Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyatakan penggusuran warga di Jalan Leuser, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan bisa ditunda. Dia tengah menganalisa alasan penggusuran itu.
Ahok mengaku sudah mengkonfirmasi ke Wali Kota Jakarta Selatan Tri Kurniadi dan pihak PAM Jaya soal penggusuran di sana. Kata Ahok, di sana merupakan jalur hijau.
"Saya tanya sama mereka alasannya apa mau digusur? Salah satu ada yang mengatakan itu (jalur) hijau. Kami juga nggak mungkin mengizinkan orang tinggal di hijau," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (9/5/2016).
Di kawasan itu, kata Ahok, hanya tersisa 8 pegawai PAM. Sisahnya ada oknum yang menyewakan ke orang lain.
Pemprov DKI sampai saat ini masih belum memutuskan apakah warga di Jalan Leuser akan mendapatkan ganti rugi rusun apabila pemukimannya ditertibkan.
"Saya tanya, itu kondisinya bekas pegawai PAM bukan? Hanya tinggal 8 orang, kalau bekas pegawai PAM. Yang lain sudah menyewakan," kata Ahok.
Menurut Ahok penggusuran di kawasan tersebut bisa saja ditunda eksekusinya apabila dirasa tidak terlalau mendesak. Ia hanya menegaskan Pemprov DKI tidak akan memberikan toleransi pada warga yang tinggal di bantaran sungai.
"Sementara bisa nggak kita tunda? Bisa saja. Kalau nggak mendesak bisa nggak, bisa saja. Di sungai, waduk, buat tanggul, baru nggak bisa," kata Ahok.
Beberapa waktu lalau perwakilan warga Jalan Leuser juga telah melaporkan kasus ini ke Komnas HAM.
Warga saat itu mengklaim sudah tinggal di tanah tersebut puluhan tahun lalu. Terlebih, saat ini warga sudah menerima surat peringatan pertama yang dilayangkan Pemkot Jakarta Selatan, 29 April 2016 lalu.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
Terkini
-
Ribuan Siswa Keracunan MBG, Warganet Usul Tim BGN Berisi Purnawirawan TNI Diganti Alumni MasterChef
-
Detik-detik Mengerikan Transjakarta Hantam Deretan Kios di Jaktim: Sejumlah Pemotor Ikut Terseret!
-
Serukan Green Policy Lawan Krisis Ekologi, Rocky Gerung: Sejarah Selalu Berpihak ke Kaum Muda
-
Kunto Aji Soroti Kualitas Makanan Bergizi Gratis dari 2 Tempat Berbeda: Kok Timpang Gini?
-
Rekam Jejak Sri Mulyani Keras Kritik BJ Habibie, Kinerjanya Jadi Menteri Tak Sesuai Omongan?
-
Pajak Kendaraan di RI Lebih Mahal dari Malaysia, DPRD DKI Janji Evaluasi Aturan Progresif di Jakarta
-
Jalan Berlubang di Flyover Pancoran Makan Korban: ASN Terjatuh, Gigi Patah-Dahi Sobek
-
DPR Ingatkan Program Revitalisasi Sekolah Jangan Hanya Buat Gedung Mewah: Guru Juga Harus Sejahtera
-
Gibran Tak Lulus SMA? Said Didu Bongkar UTS Insearch Cuma 'Bimbel', Surat Kemendikbud Disorot
-
Ditinggal Jaksa di Tengah Gugatan Rp125 Triliun, Gibran Hadapi Sendiri Kasus Ijazah SMA-nya?