuhi Syarat Keamanan
-
Ditantang Megawati Sumbang Rp2 Miliar untuk Korban Banjir Sumatra, Pramono Anung: Samina wa Athona
-
OTT Bekasi, KPK Amankan 10 Orang dan Segel Ruang Bupati
-
OTT KPK: Ruang Kerja Bupati Bekasi Disegel, Penyelidikan Masih Berlangsung
-
Wamendiktisaintek Soroti Peran Investasi Manusia dan Inovasi untuk Kejar Indonesia Emas 2045
-
Rumus Baru UMP 2026, Mampukah Penuhi Kebutuhan Hidup Layak?
-
Bobol BPJS Rp21,7 Miliar Pakai Klaim Fiktif, Kejati DKI Tangkap Tersangka berinisial RAS
-
Mengapa Penanganan Banjir Sumatra Lambat? Menelisik Efek Pemotongan Anggaran