Puluhan warga Lauser, RT 8, RW 8, Kelurahan Gunung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (4/5/2016), mendatangi kantor Komnas HAM [suara.com/Erick Tanjung]
Puluhan warga Lauser, RT 8, RW 8, Kelurahan Gunung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (4/5/2016), mendatangi kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengenai karena rumah mereka terancam digusur pemerintah.
"Kami warga Lauser menolak digusur. Kami sudah tinggal bermukim di kampung tersebut sejak 1950," kata warga bernama Haryadi Nugroho di kantor Komnas HAM.
Puluhan warga yang datang ke Komnas HAM terdiri dari ibu, bapak, dan anak-anak.
"Kami warga Lauser menolak digusur. Kami sudah tinggal bermukim di kampung tersebut sejak 1950," kata warga bernama Haryadi Nugroho di kantor Komnas HAM.
Puluhan warga yang datang ke Komnas HAM terdiri dari ibu, bapak, dan anak-anak.
Kedatangan warga diterima oleh komisioner Komnas HAM. Selanjutnya, dilakukan audiensi.
Haryadi mengatakan warga telah menerima surat peringatan pertama untuk mengosongkan pemukiman dalam waktu tujuh hari. Dalam surat tersebut tertulis ada penyerahan aset dari perusahaan air milik negara, PT. PAM, kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Aset tersebut yang sekarang ditempati warga.
"Dalam surat SP1, kami diperintahkan untuk kosongkan pemukiman 7x24 jam. Lahan pemukiman warga diklaim milik PT. PAM, padahal pemukiman warga telah ada sebelum perusahaan itu berdiri di sana," ujar dia.
Haryadi mengatakan warga telah menerima surat peringatan pertama untuk mengosongkan pemukiman dalam waktu tujuh hari. Dalam surat tersebut tertulis ada penyerahan aset dari perusahaan air milik negara, PT. PAM, kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Aset tersebut yang sekarang ditempati warga.
"Dalam surat SP1, kami diperintahkan untuk kosongkan pemukiman 7x24 jam. Lahan pemukiman warga diklaim milik PT. PAM, padahal pemukiman warga telah ada sebelum perusahaan itu berdiri di sana," ujar dia.
Haryadi mengaku selama ini warga menerima intimidasi dari aparat kepolisian dan TNI.
"Kami diintimidasi oleh aparat TNI dan Polri. Mereka menempel paksa surat SP1 di pintu-pintu rumah warga," kata dia.
Pemukiman Lauser ditinggal setidaknya 97 kepala keluarga yang terdiri dari 60-an rumah.
Sampai berita ini diturunkan, puluhan warga masih berada di Komnas HAM.
"Kami diintimidasi oleh aparat TNI dan Polri. Mereka menempel paksa surat SP1 di pintu-pintu rumah warga," kata dia.
Pemukiman Lauser ditinggal setidaknya 97 kepala keluarga yang terdiri dari 60-an rumah.
Sampai berita ini diturunkan, puluhan warga masih berada di Komnas HAM.
Rencananya warga akan menginap di Komnas HAM. Tujuannya agar Komnas HAM melindungi warga dari rencana penggusuran.
Komentar
Terpopuler
- 5 Motor yang Jadi Mimpi Buruk Mekanik, Montir Langsung Pura-Pura Sibuk
- 5 Sunscreen Lokal untuk Hempas Flek Hitam, Lengkap dengan Review dan Harganya
- Sepatu Lari Cocok untuk Jalan Kaki? Ini 3 Sepatu Terbaik Menurut Pakar Beserta Harganya
- realme C100i Jadi Andalan Anak Muda, Baterai Awet 6 Tahun dan Reverse Charging
- Akhir Dilema PCX vs Vario: Skutik Baru Honda Hadir Bawa Kamera Dashcam dan Mesin Lebih Buas
Pilihan
-
Prabowo Copot Dadan Hindayana, Nanik S Dayang Resmi Jadi Kepala BGN!
-
674 Korban Kebakaran Kemayoran Mengungsi, Posko Bantuan dan Layanan Kesehatan Disiagakan
-
Kebakaran Kemayoran: Ratusan KK Terdampak, Korban Dievakuasi ke RS Hermina
-
Atma Jaya Yogyakarta Temukan Empat Mahasiswa Terlibat Kasus Riset AI, Kampus Siapkan Sanksi
-
Prabowo: Kalau Kita Lapar, Tidak Ada Bangsa Lain yang Kasihan dan Bantu
Terkini
-
Heboh Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG, Istana Turun Tangan Lakukan Audit Internal
-
Terungkap! Ini Catatan yang Membuat Dadan Hindayana Kehilangan Kursi Kepala BGN
-
Dasco Bongkar Alasan Nanik Layak Gantikan Dadan Hindayana di BGN
-
Dadan Hindayana Dicopot, Istana Jamin MBG Tetap Berjalan Normal
-
Dasco Dukung Nanik S Deyang Jadi Kepala BGN: Dia Teruji di Lapangan
-
Alasan Prabowo Copot Pimpinan BGN: dari SOP hingga Kualitas Makanan
-
Kepala BGN Diganti, Dasco: DPR Apresiasi Pemerintah Dengar Aspirasi Rakyat
-
Profil Wakil Kepala BGN Baru Agustina Arumsari
-
Pemerintah Copot Dadan Hindayana Sebagai Kepala BGN, Anggota Komisi IX DPR: Pergantian Yang Wajar
-
Bukan Cuma Dadan Hindayana, Prabowo Juga Copot Dua Wakil Kepala BGN