Suara.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menegaskan tidak pernah membuat poster bertuliskan Posko Karisma Jakarta, Risma For DKI 1 maupun akun di media sosial Twitter @Karisma_Jakarta untuk pencalonan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menjadi calon gubernur Jakarta periode 2017-2022.
"Secara struktural kami tidak pernah membuatnya. Mungkin itu muncul karena ide perorangan saja," kata Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta Gembong Warsono kepada Suara.com, Senin (9/5/2016).
Ketika ditanya lebih jauh apakah sebenarnya PDI Perjuangan hanya menerapkan test the water atau ingin mendapatkan umpan balik dari kampanye tersebut, Gembong kembali menegaskan bahwa secara organisasi, partainya tidak pernah melakukan kampanye tersebut.
"Itu dinamika politik. Saya katakan demikian karena barangkali ada kader di luar struktural partai yang ingin menjajaki respon publik ke Bu Risma. Tapi sekali lagi, partai belum ke arah itu," katanya.
Gembong mengungkapkan sejak penjaringan bakal calon gubernur Jakarta dibuka sampai ditutup, DPD PDI Perjuangan mendapatkan 34 nama, baik tokoh internal PDI Perjuangan maupun eksternal. Dari puluhan nama yang masuk daftar, tidak ada nama Risma.
"Minus Bu Risma. Kan ada dua pintu dalam penjaringan, lewat pendaftar dan pengusulan. Dari dua pintu untuk DKI 1 tidak ada Bu Risma.
Ke 34 nama yang masuk penjaringan, kata Gembong, saat ini sedang digodok di tingkat DPP PDI Perjuangan. Hari Rabu (11/5/2016, mereka akan menjalani psikotest.
Meski Risma tak masuk daftar penjaringan, kata Gembong, tetap ada peluang menjadi calon dari PDI Perjuangan. Peluangnya lewat pintu penugasan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
"Bisa saja itu. Kalau dipandang oleh partai melalui itung-itungan yang bersangkutan layak, bisa. tidak masalah," katanya.
Secara diplomatis Gembong mengatakan semua tokoh yang masuk penjaringan PDI Perjuangan, untuk posisi sekarang, sama-sama punya peluang diusung jadi calon DKI 1.
"Cuma nanti soal tinggi rendahnya, tergantung hasil psikotes. Untuk sekarang, belum bisa menduga-duga. Tahapan baru berjalan. Setelah psikotes, nanti ada fit and proper test. Selanjutnya, partai melakukan survei internal. Semua yang menyelenggarakannya tingkat DPP," katanya.
Meski PDI Perjuangan bisa mengusung sendiri pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta periode 2017-2022, mereka tetap membuka koalisi dengan partai lain. Tetapi, siapa yang akan diajak koalisi, sampai sekarang belum diputuskan, tetapi isunya PDI Perjuangan sedang berkomunikasi dengan Partai Gerindra.
Kemarin, Minggu (8/5/2016), sejumlah kader PDI Perjuangan memenuhi undangan menghadiri rapat kerja daerah Partai Gerindra untuk menentukan langkah politik Gerindra di Gedung Joeang 45, Menteng, Jakarta Pusat. Kader yang hadir di antaranya Wakil Gubernur Jakarta yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Keanggotaan dan Organisasi Djarot Saiful Hidayat serta Gembong.
Ketika ditanya, apa makna kedatangan tersebut, apakah sinyal PDIP Perjuangan akan duet lagi dengan Gerindra.
"Itu biasa saja. Itu antar partai. Kami koordinasi politik, komunikasi politik. Biasa saja," kata Gembong.
Berita Terkait
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
-
Jawaban GoTo Usai Beredar Usul Patrick Walujo Diganti
-
Waduh, Rupiah Jadi Paling Lemah di Asia Lawan Dolar Amerika Serikat
Terkini
-
Tok! DPR-Pemerintah Sepakati Bawa RUU KUHAP ke Paripurna untuk Disahkan, Ini Substansinya
-
Jelang Hari HAM Sedunia, Yusril Sebut Tak Ada Bahasan Amnesti-Abolisi untuk Aktivis Demo Agustus
-
Jelaskan Ada Pengkondisian dalam Akuisisi Kapal, KPK Bantah Kriminalisasi Kasus ASDP
-
Bakal Rombak Sistem Rujukan BPJS, Menkes Budi Tak Mau Bertele-tele: Nanti Pasien Keburu Wafat
-
Aktivis Feminis Desak Negara Akui Femisida Sebagai Kejahatan Khusus dan Masuk UU
-
Menkes Wacanakan Kelas Standar Bagi Peserta BPJS: Nggak Usah Cover yang Kaya, Fokus yang Bawah Aja
-
Satu Korban Ledakan SMAN 72 Jakarta Jalani Operasi Bedah Plastik, Total 20 Siswa Masih Dirawat
-
Soal Tim Reformasi, DPR Harap Bukan Cuma 'Kosmetik': Polri Harus Kembali ke Mandat Konstitusi
-
Menko Yusril: Pemerintah Harus Berhati-hati Menentukan Siapa yang Layak Menerima Pengampunan Negara
-
Demi Netralitas, Anggota Komisi III DPR Sebut Polri Harus Tetap di Bawah Presiden