Suara.com - Sekretaris Daerah Pemerintah Provisni DKI Jakarta Saefullah mengungkapkan setiap bulan menerima uang operasional dari Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebesar Rp100 juta. Uang itu merupakan uang operasional Ahok.
"Ada, itu kebijakan gubernur. Sekda dikasih operasional Rp100 juta tiap bulan. Kira-kira baru berjalan setahun. Anggarannya dari operasional gubernur," kata Saefullah di Lapangan IRTI, Monumen Nasional, Jakarta, Senin (2/5/2016).
Uang dari Ahok, kata Saefullah, biasanya dipakai untuk kegiatan kemasyarakatan, seperti menghadiri undangan acara pernikahan warga Jakarta. Walau bebas menggunakan uang, katanya, Ahok tetap meminta laporan pertanggungjawaban.
"Tergantung saya (dipakai buat apa). Buat kondangan, yang penting dilaporkan. Itu buat saya, mau nyumbang tempat ibadah boleh-boleh saja," kata dia.
Saefullah menegaskan tidak pernah memanfaatkan uang tersebut untuk kampanye menjelang Pilkada Jakarta. Apalagi, Saefullah tidak berhasrat mencalonkan diri menjadi gubernur atau wakil gubernur periode 2017-2022.
"Kalau kampanye itu kan orang yang sudah positif mencalonkan dirinya sebagai gubernur atau wagub. Saya nggak pernah mengkampanyekan diri untuk menjadi gubernur atau wagub," katanya.
Saefullah berani mundur kalau terbukti memanfaatkan uang operasional yang diberikan Ahok untuk kampanye.
"Kalau saya kampanye, saya salah karena melanggar sumpah saya. Kalau saya kampanye, saya mesti berhenti dari PNS (pegawai negeri sipil)," katanya.
Tak hanya kepada Saefullah, para wali kota juga menerima uang operasional dari Ahok. Di antaranya, Rustam Effendi. Ketika Rustam masih menjadi wali kota Jakarta Utara juga menerima duit Rp50 juta dari Ahok. Uang tersebut juga dimanfaatkan untuk kegiatan kemasyarakatan, seperti ke acara pernikahan warga.
"Jadi uang Rp50 juta itu merupakan biaya operasional Pak Gubernur ke seluruh wali kota, untuk karangan bunga bila mana ada masyarakat atau rekan-rekan PNS yang punya hajatan," ujar Rustam, Selasa (26/4/2016).
Berita Terkait
-
Karena Kritik Ahok, Inggard Joshua Terancam Diganti dari DPRD DKI
-
Ahok: Kalau Ada Pejabat Berani Mundur, Saya Senang
-
Ahok Tak Takut Digertak Pejabat Ingin Mundur, Malah Bersyukur
-
Rustam Mundur Gara-gara Pembicaraan Saefullah dan Ahok Bocor?
-
Di Hardiknas, Ahok Bicara Soal Pendidikan Tanpa Diskriminasi
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
Terkini
-
Stop Tahan Ijazah! Ombudsman Paksa Sekolah di Sumbar Serahkan 3.327 Ijazah Siswa
-
10 Gedung di Jakarta Kena SP1 Buntut Kebakaran Maut Terra Drone, Lokasinya Dirahasiakan
-
Misteri OTT KPK Kalsel: Sejumlah Orang Masih 'Dikunci' di Polres, Isu Jaksa Terseret Menguat
-
Ruang Kerja Bupati Disegel, Ini 5 Fakta Terkini OTT KPK di Bekasi yang Gegerkan Publik
-
KPK Benarkan OTT di Kalimantan Selatan, Enam Orang Langsung Diangkut
-
Mendagri Tito Dampingi Presiden Tinjau Sejumlah Titik Wilayah Terdampak Bencana di Sumbar
-
Pramono Anung: 10 Gedung di Jakarta Tidak Memenuhi Syarat Keamanan
-
Ditantang Megawati Sumbang Rp2 Miliar untuk Korban Banjir Sumatra, Pramono Anung: Samina wa Athona
-
OTT Bekasi, KPK Amankan 10 Orang dan Segel Ruang Bupati
-
OTT KPK: Ruang Kerja Bupati Bekasi Disegel, Penyelidikan Masih Berlangsung