Suara.com - Sekretaris Daerah Pemerintah Provisni DKI Jakarta Saefullah mengungkapkan setiap bulan menerima uang operasional dari Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebesar Rp100 juta. Uang itu merupakan uang operasional Ahok.
"Ada, itu kebijakan gubernur. Sekda dikasih operasional Rp100 juta tiap bulan. Kira-kira baru berjalan setahun. Anggarannya dari operasional gubernur," kata Saefullah di Lapangan IRTI, Monumen Nasional, Jakarta, Senin (2/5/2016).
Uang dari Ahok, kata Saefullah, biasanya dipakai untuk kegiatan kemasyarakatan, seperti menghadiri undangan acara pernikahan warga Jakarta. Walau bebas menggunakan uang, katanya, Ahok tetap meminta laporan pertanggungjawaban.
"Tergantung saya (dipakai buat apa). Buat kondangan, yang penting dilaporkan. Itu buat saya, mau nyumbang tempat ibadah boleh-boleh saja," kata dia.
Saefullah menegaskan tidak pernah memanfaatkan uang tersebut untuk kampanye menjelang Pilkada Jakarta. Apalagi, Saefullah tidak berhasrat mencalonkan diri menjadi gubernur atau wakil gubernur periode 2017-2022.
"Kalau kampanye itu kan orang yang sudah positif mencalonkan dirinya sebagai gubernur atau wagub. Saya nggak pernah mengkampanyekan diri untuk menjadi gubernur atau wagub," katanya.
Saefullah berani mundur kalau terbukti memanfaatkan uang operasional yang diberikan Ahok untuk kampanye.
"Kalau saya kampanye, saya salah karena melanggar sumpah saya. Kalau saya kampanye, saya mesti berhenti dari PNS (pegawai negeri sipil)," katanya.
Tak hanya kepada Saefullah, para wali kota juga menerima uang operasional dari Ahok. Di antaranya, Rustam Effendi. Ketika Rustam masih menjadi wali kota Jakarta Utara juga menerima duit Rp50 juta dari Ahok. Uang tersebut juga dimanfaatkan untuk kegiatan kemasyarakatan, seperti ke acara pernikahan warga.
"Jadi uang Rp50 juta itu merupakan biaya operasional Pak Gubernur ke seluruh wali kota, untuk karangan bunga bila mana ada masyarakat atau rekan-rekan PNS yang punya hajatan," ujar Rustam, Selasa (26/4/2016).
Berita Terkait
-
Karena Kritik Ahok, Inggard Joshua Terancam Diganti dari DPRD DKI
-
Ahok: Kalau Ada Pejabat Berani Mundur, Saya Senang
-
Ahok Tak Takut Digertak Pejabat Ingin Mundur, Malah Bersyukur
-
Rustam Mundur Gara-gara Pembicaraan Saefullah dan Ahok Bocor?
-
Di Hardiknas, Ahok Bicara Soal Pendidikan Tanpa Diskriminasi
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
Terkini
-
Penampakan Baju Lumat Andrie Yunus, Bukti Kejam Anggota BAIS di Persidangan
-
Coret Usul Kementerian Polri, Mahfud MD: Takut Dipolitisasi Orang Partai
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
Tangis Sri Rahayu di Benhil: Tinggal Sejak 1980, Kini Digusur PAM Jaya Tanpa Kejelasan Rusun
-
Aturan Baru Selat Hormuz, Kapal Internasional Wajib Kantongi Persetujuan Tertulis dari Sini
-
Mayoritas Wilayah RI Diprediksi Alami Kemarau Lebih Kering dan Panjang Tahun Ini
-
Iran Wajibkan Izin Khusus Kapal yang Melintasi Selat Hormuz
-
Ironi Tuan Rumah Piala Dunia 2026 Saat Rakyat Meksiko Terhimpit Biaya Hidup
-
Apresiasi Daerah Berprestasi, Mendagri: Perlu Keseimbangan Pengawasan dan Insentif
-
Penjelasan PAM Jaya soal Penertiban 15 Rumah Dinas di Benhil