Suara.com - Sekretaris Kabinet Pramono Anung menemui Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Senin (2/5/2016).
Pramono mengatakan kedatangannya untuk membicarakan beberapa hal, di antaranya mengenai arahan Presiden Joko Widodo terkait penyelenggaraan Hari Pancasila yang akan diperingati pada 1 Juni 2016.
"Tadi bertemu dengan Pak Luhut, dimana kegiatan itu akan diselenggarakan di MPR dan sekarang sudah disosialisasikan dimana-mana, termasuk dukungan dari dari NU (Nahdlatul Ulama), GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) dan beberapa pihak lainnya. Maka arahan Presiden perlu untuk ditindaklanjuti," ujar Pramono.
Pertemuan tadi, kata Pramono, sekaligus untuk menyamakan persepsi mengenai pembebasan 10 WNI dari tangan gerombolan milisi Abu Sayyaf di Filipina. Pembebasan tersebut, katanya, berkas diplomasi total.
"Selama ini koordinasinya baik. Jadi apa yang terjadi dengan pembebasan (WNI) supaya tidak terjadi misleading, tentunya ini perlu disamakan, bahwa intinya pembebasan 10 orang itu atas upaya diplomasi total dari pemerintah, tentunya dalam ini Presiden dan pembantu Presiden," katanya.
Pramono mengapresiasi dukungan berbagai pihak, baik formal maupun informasil, untuk membebaskan sandera.
Pramono juga menegaskan pemerintah tidak membayar uang tebusan yang diminta kelompok Abu Sayyaf.
"Tentunya sekarang yang jelas sudah dibebaskan, pemerintah sama sekali tidak mengeluarkan biaya dan juga dari pihak yang kami tahu," kata Pramono.
Pramono mengatakan saat ini pemerintah sedang konsentrasi lagi untuk membebaskan empat WNI lagi yang masih disandera di Filipina. Presiden Joko Widodo telah melakukan komunikasi dengan Presiden Filipina Benigno Aquino.
"Tentunya diplomasi total ini tetap akan dilanjutkan karena networking kita hubungan pemerintah dengan pemerintah berjalan baik. Apalagi kebetulan secara etnis ada kesamaan, secara religi juga ada kesamaan sehingga pendeketan itu yang dilakukan untuk kemudahan," katanya.
Pagi tadi, ada tanda tanya apakah sebenarnya uang tebusan sebesar 50 juta Peso atau sekitar Rp14,2 miliar syarat membebaskan 10 ABK yang disandera yang diminta gerombolan separatis Filipina, Abu Sayyaf, dipenuhi Indonesia atau tidak.
Di tengah berbagai isu, mantan Presiden Megawati Soekarnoputri membuat pernyataan mengejutkan.
"Ya terang aja dilepas, wong dibayar kok," kata Megawati ketika menjadi pembicara dalam acara forum diskusi bertajuk Mencari Solusi Recruitment PNS Yang Adil Bagi Bidan Pegawai Tidak Tetap di Double Tree, Menteng, Jakarta.
Setelah acara, wartawan menanyakan lagi perihal pernyataan Megawati tadi, tetapi dia enggan membicarakannya lagi.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
Terkini
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru
-
Judi Online Lebih Ganas dari Korupsi? Menteri Yusril Beberkan Fakta Mengejutkan
-
Bangunan Hijau Jadi Masa Depan Real Estate Indonesia: Apa Saja Keuntungannya?
-
KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
-
Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
-
Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
-
Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
-
Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting